SATUKANAL.COM
BERITA

Masuk Proses Lelang, Dinas PU Sosialisasikan Proyek 2019 di Wilayah Kecamatan Kedungkandang

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kota Malang, kembali melakukan Sosialisasi Kegiatan Proyek DPUPR pada 2019 di Kecamatan Kedungkandang pada Rabu (20/3/2019).

Dalam sosialisasi tersebut, satu persatu perwakilan kelurahan dari total 12 kelurahan menyampaikan usulan baru maupun koreksi terhadap proyek yang akan dikerjakan oleh DPUPR pada 2019.

Kepala DPUPR Kota Malang, Hadi Santoso menjelaskan, kegiatan sosialisasi yang kedua kalinya ini, memang dilakukan untuk menampung usulan baru, berdiskusi atau koreksi dari masyarakat dimana tempat lokasi proyek, agar dalam jalannya proyek 2019 yang saat ini masuk dalam tahapan lelang bisa berjalan dengan lancar dan sesuai yang diharapkan dan disepakati.

“Tadi hadir Pak RW ke tempat lokasi proyek, ada Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM), Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) Lurah yang masuk wilayah Kecamatan Kedungkandang. Kami titip proyek kami agar membantu dalam pengawasan, sembari koreksi titik awal dan titik akhir dari proyek agar nantinya tidak terjadi perubahan-perubahan yang di luar rencana,” jelasnya usia acara sosialisasi (20/3/2019).

Baca Juga :  Kerjasama WCC Dian Mutiara dan Kelurahan Gadingkasri dalam Penyuluhan Penanganan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak

Dilanjutkannya, terkait usulan baru, memang masih ada usulan baru di urutan berikutnya dalam Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) yang masih belum bisa ditampung 100 persen di 2019. Maka dari itu, hal tersebut nantinya akan diupayakan untuk masuk dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) 2019.

“Pak Wali Kota sudah menggarisbawahi, semua usulan terkait infrastruktur itu harus bisa tertampung dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan(APBD-P) 2019. Terutama jalan, drainase, itu yang jadi prioritas Pak Wali,” jelasnya.

Dalam agenda sosialisasi tersebut, memang didominasi tentang usulan pembangunan dan perbaikan infrastruktur seperti jalan. Namun disampaikan Soni, sapaan akrab dari Kepala DPUPR itu, terkait perbaikan jalan berlubang, namun masyarakat tidak berkenan untuk dilakukan laburan batu (Laburtu) dan mengharuskan hotmix, pihaknya mengatakan jika saat ini belum bisa.

Baca Juga :  WCC Dian Mutiara Lakukan Penyuluhan Penanganan Permasalahan Kekerasan Perempuan dan Anak

Sebab, jika perbaikan mengharuskan jalan hotmix, pihaknya masih terkendala dengan anggaran perbaikan jalan yang minim. Perbuatan jalan menggunakan hotmix, memakan anggaran yang cukup tinggi.

“Sebenarnya jika masyarakat mau laburtu, akan cepat ditangani. Kualitas laburtu juga tidak buruk, dibandingkan hotmix. Hanya tinggal perawatannya saja bagaimana.
Kita membangun harus efisien dan tepat guna. Kalau jalan bukan protokol dan hanya jalan biasa, memang seyogyanya tak perlu pakai kontruksi hotmix. Kembali lagi, biayanya mahal. Namun kalau memang ada uang lebih tentu inginnya seperti itu, tapi kan perlu ada pemilahan agar pembangunan merata. Kalaupun semua hotmix kami setuju saja, karena pelaksananya juga mudah. Tapi kan kami tetap mengukur efisiensi, karena masih terdapat prioritas lain,” pungkasnya.

Kanal Terkait