Pemilu 2019 Tak Bisa Jadi Acuan Pilkada 2020 | SATUKANAL.COM
SATUKANAL.COM
Pilkada 2020
Pilkasa 2020. (Foto: istimewa)
BERITA HIGHLIGHT ISU PILIHAN

Pemilu 2019 Tak Bisa Jadi Acuan Pilkada 2020

SATUKANAL, KEDIRI – Pemilihan umum (Pemilu) 2019 tak sepenuhnya bisa menjadi acuan Pilkada serentak 2020. Di tataran Pemilu Presiden (Pilpres), partai pengusung pasangan presiden terpilih nomor urut 01 memang memiliki kekuatan yang cukup untuk membangun pemerintahan.

Meski demikian, partai-partai besar pendukung Presiden terpilih tak serta merta bernasib sama di tataran daerah jelang Pilkada serentak 2020.

Peneliti Litbang Satukanal Fatkhurrohman mengungkapkan perbedaan aktor partai nasional dengan aktor lokal menjadi salah satu faktor.

Fatkhur menyebut, meski partai tersebut terbilang kuat di level nasional, namun kader lokal yang diusung tetap harus mendapatkan rekomendasi dari level di atasnya.

“Kunci tetap berada di tangan aktor lokal untuk Pilkada. Sejauh mana calon tersebut bisa nego dengan ketua partai dan aktor lokal lain,” ungkap Fatkhur.

Di Kabupaten Kediri, dari 50 kursi legislatif, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) memegang kuasa tertinggi. Sebab, ia memiliki 15 kursi. Atas dasar itu, pantai banteng ini menjadi satu-satunya partai yang bisa mengusung calon bupati tanpa koalisi.

Baca Juga :  Hasil Pilkada Kabupaten Malang Ditetapkan, 3 Daerah di Jatim Terhalang Proses Hukum

Pasalnya, syarat untuk bisa mengusung calon tanpa koalisi, ialah memiliki 20 persen kursi dari jumlah keseluruhan kursi di legislatif. Sehingga, dari total 50 kursi, minimal memiliki 10 kursi. Sementara, PDIP memiliki 15 kursi.

Divisi Teknis KPU Kabupaten Kediri 2 Anwar Anshori menyebut koalisi partai selain PDIP mutlak untuk mengusung calon bupati Kediri. Soal komposisi, Anwar mengatakan segala kemungkinan bisa terjadi.

PKB memiliki 9 kursi di legislatif, Gerindra 5 kursi, Golkar 6 kursi, Nasdem 4 kursi, PKS 1 kursi, PPP 2 kursi, PAN 5 kursi, dan Demokrat 3 kursi.

“Misalnya PKB yang punya 9 kursi bergabung dengan PKS yang punya 1 kursi, kan sudah pas 10 kursi, bisa mengusung calon. Atau Golkar dengan Nasdem, atau Gerindra dengan PAN. Semua koalisi mungkin terjadi asal mencapai 10 kursi,” terang Anwar saat ditemui di kantornya, Kamis (9/1/2020).

Baca Juga :  Hasil Pilkada Kabupaten Malang Ditetapkan, 3 Daerah di Jatim Terhalang Proses Hukum

Ia tak lantas menyebut kekuatan partai yang kemungkinan akan berkoalisi. “Sepenuhnya opini publik dan kuasa partai. Tentu KPU tak bisa memberi penilaian berdasarkan kekuatan partai dan kemungkinan koalisi, karena akan berpihak,” imbuh mantan aktivis Himpunan Mahasiswa Islam ini.

Terlebih, hingga memasuki pekan kedua Januari, Anwar menilai nuansa Pilkada belum begitu nampak. Sebab, belum semua partai melakukan penjaringam bakal calon bupati. “Isu santer yang diusung pun belum tampak, jadi masih belum lah (nuansa Pilkada, red.). Semua masih dinamis,” pungkas Anwar.

Pewarta: Isnatul Chasanah

Redaktur: N Ratri

    Kanal Terkait