MCW: Gaji DPRD Menyakiti Hati Rakyat! - SATUKANAL.COM
SATUKANAL.COM
BERITA

MCW: Gaji DPRD Menyakiti Hati Rakyat!

Satuchannel.com, Kota Malang – Setelah disahkannya PP no 18 Tahun 2017 tentang hak keuangan DPRD yang  salah satunya berpeluang mengatur rencana kenaikan Gaji para Anggota Dewan berupa penambahan tunjangan reses bagi aggota DPRD, Malang Corruption Watch (MCW) berpendapat bila kenaikan gaji tersebut bisa sangat melukai hati masyarakat. Hal itu disampaikan pada awak media dalam konferensi pers yang digelar  hari ini di Sekretatiat MCW yang berada di Jalan Joyosuko Metro No 24 Malang, Rabu (12/7).

Melalui koordinatornya, M Fahrudin, MCW menilai bahwa selain PP no 18 tahun 2017 itu tidak terlalu signifikan dapat mengatrol kenaikan gaji para anggota dewan, rencana penambahan tunjungan sebesar Rp 18.900.000 per tahunnya juga tak sejalan dengan kinerja Wakil Rakyat  khususnya DPRD Malang Raya, yang hingga saat ini masih dinilai buruk. Ia juga berpendapat bila sampai saat ini gaji dewan terhitung sudah sangat besar sekali untuk diberi kenaikan.

Baca Juga :  Ditunjuk Sebagai Presiden Arema FC, Crazy Rich Malang Siapkan Sejumlah Program

“Bila dikalkulasikan, ketua DPRD di lingkungan Malang Raya saja bisa mendapatkan penghasilan sebesar Rp 341.798.000  per tahun. Itu belum terhitung seperti tunjungan lainnya, contohnya rumah dinas atau kendaraaan dinas,”

Dari data yang diperoleh MCW, diketahui anggota DPRD Per tahunnya mendapatkan penghasilan sebesar Rp 238.227.000 yang belum termasuk fasiltas lainya misalnya rumah dinas, serta tunjungan ketika menjadi panitia / badan / komisi.

Catatan lainnya yang membuat MCW menilai tak sepantasnya ada kenaikan gaji untuk Anggota DPRD adalah tidak maksimalnya kinerja dewan saat ini. Fahrudin berpendapat bahwa para anggota dewan tersebut belum benar benar memaksilkan fungsi dan perannya sebagai badan legislatif.

Ia mencontohkan, dalam fungsi pengawasan, ketika terjadi kasus korupsi, DPRD tidak berinisiatif membuat panitia khusus yang serius untuk menangani hal tersebut. Selain itu, pada fungsi budgeting-Nya, DPRD dianggap terlalu boros dengan melakukan program kerja seperti kunjungan kerja, studi banding yang tidak jelas hasilnya dan selalu meningkat jumlah anggarannya tiap tahun.

Baca Juga :  Terserang Hama, Hasil Panen Petani Apel Anjlok

“Padahal kalau kita tahu, mereka ke daerah daerah hasilnya juga tidak ada, hanya formalitas – formalitasnya saja. Ini menjadi indikator tentang buruknya kinerja DPRD,” tukas Fahrudin.

Berdasarkan hal tersebut, MCW kemudian memberikan sejumlah rekomendasi untuk merespon rencana kenaikan gaji tersebut. Sejumlah rekomendasi itu diantaranya, meminta kepada DPRD di Malang Raya untuk serius menjalankan peran dan fungsinya (pengawasan, penganggaran, dan legislasi), meminta kepada DPRD di Malang Raya untuk ikut terlibat menyelesaikan adanya indikasi kasus korupsi yang ada di masing masing daerah, meminta kepada DPRD di Malang Raya untuk tidak mengajukan kenaikan penghasilan pada PAK, karena selama ini gaji DPR sudah sangat besar.

“Harusnya DPRD instropeksi dirilah, harus bisa mengukur, kinerjanya buruk malah gajinya mau dinaikan, gaji yang ada dulu dimanfaatkan dan ditingkatkan kinerjanya,” pungkas pria berkacamata itu. (Iqb)

Kanal Terkait