Manfaatkan Sirendra, 96 Persen Usulan Musrenbang Kabupaten Malang Terakomodasi - SATUKANAL.COM
SATUKANAL.COM
BERITA

Manfaatkan Sirendra, 96 Persen Usulan Musrenbang Kabupaten Malang Terakomodasi

Manfaatkan teknologi sistem perencanaan dan penganggaran (sirendra), 96 persen usulan yang disampaikan dalam Musyawarah Pembangunan Daerah (Musrenbang) dari tingkat desa hingga kecamatan di Kabupaten Malang dipastikan terakomodasi dalam pembangunan 2020.

Hal itu tergambar dalam Musrenbang Kabupaten Malang 2020 yang berlangsung pada Rabu (20/3/2019) di Pendopo Agung. Dalam acara itu, dinyatakan jika 96 usulan yang masuk dapat dikerjakan.

Sementara sisanya terpaksa tak dapat diakomodasi dengan berbagai alasan. Salah satunya kesalahan dalam memasukkan data hingga proses pembangunan yang memang bukan ranah Pemerintah Kabupaten Malang.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Malang Tomie Herawanto menyampaikan, dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, musrenbang kali ini mengalami peningkatan yang cukup tajam. Terutama dengan pemanfaatan teknologi secara online melalui sirendra.

“Dan sekarang, musrenbang bukan hanya sekadar menggugurkan kewajiban. Tapi juga sudah berimplikasi nyata pada perencanaan pembangunan,” terang Tomie kepada wartawan.

Dia menjelaskan, terakomodiasinya usulan tersebut lantaran dalam aplikasi sirendra sudah ditekankan jika masing-masing kecamatan dapat membuat usulan sebanyak dua kali desa. Artinya, per desa dapat mengajukan dua usulan untuk dapat direalisasikan.

Hal itu jauh berbeda dengan sebelumnya, di mana jumlah usulan yang masuk dari desa dan kecamatan jumlahnya dapat mencapai puluhan. Sehingga semua tidak dapat diakomodir karena keterbatasan kemampuan anggaran Kabupaten Malang.

Sementara saat ini, lanjutnya, total ada 780 usulan yang masuk dari hasil Musrenbang tingkat desa dan kecamatan. Total, 96 persen dari usulan tersebut dapat terakomodasi. Sedangkan empat persen tidak dapat dituangkan dalam rencana pembangunan 2020.

“Contoh yang tidak bisa diakomodasi seperti minta dibangunkan PAUD. Itu kan bisa diselesaikan desa sendiri melalui dana yang ditetapkan untuk desa. Jadi, eman-eman kalau masih memanfaatkan APBD atau APBN kalau ada dana desa,” terang Tomie.

Selain itu, lanjutnya, ada juga keinginan untuk pembangunan jalan lingkungan. Usulan tersebut semestinya dimasukkan untuk dapat dikerjakan oleh Dinas Cipta Karya. Namun sayangnya, usulan tersebut masih dimasukkan kepada Dinas Bina Marga. Sehingga ada kekeliruan di dalamnya, yang menyebabkan usulan tersebut tak dapat diakomodasi.

“Ini yang perlu diperhatikan desa. Karena ini kita sudah injak tahun ke tiga untuk memanfaatkan aplikasi berbasis online. Jadi kami terpaksa tidak bisa toleransi kesalahan tersebut. Karena takutnya nanti yang lain minta ditoleransi juga,” imbuhnya.

Kanal Terkait