Pecahkan Masalah Krusial Mafia Tanah, Sertifkat Elektronik atau E-Sertif Dilansir Jadi Solusi - SATUKANAL.COM
SATUKANAL.COM
Pecahkan Masalah Krusial Mafia Tanah, Sertifkat Elektronik atau E-Sertif Dilansir Jadi Solusi
BERITA Kanal Highlight Kanal Straight

Pecahkan Masalah Krusial Mafia Tanah, Sertifkat Elektronik atau E-Sertif Dilansir Jadi Solusi

Satukanal.com, Nasional – Peraturan Menteri ATR/ Kepala BPN Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Sertifikat Elektronik atau e-sertif mendasari berlakunya sertifikat elektronik, untuk mendukung era digital. Keuntungan sertifikat elektronik hampir sama dengan sertifikat konvensional, data pemegang hak, data fisik, dan data yuridis bidang tanah sangat terjaga otentikasinya.

Kekuatan hukum dari sertifikat elektronik diatur dalam undang- undang nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (UUCK). Terciptanya aturan tersebut dimaksudkan untuk menangani masalah penggandaan sertifikat tanah.

Sertifikat elektronik juga dilansir mampu mengatasi kasus mafia sertifikat tanah di indonesia, sebab tanda tangan disahkan secara digital. Tanda tangan tersebut terotentifikasi pada Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). Selain itu tentu saja mampu meminimalisir adanya pemalsuan tanda tangan secara fisik.

Baca Juga :  Ramai #TolakKenaikanPPN, Warganet Sebut Kentut dan Nguappun Bakal Kena Pajak

Meski upaya pengadaan sertifikat elektronik untuk menyongsong era digital dan mengatasi berbagai kasus mafia sertifikat tanah, Sertifikat elektronik tidak menghilangkan keabsahan sertifikat konvensional yang sudah ada sebelumnya.

Transaksi jual beli juga tetap dibawah naungan Notaris & PPAT selaku pejabat yang ditunjuk oleh negara. Kemudian data asli sertifikat tercatat pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional pada masing- masing daerah.

Baca Juga :  Badak Putih Utara, Satwa Langka Yang Dikabarkan Punah

Jadi sertifikat elektronik berfungsi sebagai database dari sertifikat konvensional. Kementrian ATR/BPN juga melakukan proses persiapan langkah atau pendaftaran sertifikat tanah elektronik secara bertahap.

Masalah terkait penarikan sertifikat konvensional tidak akan terjadi, pasalnya beberapa waktu lalu Sofyan Djalil mengungkapkan bahwa “Kalau ada berita di masyarakat soal penarikan sertifikat tanah, itu salah kutip atau dikutip di luar konteks,” ujarnya dalam webinar Kebijakan Pertanahan Pasca-UU Cipta kerja, Kamis (04/02/2021). Sehingga sertifikat elektronik akan diusung proses dan programnya, sebagaimana proses dari KTP menjadi E-KTP.

 

 

 

Pewarta: Yuni Shafera
Editor : Redaksi Satukanal

Kanal Terkait