Merujuk Permendikbud, Juknis BOS 2021 Kembali Luncurkan Pembaharuan - SATUKANAL.COM
SATUKANAL.COM
Merujuk Permendikbud, Juknis BOS 2021 Kembali Luncurkan Pembaharuan
Dispendik sosialisasikan juknis BOS 2021/Foto: Dispendik Malang
BERITA Kanal Highlight

Merujuk Permendikbud, Juknis BOS 2021 Kembali Luncurkan Pembaharuan

Satukanal.com, Malang Diterbitkannya Permendikbud 6 tahun 2021 mengenai Juknis Pengelolaan Dana BOS Reguler, Juknis BOS 2021 kembali meluncurkan pembaharuan.

Kepala Bidang SD, Ahmad Wahid Arif, MM saat memberikan materi pada kegiatan Sosialisasi Penggunaan BOS Tingkat SD di Aula Raden Panji Senin (24/05) mengatakan, Sebagai pelaksanaan program wajib belajar, Dana Bantuan Operasional Sekolah (Dana BOS) dapat dimungkinkan untuk mendanai beberapa kegiatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dana BOS sendiri merupakan dana yang digunakan terutama untuk mendanai belanja non personalia bagi satuan pendidikan dasar dan menengah.

“Dana BOS Reguler dalam Permendikbud 6 tahun 2021 tentang Juknis Pengelolaan Dana BOS Reguler adalah Dana BOS yang dialokasikan untuk membantu kebutuhan belanja operasional seluruh peserta didik pada satuan pendidikan dasar dan menengah.” jelasnya.

Sementara itu, diterbitkannya Permendikbud 6 tahun 2021 memiliki latar belakang guna meningkatkan mutu pembelajaran dan pemerataan akses layanan Pendidikan yang ada di seluruh wilayah Indonesia, tanpa terkecuali.

Baca Juga :  Bumi Bergoyang, Kepala Bu Karti Warga Blitar Luka Parah Tertimpa Genteng

Abah Wahid Sapaan akrabnya menyampaikan Sekolah Penerima Dana BOS Reguler terdiri dari jenjang SD, SDLB, SMP, SMPLB, SMA, SMALB, SLB dan SMK.

Sekolah sebagaimana dimaksud tersebut harus memenuhi persyaratan sebagai berikut, yakni mengisi dan melakukan pemutakhiran Dapodik sesuai dengan kondisi riil di sekolah sampai dengan tanggal 31 Agustus.

Selain itu, juga harus memiliki nomor pokok sekolah nasional yang terdata pada Dapodik serta memiliki izin untuk menyelenggarakan pendidikan bagi sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat yang terdata pada Dapodik.

Syarat lainnya yakni memiliki jumlah peserta didik paling sedikit 60 (enam puluh) peserta didik selama 3 (tiga) tahun terakhir dan tidak merupakan satuan pendidikan kerja sama.

“Persyaratan jumlah Peserta Didik sebagaimana dimaksud di atas dikecualikan bagi Sekolah Terintegrasi, SDLB, SMPLB, SMALB, dan SLB. Sekolah yang berada di daerah khusus yang ditetapkan oleh Kementerian.” ujarnya.

Wahid menjelaskan, Sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah yang berada pada wilayah dengan kondisi kepadatan penduduk yang rendah dan secara geografis tidak dapat digabungkan dengan sekolah lain.

Baca Juga :  Target Raih Juara Umum, Kota Malang Kirim 15 Atlet Ke Puslatda

“Sehingga, Sekolah yang dikecualikan dari persyaratan di atas harus diusulkan oleh kepala Dinas kepada Menteri,” tambahnya.

Dijelaskan, Sekolah menggunakan Dana BOS Reguler untuk membiayai operasional penyelenggaraan pendidikan di sekolah meliputi komponen Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB), pengembangan perpustakaan serta pelaksanaan kegiatan pembelajaran dan ekstrakurikuler.

Dana BOS Reguler juga dapat digunakan untuk pelaksanaan kegiatan asesmen dan evaluasi pembelajaran serta pelaksanaan administrasi kegiatan sekolah, pengembangan profesi guru dan tenaga kependidikan.

Bisa pula dimanfaatkan sebagai Pembiayaan langganan daya dan jasa Pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah. Untuk penyediaan alat multimedia pembelajaran, penyelenggaraan kegiatan peningkatan kompetensi keahlian ataupun penyelenggaraan kegiatan dalam mendukung keterserapan lulusan dan/atau pembayaran honor.

“Sekolah menentukan komponen penggunaan Dana BOS Reguler sesuai dengan kebutuhan sekolah,” tutupnya.

 

 

Pewarta : Wildan Agta
Editor : Redaksi Satukanal

Kanal Terkait