Menakar Dinasti Politik Dalam Pilkada Serentak 2020 Antara Hak Konstitusional Sesama Warga Negara Indonesia | SATUKANAL.COM
SATUKANAL.COM
MENAKAR DINASTI POLITIK DALAM PILKADA SERENTAK 2020 ANTARA HAK KONSTITUSIONAL SESAMA WARGA NEGARA INDONESIA
ISU PILIHAN RISET STRAIGHT NEWS

Menakar Dinasti Politik Dalam Pilkada Serentak 2020 Antara Hak Konstitusional Sesama Warga Negara Indonesia

SATUKANAL.com, NASIONAL – Negara Republik Indonesia pada tanggal 09 Desember 2020 akan kembali menyelenggarakan Pilkada 2020 serentak di 270 daerah yang tersebar di 9 Provinsi, 224 Kabupaten, dan 37 Kota. Pilkada merupakan sebuah ajang pesta demokrasi masyarakat daerah untuk menentukan sosok pemimpin daerah secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Tentunya setiap masyarakat menginginkan sosok pemimpin yang berkualitas, berkompeten, memiliki integritas dan kredibilitas, serta memiliki kepedulian yang tinggi terhadap rakyatnya.

Berbicara mengenai Pilkada hari ini, tentu masih akan terlintas berbicara soal dinasti politik yang terjadi di setiap momentum Pemilihan Kepala Daerah. Bahkan bisa dikatakan dinasti politik ini sudah kian menjamur di Negara Republik Indonesia. Dinasti politik telah lama hadir di negara-negara demokrasi dan menimbulkan kekhawatiran terjadinya ketidaksetaraan yang dapat menggambarkan ketidaksempurnaan dalam representasi demokratis dalam politik yang disebut dengan kekuasaan melahirkan kekuataan.

Hal ini mengingatkan kembali atas kekhawatiran Mosca sebagaimana dikutip oleh Synder, dkk, bahwa “Setiap kelas menampilkan kecenderungan untuk menjadi turun-temurun, bahkan ketika posisi politik terbuka untuk semua. Maka, kedudukan keluarga penguasa akan dianugerahi berbagai keuntungan. (Synder, dkk: 2009) Sebagaimana pula dikemukakan oleh Susanti bahwa “Dinasti politik adalah sebuah sistem yang melahirkan kekuasaan bersifat primitif, karena bertolak ukur dari darah dan keturunan oleh orang-orang tertentu.” (Susanti: 2018)

 

Model-Model dalam Dinasti Politik

Dinasti politik merupakan jenis lain dari transisi dan sirkulasi kekuasaan politik yang melibatkan anggota keluarga, maupun kerabat dekat. Dinasti politik terbagi menjadi tiga model, yaitu:

Pertama, Model dimana satu keluarga memegang penuh kekuasaan dan menggumpal dalam satu lingkaran kekerabatan serta dilakukan atas regenerasi keluarga yang sama;

Kedua, Model satu keluarga yang terbagi atas politik lintas kamar kekuasaan, semisal ayah menjabat sebagai Bupati, anak menjabat sebagai Ketua DPRD;

Ketiga, Model dinasti politik lintas daerah, dimana ada setidaknya 2 politisi yang berkuasa di daerah yang berbeda, namun kedua politisi tersebut sejatinya masih terikat dalam satu lingkaran keluarga. Semisal kakak menjabat sebagai Bupati daerah A, dan adeknya menjabat sebagai Walikota daerah B. (Suharto, dkk: 2017)

 

Dinamika Dinasti Politik di Indonesia

Sebenarnya sempat ada terobosan produk hukum untuk menghentikan dinasti politik di Indonesia, dimana pada tahun 2015 adanya sebuah pembatasan bagi keluarga maupun kerabat dekat petahana tidak dapat mencalonkan diri maupun dicalonkan. Hal ini tertuang dalam Pasal 7 huruf (r) UU RI No. 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang yang berbunyi: “tidak memiliki konflik kepentingan dengan petahana” dalam penjelasannya Pasal 7 huruf (r) bahwa “yang dimaksud dengan “tidak memiliki kepentingan dengan petahana” adalah tidak memiliki hubungan darah, ikatan perkawinan dan/atau garis keturunan 1 (satu) tingkat lurus ke atas, ke bawah, ke samping, dengan petahana yaitu ayah, ibu, mertua, paman, bibi, kakak, adik, ipar, anak, menantu kecuali telah melewati jeda 1 (satu) kali masa jabatan.”

Sebagaimana bunyi pasal dan penjelasan Undang-Undang diatas, dapat kita pahami bahwa adanya sebuah pembatasan bagi keluarga maupun kerabat dekat petahana untuk tidak dapat mencalonkan maupun dicalonkan. Bisa nantinya keluarga maupun kerabat dekat petahana mencalonkan ketika sudah melampaui masa jeda 1 tahun setelah petahana yang bersangkutan menjabat. Hal inilah yang menjadi salah satu produk hukum dalam upaya menghentikan budaya dinasti politik yang terjadi di Indonesia.

