Pemerintah Blokir 2.453 Jasa Cetak Kartu Vaksin di Marketplace Online - SATUKANAL.COM
SATUKANAL.COM
Pemerintah Blokir 2.453 Jasa Cetak Kartu Vaksin di Marketplace Online
ilustrasi hasil cetakan kartu vaksinasi Covid-19 (Satukanal.com)
BERITA Kanal Straight

Pemerintah Blokir 2.453 Jasa Cetak Kartu Vaksin di Marketplace Online

Satukanal.com, Nasional –  Praktik mencetak kartu vaksin Covid-19 banyak menjadi sorotan. Sebab, sejumlah bahaya mengintai, terutama karena data pribadi rawan bocor ketika kartu dicetak melalui platform marketplace.

Diketahui, Kementerian Perdagangan (Kemendag) menertibkan perdagangan jasa cetak kartu vaksin di platform marketplace dengan melakukan pemblokiran. Pemblokiran dilakukan karena jasa tersebut dikhawatirkan melanggar hak konsumen terkait kerahasiaan data pribadi.

Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga (PKTN) Kemendag Veri Anggrijono mengatakan upaya tersebut dilakukan bekerjasama dengan Asosiasi E-Commerce Indonesia (idEA). Veri mengatakan, hingga saat ini sudah sebanyak 2.453 produk dan jasa pencetakan kartu vaksin di marketplace yang telah diblokir oleh pemerintah.  “Pemblokiran sebanyak 137 kata kunci (keywords) dan 2.453 produk dan jasa pencetakan kartu vaksin,” jelasnya.

Baca Juga :  Piala Sudirman 2021, Rusia Lawan Pertama Indonesia

Untuk pencetakan kartu vaksin, konsumen harus memberikan tautan untuk membuka sertifikat vaksinasi Covid-19 yang memuat data pribadi seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau informasi pribadi lainnya Pemberian tautan inilah yang berpotensi menimbulkan kebocoran data pribadi yang bisa disalahgunakan oleh pihak-pihak tidak bertanggung jawab.

Sementara itu, Kemendag juga mendorong masyarakat untuk lebih berhati-hati dalam bertransaksi elektronik, apalagi bila yang diperjualbelikan terkait dengan data pribadi seperti kartu vaksin. “Konsumen lebih hati-hati dalam bertransaksi elektronik, khususnya dalam mempercayakan data pribadi untuk mencetak kartu vaksin demi keamanan konsumen itu sendiri,” ungkapnya.

Para pelaku usaha dalam hal ini juga tidak menyampaikan risiko pembukaan data pribadi di balik usaha jasa pencetakan kartu vaksin. Hal ini memungkinkan melanggar hak konsumen yang diatur dalam Pasal 4 huruf a, Undang-Undang No 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) yang mengatur mengenai hak konsumen atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan/atau jasa.

Baca Juga :  Hari Ini, Bioskop di Wilayah PPKM Level 2 dan 3 Kembali Beroperasi

Dalam Pasal 10 huruf c UUPK yang melarang pelaku usaha untuk menawarkan, mempromosikan, mengiklankan atau membuat pernyataan yang tidak benar atau menyesatkan mengenai kondisi, tanggungan, jaminan, hak atau ganti rugi atas suatu barang dan/atau jasa. Alih-alih mencetak kartu vaksin secara fisik. Sejumlah pakar pun mendorong masyarakat untuk lebih menggunakan platform digital seperti aplikasi PeduliLindungi.

 

 

Pewarta : Viska
Editor : Adinda

 

Kanal Terkait