Pemkab Mojokerto Raih Penghargaan WTP 2020 dari Kemenkeu RI - SATUKANAL.COM
SATUKANAL.COM
Pemkab Mojokerto Raih Penghargaan WTP 2020 dari Kemenkeu RI
Pemkab Mojokerto Raih Penghargaan WTP 2020 (Foto: Humas Pemkab Mojokerto)
BERITA Kanal Straight

Pemkab Mojokerto Raih Penghargaan WTP 2020 dari Kemenkeu RI

Satukanal.com, Mojokerto – Kabar membanggakan kembali didapat Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mojokerto. Pasalnya, pada Selasa (14/9/2021) Pemkab Mojokerto meraih penghargaan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2020, dari Kementerian Keuangan RI.

Untuk diingat kembali, pada tahun anggaran 2019 lalu opini WTP juga telah dikantongi Pemkab Mojokerto. Ini artinya, WTP tahun anggaran 2020 yang diterima merupakan prestasi tujuh kali berturut-turut yang berhasil dipertahankan.

WTP sendiri merupakan bentuk dari kesesuaian laporan keuangan yang telah dilaksanakan sesuai dengan :

  1. Standar akuntansi pemerintahan,
  2. Efektivitas sistem pengendalian intern,
  3. Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

Sementara, WTP sebenarnya bukan tujuan, melainkan sebuah sarana yang mampu menggambarkan kondisi sebuah daerah yang telah menerapkan transparansi, dan good governance. Selanjutnya, informasi yang diolah dan disajikan dalam laporan yang menghasilkan predikat WTP, bisa dijadikan alat atau instrumen pengambilan sebuah keputusan strategis.

Secara lengkap, opini WTP merupakan pernyataan profesional pemeriksa tentang kewajaran penyajian laporan keuangan, bukan merupakan jaminan tidak adanya fraud atau tindakan kecurangan lainnya. Namun jika ditemui, pemeriksa tetap mengungkapkannya dalam laporan.

Baca Juga :  Eksplorasi Wisata Alam Jembul, Pemkab Mojokerto Lirik Potensi Air Terjun Coban Kabejan

Sementara, laporan keuangan harus memenuhi tujuh unsur penting, antara lain :

  1. Laporan Realisasi Anggaran,
  2. Perubahan Saldo Anggaran Lebih,
  3. Neraca,
  4. Laporan Operasional,
  5. Laporan Perubahan Ekuitas,
  6. Laporan Arus Kas,
  7. Catatan atas laporan keuangan
  8. Harus sesuai dengan Standar Administrasi Pemerintahan (SAP), Sistem Pengendali Intern (SPI), kepatuahan pada perundang-undangan, dan kecukupan informasi.

Selain itu, hal mendasar dari WTP adalah kewajaran, artinya wajar dalam hal materialistis baik kuantitatif maupun kualitatif. WTP merupakan yang teratas dari tingkatan LKPD, yang diikuti predikat WDP (Wajar Dengan Pengecualian), Tidak Wajar, dan Disclaimer.

Apabila didapati beberapa temuan signifikan, harus diperhatikan oleh semua Pemerintah Daerah. Meski tidak memberikan pengaruh terhadap kewajaran laporan, temuan tersebut selanjutnya menjadi rekomendasi yang harus diperhatikan dan ditindaklanjuti.

Penyerahan penghargaan WTP kali ini, diumumkan secara virtual, dalam acara Rakernas Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Tahun 2021 yang mengangkat tema “Bangkitkan Ekonomi Pulihkan Negeri Bersama Menghadapi Pandemi Covid-19”.

Baca Juga :  Gandeng Para Akademisi, Pemkab Mojokerto Lanjut Proses Ekskavasi Tahap Tiga Situs Kumitir

Acara kali ini dibuka dengan arahan Sri Mulyani Menteri Keuangan RI, yang sekaligus me-launching buku perpusatakaan digital berjudul “Mengawal Akuntabilitas Penanganan Pandemi Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional Tahun 2020”.

Sri Mulyani mengajak seluruh entitas pengelola keuangan baik pusat, lembaga dan daerah, untuk tetap optimis dan bekerja optimal dalam mengelola keuangan di masa pandemi Covid-19. Pimpinan tinggi lembaga dan pimpinan daerah, diimbau untuk selalu menjaga akuntabilitas dan transparansi sistem keuangan yang sedang dijalankan.

“Ini adalah bagian tugas kita dalam menjaga kepercayaan publik terkait pengelolaan keuangan, dalam situasi tidak biasa dan menantang yakni pandemi Covid-19. Semoga kerja kita dalam mengelola keuangan selalu berjalan baik,” jelas Sri Mulyani.

 

 

Pewarta : Viska
Editor : Adinda

Kanal Terkait