SATUKANAL.COM
Pasung
BERITA HIGHLIGHT RISET

Pasung, Jiwa-Jiwa Sakit di tengah Masyarakat yang Terkungkung Ketakutan

SATUKANAL, MALANG – Praktik pemasungan telah dilarang pemerintah sejak 1977 silam. Namun, di Jawa Timur hingga saat ini masih tercatat 334 pasien pasung berdasarkan data Dinas Sosial.

Angka itu jauh lebih kecil dibandingkan data Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) 2018 Kementerian Kesehatan RI. Dari jumlah penduduk Jatim sekitar 39,6 juta jiwa, orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) yang pernah dipasung seumur hidup berusia lebih dari 15 tahun sebesar 14,9 persen atau sekitar lebih dari 7 ribu orang.

Sementara dari data tersebut, temuan kasus ODGJ berat yang sedang dipasung pada periode Agustus-Oktober 2019 mencapai 31,5 persen atau sekitar 2.470 orang.

Perlakuan terhadap pasien pasung pun masih sangat memprihatikan. Pasalnya, ODGJ dianggap sebagai orang yang tidak lagi punya harapan untuk menjalani kehidupan secara normal.

Tak jarang, mereka diperlakukan layaknya binatang dengan hanya diberi makan minum sekadarnya. Pemasungan jadi pilihan ketika keluarga dan masyarakat sekitar menganggap pasien ODGJ dapat membahayakan dan mengganggu ketentraman warga lainnya.

Pendekatan untuk membebaskan pasien pasung pun bukan tanpa tantangan. Petugas kesehatan harus berkali-kali bahkan bertahun-tahun berupaya meyakinkan keluarga dan masyarakat untuk melepas pasung.

Seperti terhadap keluarga Suyanto, pasien pasung yang berdomisili di Desa Jambangan Kecamatan Dampit Kabupaten Malang. Direktur RSJ Lawang Siti Halimah menuturkan bahwa pihaknya membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk menawarkan perawatan bagi pasien tersebut.

“Membujuk keluarga itu sudah. Pasien ini sampai 4 tahun dibujuk baru (keluarga) mau (melepaskan pasungnya). Karena kan pasien ini cenderung merusak. Sudah pernah dirawat, saat pulang begitu (kambuh) lagi,” ujar Siti.

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jatim sendiri sempat merevisi target pelepasan pasung. Awalnya, bebas pasung ditargetkan rampung pada 2014 silam. Namun, tenggat waktu itu diperpanjang hingga 2019.

Sayangnya, 2019 berlalu dan hingga awal 2020 ini Jatim belum bebas pasung. Saat melepaskan pasung Suyanto, Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa menyebut target bebas pasung 2019 lalu di Jatim pun kembali perlu ditinjau ulang.

Khofifah sempat menyatakan di Jatim sudah ada sebanyak 29 kabupaten dan kota yang telah memiliki posyandu kesehatan jiwa. Namun, dia tidak menyampaikan target pembebasan pasung butuh berapa tahun lagi.

Mantan Menteri Sosial ini hanya berharap, ke depan tak ada lagi ODGJ yang dipasung dan tak menerima pengobatan hingga bisa kembali normal.

“Kasus pasung ODGJ memerlukan peran keluarga dan lingkungan sekitar. Peran ini menjadi penting seperti yang kini kita bebaskan pasung ulang di Dampit,” ucapnya, Selasa (3/3/2020).

Seperti diketahui ODGJ pasung Dampit ini pernah dirawat di RSJ. Tapi setelah selesai rehabilitasi tak ditindaklanjuti dengan pemberian obat yang rutin. Hingga pasien kembali terganggu jiwanya dan dipasung.

“Obat menjadi sangat menentukan. Maka atensi keluarga jadi penting bagi pasien,” ujarnya.

Khofifah juga menguraikan soal penanganan pasien pasung memakai pola atau berbasis masyarakat. Masyarakat diharapkan terlibat langsung dan bertanggung jawab sekaligus melakukan monitoring pada pasien ODGJ.

Sejak tahun 2017 lalu, lanjut Khofifah, Jatim menjadi wilayah terbanyak ODGJ pasung. Yakni mencapai angka 453 orang, disusul Sumatera Selatan 174 orang dan Riau 154 orang.

Data itu merupakan data yang tercatat. Dikarenakan kasus pasung ODGJ ibarat gunung es yang hanya terlihat di permukaan. Tapi di bawahnya masih tertutup dan tak diketahui secara pasti.

Khofifah pun sempat menyampaikan, berbagai langkah pemerintah telah dilakukan agar Indonesia Bebas pasung 2019. Misalnya, dengan adanya penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) lintas kementarian/lembaga yakni antara Kemensos dengan Kemenkes, Kemendagri, Kepolisian dan BPJS Kesehatan tentang pencegahan dan penanganan pemasungan bagi penyandang disabilitas mental.

Maupun melalui Satuan Bakti Pekerja Sosial (Sakti Peksos), Tim Reaksi Cepat (TRC) dan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK). Pun berbagai penyediaan informasi tentang penyandang disabilitas dan kesehatan jiwa dan uji coba layanan rumah.

Sayangnya, berbagai langkah itu masih terhadang dengan berbagai kendala di lapangan. Salah satunya adalah optimalisasi masyarakat dalam ikut aktif untuk menuntaskan ODGJ Pasung. Juga keluarga pasien ODGJ yang masih terkungkung ketakutan.

Redaktur: N Ratri

Kanal Terkait