Mulai Tahun Ini Presiden Jokowi Akan Ganti Sertifikat Jadi Digital - SATUKANAL.COM
SATUKANAL.COM
Mulai Tahun Ini Presiden Jokowi Akan Ganti Sertifikat Jadi Digital
BERITA Kanal Highlight Kanal Straight

Mulai Tahun Ini Presiden Jokowi Akan Ganti Sertifikat Jadi Digital

Satukanal.com, Nasional – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) pada tahun 2021 ini mulai melakukan pelayanan digital atau elektronik pada beberapa pelayanan seperti Hak tanggungan, Pengecekan sertifikat, Zona nilai tanah serta Surat keterangan pendaftaran tanah.

Presiden Jokowi memang sedang menggalakkan sertifikasi lahan bagi warga dan pada tahun 2021 ini Kementerian ATR/BPN akan memulai penggunaan sertifikat tanah elektronik.

E-sertifikat merupakan salah satu upaya pemerintah guna mewujudkan modernisasi pelayanan pertanahan guna meningkatkan indikator kemudahan berusaha dan pelayanan publik kepada masyarakat. Sehingga, perlu mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dengan menerapkan pelayanan pertanahan berbasis elektronik.

Sedangkan sertifikat merupakan surat tanda bukti hak atas tanah, hak pengelolaan, tanah wakaf, hak milik atas satuan rumah susun dan hak tanggungan yang masing-masing sudah dibukukan dalam buku tanah yang bersangkutan.

“Telah terbit Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 1 Tahun 2021 tentang Sertipikat Elektronik sebagai dasar pemberlakuan sertipikat elektronik,” ujar Kepala Biro Hubungan Masyarakat Kementerian ATR/BPN, Yulia Jaya Nirmawati, dikutip Senin (25/01/2021).

Pada aturan tersebut pelaksanaan pendaftaran tanah dapat dilakukan secara elektronik. Hal itu sesuai ketentuan dalam pasal 2. Pelaksanaan pendaftaran tanah secara elektronik meliputi pendaftaran tanah untuk pertama kali dan pemeliharaan data pendaftaran tanah.

Baca Juga :  Bakal Rilis Akhir Juni, Begini Bocoran Windows 11

Sedangkan prihal penerbitan e-sertifikat diatur dalam pasal 6, dimana penerbitan e-sertifikat untuk pertama kali dilakukan terhadap tanah yang belum terdaftar. Lalu, penggantian sertifikat tanah yang sudah terdaftar.

Pendaftaran tanah pertama kali untuk tanah yang belum terdaftar diatur dalam pasal 7. Pendaftaran ini meliputi pengumpulan dan pengolahan data fisik, pembuktian hak dan pembukuannya, untuk penerbitan sertifikat, penyajian data fisik dan data yuridis, serta penyimpanan daftar umum dan dokumen dilaksanakan melalui sistem elektronik.

Sedangkan untuk penggantian sertifikat fisik menjadi e-sertifikat diatur dalam pasal 14. Pelaksanaannya melalui permohonan pelayanan pemeliharaan data pendaftaran tanah. Penggantian sertifikat fisik menjadi e-sertifikat pun dilakukan apabila data fisik dan data yuridis pada buku tanah dan sertifikat telah sesuai dengan data fisik dan yuridis yang berada dalam sistem elektronik.

“Pelaksanaan pendaftaran tanah secara elektronik diberlakukan secara bertahap, akan diatur oleh Menteri,” tambah Yulia Jaya Nirmawati.

Yulia juga menyampaikan bahwa, masyarakat tidak perlu khawatir dengan keamanan pendaftaran tanah elektronik ini. “Penyelenggaraan pendaftaran tanah dengan sistem elektronik ini dilaksanakan secara andal, aman, dan bertanggung jawab. Kementerian akan menyiapkan dengan matang,” ujarnya.

Baca Juga :  Bisa Disimpan di Ponsel, e-KTP Digital Tengah Dipersiapkan

Nantinya Sertifikat elektronik yang diterbitkan melalui sistem elektronik akan disahkan menggunakan tanda tangan elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. “Selain praktis, tanda tangan elektronik ini sangat aman karena telah terotentifikasi pada BSSN, jadi tidak dapat dipalsukan,” ujarnya.

Setelah diganti menjadi sertifikat elektronik, Kantor Pertanahan (Kantah) akan menarik sertifikat untuk disatukan dengan buku tanah. Kemudian, buku tanah tersebut akan disimpan menjadi warkah di Kantah.

Aturan ini sebagaimana tertuang dalam Pasal 16 ayat 3 Peraturan Menteri (Permen) Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nomor 1 Tahun 2021 tentang Sertifikat Elektronik.

Setelah itu, seluruh warkah akan dilakukan alih media (scan) dan disimpan pada pangkalan data. Hal itu sebagaimana disebutkan dalam Pasal 16 ayat 4 Permen ATR/BPN 1/2021 tentang Sertifikat Elektronik.

Adapun, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) akan memulai penggunaan sertifikat elektronik pada tahun 2021.  “Telah terbit Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 1 Tahun 2021 tentang Sertifikat Elektronik sebagai dasar pemberlakuan sertifikat elektronik,” ujarnya.

 

 

 

 

 

Pewarta : Naviska Rahmadani
Editor : Redaksi Satukanal

Kanal Terkait