SATUKANAL.COM
Menteri Kesehatan
BERITA HIGHLIGHT ISU PILIHAN

Menteri Kesehatan Jamin Rumah Sakit Bisa Klaim Biaya Rawat Pasien Covid-19

SATUKANAL, NASIONAL – Menteri Kesehatan Jamin Rumah Sakit Bisa Klaim Biaya Rawat Pasien Covid-19. Banyak polemik yang menyertai merebaknya kasus Covid-19 di Indonesia. Salah satunya terkait dengan pembiayaan pasien.

Belum lama ini, sempat ramai kabar soal rumah sakit yang menolak untuk merawat pasien Covid-19.

Alasan penolakan tersebut yakni soal tidak ada kejelasan aturan dari pemerintah soal biaya perawatan pasien.

Terlebih, pemerintah telah mengumumkan bahwa perawatan pasien Covid-19 ditanggung oleh negara.

Terbaru, Menteri Kesehatan dr Terawan Agus Putranto mengeluarkan Surat Keputusan Menteri Kesehatan nomor HK.01.07/MENKES/238/2020.

SK Menkes tersebut tentang Petunjuk Teknis Klaim Penggantian Biaya Perawatan Pasien Penyakit Infeksi Emerging Tertentu bagi RS yang menyelenggarakan pelayanan Covid-19.

Aturan tersebut disahkan untuk memberikan kepastian hukum bagi rumah sakit dalam melakukan pelayanannya ke pasien Covid-19.

Setelah kebijakan tersebut dijalankan, rumah sakit yang merawat pasien Covid-19 dapat mengajukan klaim ke Kementerian Kesehatan.

Namun, Kementerian Kesehatan juga memberikan kriteria khusus terkait pasien yang ongkos pengobatannya diganti.

Ada tiga kriteria yang tercantum dalam aturan itu.

Pertama, yakni kategori Orang Dalam Pemantauan (ODP) berusia di atas 60 tahun dengan atau tanpa penyakit penyerta dan ODP usia kurang dari 60 tahun dengan penyakit penyerta.

Baca Juga :  Rumah Sakit Khusus Penanganan Covid-19 di Kota Kediri Siap Digunakan

Kedua, Pasien Dalam Pengawasan (PDP).

Ketiga, pasien yang dikonfirmasi positif terpapar Covid-19.

Dalam keterangan tertulisnya, Menkes menyebut bahwa kriteria tersebut berlaku bagi Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing yang dirawat pada rumah sakit di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Tempat pelayanan berupa Rawat Jalan dan Rawat Inap di rumah sakit rujukan penanggulangan penyakit infeksi emerging tertentu dan rumah sakit lain yang memberikan pelayanan pasien Covid-19.

Pelayanan yang dapat dibiayai mengikuti standar pelayanan dalam panduan tata laksana pada pasien sesuai kebutuhan medis pasien.

Pembiayaan pelayanan pada rawat jalan dan rawat inap meliputi: administrasi pelayanan, akomodasi (kamar dan pelayanan di ruang gawat darurat, ruang rawat inap, ruang perawatan intensif, dan ruang isolasi), jasa dokter, tindakan di ruangan, pemakaian ventilator, bahan medis habis pakai.

Lalu pemeriksaan penunjang diagnostik (laboratorium dan radiologi sesuai dengan indikasi medis), obat-obatan, alat kesehatan termasuk penggunaan APD di ruangan, rujukan, pemulasaran jenazah, dan pelayanan kesehatan lain sesuai indikasi medis.

Pola pembayaran yang digunakan dalam klaim Covid-19 ini adalah dengan tarif Ina CBG yang diberikan top up sesuai lama perawatan yang dihitung sebagai cost per daya agar pembiayaan efektif dan efisien.

Baca Juga :  Pria Surabaya Bagi-Bagi Bantuan Uang Tunai Ratusan Juta Pakai Kardus Mi Instan

Tata cara klaim dimulai dari rumah sakit mengajukan klaim penggantian biaya secara kolektif kepada Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan, ditembuskan ke BPJS Kesehatan untuk verifikasi dan Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten/Kota melalui email.

Berkas klaim penggantian biaya perawatan pasien Covid-19 yang dapat diajukan rumah sakit adalah pasien yang dirawat sejak tanggal 28 Januari 2020. Pengajuan klaim dapat diajukan oleh rumah sakit setiap 14 hari kerja.

BPJS Kesehatan mengeluarkan Berita Acara Verifikasi Pembayaran Klaim Tagihan Pelayanan paling lambat 7 hari kerja sejak klaim diterima oleh BPJS Kesehatan.

Selanjutnya, Kementerian Kesehatan akan membayar ke rumah sakit dalam waktu 3 hari kerja setelah diterimanya Berita Acara Hasil Verifikasi Klaim dari BPJS Kesehatan.

Seperti diberitakan, Juru bicara pemerintah untuk penanganan Covid-19, Achmad Yurianto membenarkan bahwa ada sejumlah rumah sakit yang menolak pasien dengan indikasi Covid-19.

Namun dalam pernyataan resminya, Yuri mengungkapkan alasan penolakan itu bukan karena ketidakjelasan alur pembiayaan.

Menurut Yuri, rumah sakit yang menolak merawat pasien Covid-19 karena enggan citranya buruk dan dihindari pasien-pasien penyakit lain.

Redaktur: N Ratri

Kanal Terkait