Pemkot Pasuruan Siapkan Dana Rp 42 Miliar untuk Iuran BPJS Kesehatan Warganya - SATUKANAL.COM
SATUKANAL.COM
BPJS Kesehatan Pasuruan
Wali Kota Pasuruan (Foto: Dokumentasi Pemkot Pasuruan)
BERITA Kanal Straight

Pemkot Pasuruan Siapkan Dana Rp 42 Miliar untuk Iuran BPJS Kesehatan Warganya

Satukanal.com, Pasuruan Pemerintah Kota (Pemkot) Pasuruan telah melakukan penandatanganan Perjanjian Kerjasama (MoU) dengan BPJS Kesehatan cabang Pasuruan di Valencia Resto, Kecamatan Panggungrejo, Kota Pasuruan, Senin (27/12/21).

“Kami MoU antara BPJS Kesehatan dengan Pemkot yang selama ini sebenarnya sudah terjalin, ini setiap tahun. Terutama sekarang peningkatan di bidang layanan kesehatan. Kita sudah UHC, 98,78 persen warga sudah terdaftar kepesertaan BPJS Kesehatan, rata-rata nasional saja 83 persen,” ujar Wali Kota Pasuruan Saifullah Yusuf (Gus Ipul).

Diketahui, Kota Pasuruan kini telah mencapai Universal Health Coverage (UHC), yang mana 207.000 atau 98,78 persen warganya sudah terdaftar kepesertaan BPJS Kesehatan. Dari jumlah itu, 87.437 atau 42 persen di antaranya penerima bantuan iuran (PBI) APBD Pemkot Pasuruan.

Baca Juga :  Pemkot Pasuruan Pasang EWS, Antisipasi Air Sungai yang Meluap

Menurutnya, dari jumlah 207.000 jiwa 87.437 atau 42 persen diantaranya iurannya dibayar Pemkot. 22 persen dibayar APBN dan sisanya kepesertaan mandiri.

“Kami anggarkan Rp 42 miliar untuk iuran 87.437 jiwa pada 2022. Tahun 2021 juga sama sekitar Rp 42 miliar,” jelasnya.

Selain itu, Gus Ipul menegaskan bagi warga yang belum terdaftar kepesertaan BPJS Kesehatan, bisa langsung mendaftarkan diri dan dibiayai Pemkot.

Baca Juga :  Selain di Sekolah, Rumah Vaksin Taman Kota Pasuruan juga melayani Vaksinasi Anak Usia 6-11 tahun

“Jika ada warga Kota Pasuruan yang belum masuk BPJS kemudian dia sakit mendadak langsung kita daftarkan dan BPJS akan terima. Itu sebagai reward karena kita termasuk baik dalam pembayaran,” tegasnya.

Sebagai informasi, Kota Pasuruan sudah mencapai UHC kepesertaan BPJS Kesehatan sejak 2019. Sebagaimana diketahui UHC menetapkan minimal 95 persen penduduk di suatu daerah sudah menjadi anggota BPJS Kesehatan.

 

Editor : Naviska 

Kanal Terkait