Paksakan Kunker saat PPKM Darurat, DPRD Jombang Dinilai Tak Punya Sense of Crisis - SATUKANAL.COM
SATUKANAL.COM
Paksakan Kunker saat PPKM Darurat, DPRD Jombang Dinilai Tak Punya Sense of Crisis
Gedung DPRD Jombang (Foto: Anggit Puji/ Satukanal.com)
BERITA Kanal Highlight Kanal Straight

Paksakan Kunker saat PPKM Darurat, DPRD Jombang Dinilai Tak Punya Sense of Crisis

Satukanal.com, Jombang – Kunjungan kerja (kunker) sebagian anggota DPRD Jombang  ke luar kota di tengah penerapan PPKM Darurat mendapatkan sorotan tajam dari elemen masyarakat.

Muhammad Iqbal, ketua Ikatan Badan Eksekutif Mahasiswa Jombang (IKABEMJO) menilai anggota DPRD  yang melakukan kunker tidak punya sense of crisis atau kepekaan terhadap krisis yang diakibatkan oleh pandemi. “Kita semua tahu, kalau PPKM Darurat berlaku dari tanggal 3-20 Juli 2021. Di mana beberapa aktivitas masyarakat juga dibatasi, tapi anggota dewan tetap pergi untuk kunker ke luar kota,” kata Muhammad Iqbal, saat dikonfimasi wartawan pada Selasa (13/7/2021).

Perilaku wakil rakyat  ini dinilai Iqbal sangat jauh dari kata pantas, karena dilakukan di tengah pembatasan aktivitas masyarakat yang berdampak pada sektor ekonomi rakyat kecil.

Muhammad Iqbal, ketua Ikatan Badan Eksekutif Mahasiswa Jombang (IKABEMJO)

Menurut Iqbal, anggota DPRD yang memaksakan kunker sangat tidak menghargai kegelisahan masyarakat.

“PKL dibatasi buka sampai jam 20.00 WIB, sekolah via daring lagi, tapi dewan kunker. Kenapa nggak dibatalin saja. Ini ‘kan bisa saja menjadi kekhawatiran ada kesenjangan di masyarakat,” paparnya.

Mahasiswa Unipdu semester akhir ini membeberkan, ada beberapa sektor yang dilarang beroperasi saat PPKM Darurat. Meliputi pertama adalah WFH 100 persen bagi sektor non essensial. Kedua, kegiatan belajar mengajar secara online atau daring.

Baca Juga :  Nekat Buka saat PPKM Darurat, Tiga Pengusaha Kafe Jadi Tersangka

“Ketiga untuk sektor essensial diberlakukan 50 persen maksimum staf work from office (WFO) dengan prokes ketat dan untuk sektor kritikal diperbolehkan 100 persen maksimum staf WFO dengan prokes ketat,” ujarnya.

Kemudian sektor essensial adalah keuangan dan perbankan, pasar modal, sistem pembayaran, teknologi informasi dan komunikasi, perhotelan non penanganan karantina, serta industri orientasi ekspor.

“Untuk sektor kritikal adalah energi, kesehatan, keamanan, logistik dan transportasi, industri makanan, minuman dan penunjangnya, petrokimia, semen, objek vital nasional, penanganan bencana, proyek strategis nasional, konstruksi, utilitas dasar (listrik dan air), serta industri pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat sehari-hari,” ungkapnya.

Kebijakan ini juga berdampak pada proses pembelajaran, dimana para siswa dan lembaga sekolah kembali menerapkan pembelajaran Daring (Dalam Jaringan). Resepsi pernikahan juga dibatasi, maksimal 30 orang dan makanan disajikan dengan wadah tertutup. “Berlaku juga untuk transportasi umum. Kapasitas maskimal 70 persen,” katanya.

Untuk supermarket, pasar tradisional, toko kelontong, dan pasar swalayan yang menjual kebutuhan sehari-hari dibatasi jam operasional sampai pukul 20.00 WIB waktu setempat dengan kapasitas pengunjung 50 persen.

“Kegiatan pada pusat perbelanjaan, mall, dan pusat perdagangan ditutup, pelaksanaan kegiatan makan atau minum di tempat umum seperti warung makan, rumah makan, kafe, pedagang kaki lima, lapak jajanan yang berada pada lokasi sendiri atau yang ada di pusat perbelanjaan atau mall hanya boleh menerima delivery atau take away dan tidak menerima makan di tempat,” tandasnya.

Baca Juga :  Sukses Jadi Kampus Unggul, STIE Malangkucecwara Lolos Berbagai Program Hibah

Karena itu, Iqbal sangat prihatin di tengah penderitaan masyarakat ini, anggota DPRD justru melakukan kunjungan kerja yang sebenarnya bisa ditunda.  Dia mendesak agar anggota dewan yang pergi kunker diberi  teguran keras. “Semoga ada teguran tegas ke anggota dewan yang kunker supaya tidak melakukan hal serupa. Jadi, tolong jangan seolah-olah menari di atas PPKM Darurat,” pungkasnya.

Seperti diberitakan, di tengah pembatasan yang dialami oleh masyarakat,  Anggota DPRD Jombang justru melakukan kunjungan kerja (kunker) ke Jawa Tengah, Yogyakarta mulai 8-10 Juli 2021.

Ketua DPRD Jombang Mas’ud Zuremi mengatakan, kunker anggota dewan dilaksanakan selama tiga hari. “Karena jadwal Kunker sudah disepakati oleh Banmus DPRD,” ucapnya saat dikonfimasi wartawan, Selasa (13/7/2021).

Lebih lanjut, Mas’ud Zuremi menyampaikan, bahwa Komisi A, B dan D melaksanakan kunker ke Provinsi DIY (Daerah Istimewa Yogyakarta). Sedangkan, komisi C ke Kabupaten Situbondo dari tanggal 5 – 7 Juli 2021. Meskipun jadwal kunker sudah terjadwal, rupanya hanya beberapa wakil rakyat saja yang pergi kunker.

 

Pewarta : Anggit Puji
Editor : Danu Sukendro

Kanal Terkait