SATUKANAL.COM
BERITA

Pemkot Malang Komitmen Lakukan Penataan Aset dan Optimalisasi Pendapatan Daerah

Wali Kota Malang Sutiaji dengan jajaran pemerintah daerah dan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa meneken kerja sama Optimalisasi Pendapatan Daerah dan Penertiban Barang Milik Daerah.

Langkah penertiban itu bakal dikawal langsung oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI.

Hari ini (23/4/2019) kegiatan tersebut berlangsung di Gedung Negara Grahadi, Surabaya.

Sutiaji mengatakan, rakor dan penandatanganan kerja sama ini akan ditindaklanjuti dengan baik oleh organisasi perangkat daerah (OPD) terkait.

“Pemkot Malang berkomitmen akan mengoptimalisasikan pendapatan daerah dan menertibkan aset daerah,” kata Sutiaji.

Dalam beberapa tahun terakhir, lanjut Sutiaji, pendapatan daerah dari sektor pajak mengalami kenaikan.

Baca Juga :  Hari Ini, Bioskop Di Kota Malang Diizinkan Beroperasi Kembali

Bahkan, capaiannya selalu melebihi target yang ditetapkan.

“Ini membuktikan, jika Pemkot Malang terus berupaya untuk mengoptimalisasikan pendapatan daerah tiap tahunnya,” tegasnya.

Selain itu, upaya digitalisasi dan manajemen aset daerah juga menjadi fokus Sutiaji di periode pemerintahannya saat ini.

“Semoga penandatanganan kerja sama ini mampu mendorong kinerja Pemkot Malang melalui berbagai inovasi dalam mengoptimalisasi dan menata aset daerah,” pungkas Sutiaji.

Agenda penandatanganan kerjasama ini dihadiri oleh Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan, Kepala Daerah serta kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait se Jawa Timur.

Baca Juga :  Hari Ini, Bioskop Di Kota Malang Diizinkan Beroperasi Kembali

Kota Malang, dihadiri langsung oleh Wali Kota Malang, Sutiaji, Kepala Badan Pelayanan Pajak Daerah (BP2D), Ade Herawanto dan dari Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD).

Sebelumnya, Gubernur Jawa Timur (Jatim) Khofifah Indar Parawansa menekankan pentingnya koneksitas antar pemerintah daerah (pemda).

Khususnya dengan penerapan sistem terpadu dalam meningkatkan pendapatan sekaligus mengamankan aset daerah.

Sementara itu, Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan menyebut, manajemen aset yang buruk membuat kekayaan daerah rentan dimanfaatkan segelintir oknum tak bertanggung jawab.

Kanal Terkait