Pemkab Kediri Wajibkan Transaksi non Tunai untuk APBD - SATUKANAL.COM
SATUKANAL.COM
IMG-20211116-WA0000-1c3f2462
ADV

Pemkab Kediri Wajibkan Transaksi non Tunai untuk APBD

Satukanal.com, Kediri – Pemerintah Kabupaten Kediri mewajibkan transaksi sistem digital Transaksi Non Tunai (TNT) diatas nominal 1 juta rupiah. Hal ini diatur dalam Peraturan Bupati (Perbup) Kediri Nomor 23 Tahun 2021.

Bupati Kediri Hanindhito Himawan Pramono, mengatakan aturan ini menjadi gebrakan di pemerintahannya, untuk pencegahan tindak pidana korupsi. Khususnya pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Pemkab Kediri.

“Transaksi di atas Rp 1 juta diwajibkan non tunai, tidak boleh cash,” kata Bupati yang akrab disapa Mas Dhito, usai mengikuti rapat koordinasi pemberantasan tindak pidana korupsi terintegrasi bersama Kepala daerah se-Jawa Timur yang diadakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Senin (15/11/2021).

Baca Juga :  Temuan Kepala Kala di Sungai Kalasan Kediri Sudah Terdaftar Sejak 1996

Dia menjelaskan penerapan sistem pembayaran TNT ini dinilai akan efektif sebagai pencegahan korupsi. Apabila dalam pelaksanaannya ditemukan persoalan yang krusial, pihaknya akan memerintahkan jajarannya untuk melakukan sosialisasi ke bawah.

Disebutkan jajarannya terkait hal ini seperti Inspektorat, Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD), Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD).

“Jangan sampai terjadi uang yang sudah ditransfer ditarik dan dikembalikan lagi secara cash. kita terus berbenah, jangan sampai TNT ini percuma dan sia-sia,” ujarnya.

Baca Juga :  Persedikab Siapkan Skema Adu Pinalti Lawan PSPK Pasuruan

Selain itu, dasar Perbup TNT yang sudah dibuat ini bertujuan untuk mewujudkan tertib administrasi pengelolaan kas. Dilanjutkan, pencegahan peredaran uang palsu, memudahkan menekan laju inflasi dengan berkurangnya jumlah uang kertas.

“Sistem ini juga mencegah transaksi ilegal. Karena dengan TNT ini digital transaksi terlihat, sehingga potensi penyelewengan anggaran bisa diminimalisir,” pungkasnya. (Adv)

    Kanal Terkait