Mulai 23 Februari 2021, PPKM Mikro Kota Malang Diperpanjang. Ini Aturannya - SATUKANAL.COM
SATUKANAL.COM
Mulai 23 Februari 2021, PPKM Mikro Kota Malang Diperpanjang. Ini Aturannya
BERITA HIGHLIGHT STRAIGHT NEWS

Mulai 23 Februari 2021, PPKM Mikro Kota Malang Diperpanjang. Ini Aturannya

SATUKANAL.com, MALANG– Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Mikro tingkat desa atau kelurahan kembali diperpanjang oleh Pemerintah Pusat mulai 23 Februari hingga 8 Maret 2021 mendatang. Perpanjangan iini juga diterapkan di 133 kabupaten kota di Jawa dan Bali.

Wali Kota Malang, Sutiaji menyebut bahwa penerapan PPKM mikro ini sejalan dengan usulan Pemerintah Kota (pemkot) Malang beberapa waktu lalu. Bahkan, apabila memungkinkan ia mengusulkan agar terus diterapkan hingga masa pandemi Covid-19 berakhir.

“PPKM atau apapun itu sebutannya nanti tidak usah ada batas waktu, selama pandemi Covid-19 terus dijalankan kalau bisa,” ungkapnya.

Lebih lanjut, Sutiaji mengungkapkan jika Pemkot Malang meminta agar ada kelonggaran dalam penerapan PPKM ini. Apalgi terkait dengan aktivitas perekonomian. Sehingga, usaha kecil hingga menengah tetap bisa berjalan.

Ia memberikan pemisalan pada penerapan kuota bagi pusat perbelanjaan. Dimana awalnya dibatasi 50 persen dari kapsitas total. Mungkin bisa ditingkatkan hingga 75 persen. Kemudian, untuk kuota perkantoran diharapkan juga bisa naik. Dengan aturan Work From Office (WFO) 75 persen dan Work From Home (WFH) 25 persen.

Baca Juga :  Deretan Penginapan di Malang dan Beragam Kisah di Dalamnya

“Dengan catatan ada kelonggaran, terkait ekonomi dikuatkan. Kami minta unit usaha itu 75 persen dibuka. Pelan-pelan terus meningkat sampai 100 persen, tapi PPKM Mikro tetap jalan,” tandasnya

Kendati demikian, pemerintah pusat belum memberikan ruang terkait kelonggaran tersebut. Hal ini lantaran, dalam aturan penerapan PPKM Mikro jilid II mengacu pada Imendagri No.4 tahun 2021, pengaturan berkegiatan tetap sama dengan penerapan PPKM Mikro jilid I yang berakhir pada 22 Februari 2021.

Dalam kebijakan itu disebutkan bahwa pembatasan karyawan perkantoran sebanyak 50 persen kerja dari rumah atau WFH. Sementara untuk instansi pemerintah mengikuti SE Menteri PAN-RB.

Kemudian, kegiatan belajar mengajar dilakukan secara daring atau online, sektor esensial dan kontrsuksi beroperasi 100 persen dengan menerapkan protokol kesehatan (prokes).Sedangkan pusat perbelanjaan atau mal beroperasi sampai pukul 21.00 WIB dengan penerapan prokes. Restoran untuk dine in atau makan di tempat dan tempat ibadah, maksimal 50 persen.

Selain itu, setiap daerah senantiasa melakukan peguatan operasionalisasi PPKM Mikro di tingkat desa atau kelurahan. Seperti halnya dnegan melakukan pemantauan persiapan dan pelaksanaan 3T (testing, tracing, treatment). Serta adanya integrasi pemetaan zonasi risiko tingkat RT da pendataan 3T.

Baca Juga :  Banjir Malang, Problem Yang Terjadi Sejak Era Kolonial

Adapun penguatan 3T yaitu meliputi testing atau pemberlakuan swab test antigen secara gratis kepada masyarakat di desa/kelurahan melalui fasilitas kesehatan dan puskesmas di wilayah masing-masing. Tracing dengan cara melakukan penelusuran sekaligus pelacakan lebih intensif di setiap desa/kelurahan oleh Babinsa/Bhabinkamtibmas yang telah dididik Kemenkes. Treatment, yakni pelaksanaan isolasi mandiri (PPKM rumah tangga), isolasi terpusat (PPKM RT), perawatan di fasilitas kesehatan yang dikoordinasikan oleh pos jaga desa/kelurahan.

Tidak hanya itu, ada  pula penyiapan pemenuhan kebutuhan dasar. Mulai dari pemebrian bantuan berupa beras 20 kilogram per rumah bagi warga yang emlakukan isolasi mandiri selama 14 hari. Juga ada pemberian bantuan masker yang sesuai standar kesehatan bagi seluruh masyarakat desa atau kelurahan.

 

 

 

Pewarta: Adinda
Editor: Redaksi Satukanal

Kanal Terkait