Baca Juga :  Menjawab Permasalahan Migas Indonesia, Mahasiswa Teknik UI Ciptakan Perangkat Lunak Pediksi Kerusakan Pipa Gas

Akan tetapi, Mahkamah Konstitusi berpendapat lain berkenaan hal ini. Dimana dalam putusan MK Nomor 33/PUU-XIII/2015 menyatakan Pasal 7 huruf (r) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Adapun alasan atau pertimbangan hukum MK bahwa pembentuk Undang-Undang sesungguhnya telah menyadari sejak semula kalau dengan rumusan sebagaimana tertulis dalam Pasal 7 huruf r dan penjelasannya tersebut berarti telah membuat pembatasan yang bersifat menghalangi hak konstitusional warga negara dari kelompok tertentu, in casu warga negara yang terlahir dari atau mempunyai ikatan kekerabatan dengan keluarga kepala daerah petahana (incumbent) karena perkawinan. MK pun memandang Pasal 7 huruf r ini bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) UUD NRI 1945 yang memuat hak bagi setiap warga negara atas perlakuan yang sama dalam hukum dan pemerintahan

 

Pertaruhan Antar Hak Konstitusional Sesama Warga Negara

Dari pemaparan diatas, berbicara dinasti politik ibarat berbicara “dua sisi dalam satu koin”. Satu sisi ketika dinasti politik dibiarkan dan terus membudaya akan menimbulkan ketidaksetaraan bagi warga negara yang bukan dari petahana. Di sisi lain ketika keluarga maupun kerabat dekat petahana dibatasi untuk mencalonkan akan melanggar hak konstitusionalnya. Hal ini masih menjadi perdebatan panjang di kalangan masyarakat, ada yang sepakat dengan dinasti politik, ada pula yang menolak adanya dinasti politik.

Dinasti politik pada momentum Pilkada serentak tahun 2020 ini kian bertambah banyak. Sebagaimana hasil penelitian dari Nagara Institute menunjukan, Calon Kepala Daerah dalam Pilkada serentak 2020 yang terpapar dinasti politik berjumlah 124 calon dengan rincian 57 calon bupati dan 30 calon wakil bupati, 20 calon walikota dan 8 calon wakil walikota, 5 calon gubernur dan 4 calon wakil gubernur. Hal ini meningkat drastis dari tahun-tahun sebelumnya, dimana Pilkada pada tahun 2015, 2017, dan 2018 menghasilkan 86 Kepala Daerah yang terpapar dinasti politik. (Hasil Riset Nagara Institute: 2020)

Baca Juga :  Jelang Pilkada 2020, Bakesbangpol Kabupaten Mojokerto Gelar Pembinaan Wilayah Dan Harmoni Sosial

Hemat penulis, sejatinya dinasti politik ini memiliki sisi positif dan negatifnya dalam proses penyelenggaraan pemerintahan. Adapun Sisi Positif dalam Dinasti Politik, pertama, apabila secara “kebetulan” generasi pemilik kekuasaan merupakan generasi yang memang kompeten dan mumpuni, maka sistem perpolitikan dinasti akan sangat membantu dalam pengasingan group ataupun kelompok perusak. Kedua, masyarakat yang dipimpin secara langsung dan tidak langsung memberikan penuh kepercayaan kepada dinasti pemimpin mereka, tidak memandang pantas atau tidak dalam memimpin. Kekuatan dari sistem politik dinasti adalah, apabila sudah dipercaya ataupun masyarakat telah memiliki keyakinan pada satu garis keturunan tertentu, maka pengendalian ataupun pengaturan terhadap sistem sosial dapat di lakukan dengan mudah. Sosial masyarakat menjadi bagian yang menyatu dengan sistem kekerabatan. kepemimpinan tersebut.

Sedangkan sisi negatifnya dinati politik yaitu; Pertama, dimana setiap calon yang berasal dari keluarga maupun kerabat petahana memiliki kekuatan politik yang lebih unggul dibandingkan pendatang baru. Sehingga memberikan peluang kecil dan menutup pintu kesempatan yang sama bagi lawan politiknya. Kedua, dinasti politik cenderung kepada politik pragmatis tanpa adanya sebuah rekruitmen yang selektif hanya bertujuan mempertahankan kekuasaan di satu golongan. Ketiga, dinasti politik dalam sisi probabilitas keterpilihan lebih besar dan menghalangi adanya sirkulasi elit yang menjadi berhenti di satu lingkaran keluarga semata. Memang dibenarkan pula bahwa setiap warga negara di Republik Indonesia ini mempunyai hak konstitusional yang sama dalam hukum dan pemerintahan. Akan tetapi, perlu dipahami bahwa setiap hak juga perlu melihat hak yang dimiliki orang lain. Dikhawatirkan pula ketika sosok pemimpin daerah hanya berkutap di satu lingkaran keluarga yang sama, maka tidak akan ada sebuah pembaharuan pembangunan dalam penyelenggaran pemerintahan. Bahkan sebuah local good governance (penyelenggaraan pemerintahan daerah yang baik) akan sulit tercapai karena hanya terpusat pada segelintir sanak keluarga maupun kerabat dekat.

 

Upaya Menghindari Dampak Negatif Dinasti Politik

Tentunya ini semua kembali lagi pada hak pilih masyarakat, karena masyarakat lah yang dapat menentukkan siapa sosok calon pemimpinnya secara Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur, dan Adil. Adapun saran untuk menghidari dampak negatifnya dari dinasti politik adalah peningkatan pengawasan partisipatif masyarakat bersama Bawaslu agar dapat bersinergi mencegah keterlibatan petahana dan harus adanya rule of the games (aturan main) terhadap partai politik dalam hal rekruitmen yang selektif bukan asal menentukan calon yang akan diusung, hal ini pun harus adanya sebuah kaderiasasi yang bagus disetiap partai politik guna menciptakan sosok-sosok pemimpin yang berkompeten dan memiliki kredibilitas.

Penulis: Muhammad Fadli Efendi
Editor: Redaksi Satukanal

Kanal Terkait