Pemkab Mojokerto Terima 32 Sertifikat Hak Pakai Aset Pemda - SATUKANAL.COM
SATUKANAL.COM
Pemkab Mojokerto Terima 32 Sertifikat Hak Pakai Aset Pemda
Penyerahan sertifikat hak pakai atas aset pemda tersebut diberikan oleh Gubernur Khofifah kepada Bupati Mojokerto (Foto: Humas Pemkab Mojokerto)
BERITA Kanal Straight

Pemkab Mojokerto Terima 32 Sertifikat Hak Pakai Aset Pemda

Satukanal.com, Mojokerto – Dalam rangka memperingati Hari Agraria dan Tata Ruang (HANTARU) Nasional k-61 tahun 2021, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mojokerto menerima 32 sertifikat hak pakai atas aset pemerintah daerah, yang diserahkan secara langsung oleh Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa.

Penyerahan sertifikat hak pakai atas aset pemda tersebut diberikan oleh Gubernur Khofifah kepada Bupati Mojokerto Ikfina Fahmawati didampingi Mieke Juli Astuti selaku Kepala BPKAD Kabupaten Mojokerto.

Sementara itu, acara penyerahan dilaksanakan dalam giat upacara di Kantor ATR/BPN Provinsi Jawa Timur, turut dihadiri beberapa daerah selain Kabupaten Mojokerto. Dengan total penyerahan sertifikat sebayak 362 sertifikat diantaranya seperti:

  1. Pemerintah Kota Surabaya,
  2. Pemerintah Kabupaten Gresik,
  3. Pemerintah Kota Mojokerto,
  4. Pemerintah Kabupaten Malang,
  5. Pemerintah Kabupaten Jombang,
  6. Pemerintah Kabupaten Lamongan,
  7. Pemerintah Kabupaten Sidoarjo
  8. Kantor Pertanahan Surabaya.
Baca Juga :  Polresta Mojokerto Sita Ratusan Motor, Herex Community Jadi Sorotan

Pada acara tersebut, Gubernur Khofifah yang sekaligus menjadi inspektur upacara menyampaikan pesan bahwa, setelah terbit Undang-Undang Cipta Kerja (UUCK) Nomor 11 Tahun 2020 dalam hal percepatan pembangunan dan kemudahan izin berusaha, tata ruang dianggap menjadi panglima karena di dalamnya mengamanatkan pengintegrasian tata ruang dengan rencana zonasi, kawasan dan lain-lain. Untuk itu, gubernur berpesan agar percepatan penerbitan sertifikat terus dimaksimalkan.

“UU Cipta Kerja salah satu tujuannya adalah memperbaiki persoalan perizinan kegiatan perusahaan, juga terkait tentang pentingnya tata ruang. Kemudahan perizinan usaha harus didukung melalui penyederhanaan persyaratan. Penyederhanaan persyaratan yaitu, kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang, persetujuan lingkungan dan rencana detail tata ruang (RDTR),” ujarnya.

Dirinya menjelaskan, hal ini harus didorong bersama-sama pemerintah daerah, dan percepat penerbitannya. “Kepala daerah, camat dan lurah mohon bersama-sama mendorong percepatan penerbitan sertifikat. Kementerian ATR BPN telah meluncurkan inovasi dan terobosan baru Sistem Informasi Geospasial Tata Ruang (GISTARU),” pesan Khofifah.

Baca Juga :  Capaian Vaksinasi Rendah, Pemkab Mojokerto Targetkan 20 Ribu Perhari

Selain itu, Pemkab Mojokerto melalui BPKAD telah mengajukan 495 dari target 596 aset Pemkab ke ATR/BPN. Dari 495 pengajuan tersebut, 200 telah jadi dan sisa 110 aset masih dalam proses pengajuan. Jumlah ini, juga menjadikan pengajuan aset oleh Pemkab Mojokerto sebagai urutan ke dua terbanyak setelah Pemkot Surabaya.

Sebagai informasi, pada kesempatan tersebut turut dihadiri Ketua DPRD Jawa Timur, Kapolda Jawa Timur, Danrem Bhaskara Jaya, Kepala Pengadilan Tinggi, perwakilan Kajati, Kakanwil Jawa Timur, Kakanwil DJKN Jawa Timur, Kakanwil Bea Cukai Jawa Timur, dan beberapa kepala daerah.
Pewarta : Viska
Editor : Adinda

Kanal Terkait