Pemkab Mojokerto Berencana Beri Sanksi Bagi yang Tidak Mau Vaksin - SATUKANAL.COM
SATUKANAL.COM
A4CD8AC4-C026-4D57-A0BE-0770D5E74513-58f31d16
Bupati Mojokerto Ikfina Fahmawatimemberi sosialisasi kesehatan terkait manfaat vaksin kepada kader PKK.
BERITA Kanal Straight

Pemkab Mojokerto Berencana Beri Sanksi Bagi yang Tidak Mau Vaksin

Satukanal.com, Mojokerto – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mojokerto berencana memberikan sanksi administrasi bagi masyarakat yang tidak mau divaksin.

Hal tersebut dilakukan, melihat capaian vaksinasi Kabupaten Mojokerto belum mampu menembus terger herd immunity. Saat ini capaian vaksinasi Kabupaten Mojokerto diangka 40 persen.

“Begitu pentingnya vaksin ini, hingga Pemkab nanti akan mempertimbangkan sanksi administratif apabila tidak mau vaksin. Rencana ini dituangkan dalam Perpres,” tandas Bupati Mojokerto Ikfina Fahmawati saat memberi sosialisasi kesehatan terkait manfaat vaksin kepada para kader PKK Desa/Kelurahan se-Kecamatan Mojosari di Kantor Kecamatan Mojosari, Selasa (28/9/2021).

Ia menginginkan vaksin ini segera dipercepat. Kalau tidak, PPKM Kabupaten Mojokerto masih akan terus berada di level 3. Padahal tempat wisata baru boleh dibuka kalau PPKM sudah bisa level 2.

“bersyukur kalau bisa level 1. Vaksinasi kita saat ini baru 40% dari target 862.14, padahal target untuk mencapai herd immunity adalah 70%,” kata Bupati perempuan pertama Mojokerto itu.

Ia menekankan untuk tidak takut vaksin apalagi bagi yang memiliki komorbid atau penyakit penyerta. Diantaranya, diabetes melitus, dan hipertensi. Mengingat Kemenkes RI memberi arahan untuk mengutamakan vaksin bagi yang punya komorbid.

“Penyakit diabetes melitus, hipertensi. Nah, ini sangat rentan diderita oleh para warga kita yang lansia. Karena angka kesakitan dan kematian tinggi ada di kelompok rentan ini. Jadi, Jangan takut vaksin. Takut atau tidak takut, semua tergantung mindset dan kebiasaan,” tegasnya.

Ikfina meminta masyarakat mengubah mindset agar tidak takut vaksin dengan berbagai alasan. Misalnya takut bahan vaksin tidak halal.

“Padahal Pemerintah sudah jamin ini aman dan halal,” tukasnya.

 

Baca Juga :  Selama Pandemi, Perceraian di Jombang Capai Ribuan Kasus

 

Pewarta : Hermansyah
Editor : Adinda

    Kanal Terkait