Makin Diakui, Sirendra Kabupaten Malang Mampu Tampung Aspirasi Musrenbang Lebih Maksimal - SATUKANAL.COM
SATUKANAL.COM
BERITA

Makin Diakui, Sirendra Kabupaten Malang Mampu Tampung Aspirasi Musrenbang Lebih Maksimal

Berbeda dengan dulu, usulan yang disampaikan dalam Musyawaran Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) dari tingkat desa dan kelurahan kini semakin besar peluangnya untuk direalisasikan. Melalui sistem perencanaan dan penganggaran (Sirendra), usulan yang diajukan hampir 100 persen dapat dijalankan.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Malang, Tomie Herawanto menyampaikan, sistem berbasis elektronik itu saat ini bahkan sudah banyak diakui lebih praktis. Karena prosesnya sangat terbuka dan dapat dipantau, mulai dari perencanaan, penganggaran, hingga pelaksanaannya.

“Sirendra ini sangat diapresiasi dan menunjukkan tingkat kepuasan yang semakin baik dan diterima semua unsur dalam proses Musrenbang,” kata Tomi pada Kami usai kegiatan Forum Perangkat Daerah Pra Musrenbang RKPD Kabupaten Malang yang berlangsung di El Hotel, Rabu (6/3/2019).

Dia menyampaikan, melalui sistem tersebut, maka setiap kecamatan dibatasi untuk mengusulkan dua kali jumlah desa atau kelurahan. Sehingga jumlah usulan tidak menumpuk dalam jumlah besar. Kemudian usulan tersebut akan dibahas bersama mulai tingkat desa, kecamatan, hingga Kabupaten Malang.

Baca Juga :  Melihat Semangat Komunitas dan Warga Menjaga Pelestarian Heritage di Kayutangan

Setiap usulan yang masuk, lanjutnya, akan dikaji bersama dan dilihat tingkat kebutuhannya. Jika memang mendesak, maka sudah pasti akan dijalankan dalam pembangunan di tahun berikutnya setelah adanya perencanaan.

“Dulu memang banyak yang merasa Musrenbang hanya sekedar menunaikan kewajiban. Tapi sekarang sudah tidak lagi, dan kemungkinan terealisasi sangat besar,” jelasnya.

Sistem yang lebih diperketat dengan menekan jumlah usulan itu menurut Tomie didasarkan pada jumlah anggaran yang digelontorkan dalam APBD setiap tahunnya. Karena jika tidak dibatasi, jumlah usulan yang masuk saat Musrenbang sangat besar.

Bahkan total kebutuhan yang harus dikeluarkan sangat jauh dari jumlah anggaran yang ditetapkan. Sehingga agar tidak bias dan menimbulkan persepsi berbeda dari masyarakat, maka usulan yang disampaikan dalam Musrenbang memang lebih ditekan.

“Semuanya memang harus disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan anggaran kita. Jika mencukupi, maka bisa dijadikan prioritas. Dan masyarakat tidak lagi merasa di PHP,” imbuh Tomie.

Baca Juga :  Alunan Melodi Kelompok Bermain yang Memperbincangkan Keterpurukan dan Kematian

Dia juga menyampaikan jika perencanaan pembangunan tersebut berdasarkan pula pada usulan pokok pikiran dewan serta kajian pemrintah Kabupaten Malang. Tingkat realisasi dari pokok pikiran dewan, usulan masyarakat, dan kajian pemerintah pun tak dibatasi dalam porsi khusus.

“Dari tiga unsur itu dikaji bersama, dilihat mana yang lebih penting. Karena terkadang usulan dari pokok pikiran dewan, usulan masyarakat, dan kajian pemerintah itu sama. Kalau urgent pasti langsung digarap,” paparnya lagi.

Dengan semakin terbukanya sistem yang dibuat itu, Tomie optimis tiga pilar pembangunan Kabupaten Malang pada RPJMD Kabupaten Malang dapat tercapai. Ke tiganya adalah penurunan angka kemiskinan bisa mencapai 9,8 persen, pertumbuhan ekonomi 5,6 persen dan pengelolaan lingkungan.

“Semua dikembangkan bersama, tidam hanya oleh satu OPD saja. Maka ke tiganya harus dicapai dan kami optimis tercapai,” tutup Tomie. 

Kanal Terkait