MUI Haramkan Kripto sebagai Mata Uang dan Tidak Sah Diperdagangkan, Ini Alasannya - SATUKANAL.COM
SATUKANAL.COM
MUI Haramkan Kripto sebagai Mata Uang dan Tidak Sah Diperdagangkan, Ini Alasannya
ilustrasi kripto atau cryptocurrency (Foto: Pixabay.com)
BERITA Kanal Straight

MUI Haramkan Kripto sebagai Mata Uang dan Tidak Sah Diperdagangkan, Ini Alasannya

Satukanal.com, Nasional– Hasil Ijtima Ulama Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengharamkan penggunaan kripto atau cryptocurrency sebagai mata uang dan tidak sah diperdagangkan. Keputusan itu diambil dalam forum yang digelar di Hotel sultan, Jakarta, Kamis (11/11/2021).

Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Bidang Fatwa, KH Asrorun Nia’m Sholeh dalam konferensi pers hasil ijtima Komisi Fatwa MUI yang dipantau secara daring mengatakan, terdapat tiga diktum hukum yang menerangkan bahwa kripto diharamkan sebagai mata uang.

Ia mengatakan, hasil musyawarah ulama menetapkan bahwa penggunaan cryptocurrency sebagai mata uang hukumnya haram karena mengandung gharar dan dharar dan bertentangan dengan Undang-Undang nomor 7 tahun 2011 dan Peraturan Bank Indonesia nomor 17 tahun 2015.

Baca Juga :  Soal PTM, Ini 9 Rekomendasi IDAI Agar Anak Tetap Aman Saat Pandemi

Cryptocurrency sebagai komoditi atau aset digital juga tidak sah diperjualbelikan karena mengandung gharar, dharar, qimar. “Dan tidak memenuhi syarat sil’ah secara syar’i, yaitu ada wujud fisik, memiliki nilai, diketahui jumlahnya secara pasti, hak milik, dan bisa diserahkan ke pembeli,” ungkapnya dikutip dari kompas.com.

Meski demikian, Niam menyebutkan bahwa untuk jenis kripto sebagai komoditi atau aset yang memenuhi syarat sebagai sil’ah dan memiliki underlying serta memiliki manfaat yang jelas, sah untuk diperjualbelikan.

Pemerintah Indonesia pun hingga saat ini juga tidak mengakui kripto untuk menjadi alat bayar sebagai alternatif penggunaan rupiah. Namun, perdagangan kripto diregulasi oleh Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) Kementerian Perdagangan dalam Peraturan Bappebti Nomor 2 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pasar Fisik Komoditi di Bursa Berjangka.

Baca Juga :  Mulai 13 November, Peserta  CPNS 21 Bisa Cek Hasil SKD Tahap 2

Sebagai informasi, Ijtima Ulama Komisi Fatwa MUI sendiri dilakukan di Jakarta selama tiga hari dengan membahas 17 masalah yang terbagi dalam tiga kelompok.

Adapun pemhasan Ijtima Ulama Komisi fatwa MUI yakni selain mengatur hukum kripto, beberapa hal yang jadi pembahasan dalam Ijtima Ulama Komisi Fatwa MUI antara lain kriteria penodaan agama, mengenai jihad dan khilafah, tinjauan pajak, bea cukai dan retribusi.

Selain itu juga mengenai pemilu dan pilkada, distribusi lahan untuk pemerataan dan kesejahteraan, hukum cryptocurrency, hukum akad pernikahan online, dan hukum pinjaman online.

 

 

Pewarta : Adinda

Kanal Terkait