SATUKANAL.COM
dprd kota kediri
(Istimewa)
BERITA HIGHLIGHT POLITIK STRAIGHT NEWS

Pemkot Kediri Usulkan Empat Raperda ke DPRD

SATUKANAL.com, KEDIRI – Pemerintah Kota Kediri mengusulkan empat Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Kediri.

Walikota Kediri, Abdullah Abu Bakar mengatakan, adanya Keempat peraturan daerah tersebut, pertama tentang Peraturan Daerah (Perda) rencana detail tata ruang Kota Kediri Tahun 2020-2040. Kedua, tentang pajak daerah. Ketiga, tentang retribusi jasa umum, dan keempat, tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Kota Kediri.

Abu juga menyebut, beberapa faktor alasan dalam usulan Raperda tersebut ialah meningkatnya intensitas pembangunan di kota kediri. Selain itu untuk menunjang kemudahan investasi, serta perlunya antisipasi penanganan terkait dengan penataan ruang yang lebih detail.

“Untuk menunjang kemudahan investasi di daerah dengan mempercepat proses transparansi perizinan serta integrasi melalui online single submission (OSS), diperlukan adanya penetapan rencana pemanfaatan ruang di daerah dan peta digital. Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Kediri telah ditetapkan sebagai peraturan daerah namun, materinya masih bersifat umum dan konsepsional. Untuk itu, diperlukan pengaturan yang lebih detail sebagai jabaran dari Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) tersebut,” jelasnya.

Baca Juga :  Diduga Tak Akur, Ketua Fraksi PAN DPRD Kota Kediri Diganti

Selanjutnya terkait pajak daerah, ia juga mengungkapkan ketentuan mengenai batasan omzet objek pajak daerah khususnya pajak restoran, pajak hiburan, dan batasan tarif pajak bumi dan bangunan perkotaan yang dirasa masih belum memberikan rasa keadilan kepada wajib pajak atas beban pajaknya. Ini dikarenakan masih adanya ketimpangan beban masyarakat dalam membayar pajak.

“Dalam pelaksanaannya masih ada permasalahan terkait dengan penerapan tarif pajak, sehingga perlu ditinjau dan dilakukan beberapa revisi tarif pajak. yang diharapkan lebih sesuai dengan kebutuhan hukum dan kebutuhan masyarakat melalui perubahan kedua atas Perda Kota Kediri nomor 6 Tahun 2010 tentang pajak daerah,” ujarnya.

Baca Juga :  KPU: Batas Dana Kampanye Kabupaten Kediri Sebesar 30.084.100.000 Miliar

Dikatakan juga perlunya perubahan Perda Kota Kediri nomor 3 Tahun 2012 tentang retribusi jasa umum, karena perlunya dikaji kembali materi terhadap retribusi pengujian berkala kendaraan bermotor, retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat.

Sedangkan perlunya perubahan terhadap Perda Kota Kediri nomor 7 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Kota Kediri, agar tercipta sinkronisasi regulasi di daerah dengan regulasi di atasnya.

Pewarta : Anis Firmansyah
Editor : Redaksi Satukanal

    Kanal Terkait