Makan Duit Rakyat, Dua Pejabat Desa di Mojokerto Dijerat Pasal Korupsi - SATUKANAL.COM
SATUKANAL.COM
C68E0F8F-55E5-4A9C-8299-FA5F48F32329-a42d4a90
Dua tersangka dilimpahkan ke Kejaksaan Kabupaten Mojokerto
BERITA Kanal Straight

Makan Duit Rakyat, Dua Pejabat Desa di Mojokerto Dijerat Pasal Korupsi

Satukanal.com, Mojokerto –  Dua orang ditetapkan sebagi tersangka oleh Satuan Reserse Kriminal Polres Mojokerto atas kasus dugaan korupsi pengelolan kuangan dana Desa Dukuhngarjo, Kecamatan Jatirejo, Kabupaten Mojokerto pada tahun anggaran 2019. 

Dua tersangka itu, yakni Ali Irsad mantan Kepala Desa Dukuhngarjo Periode 2013-2019 dan Supendik Bambang Irawan mantan Sekretaris Desa Manting, Kecamatan Jatirejo, Kabupaten Mojokerto, yang saat ini menjadi PNS di kantor Kecamatan Gondang bagian perizinan. 

Akibat perbuatan keduanya, jumlah kerugian negara sebesar Rp712,317 juta. 

Kudua tersangka beserta barang bukti dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Mojokerto karena berkas telah dinyatakan lengkap atau P21 pada 3 November 2021. 

Kepala Kejari Kabupaten Mojokerto, Gaos Wicaksono mengatakan mereka berdua merupakan pengelola keuangan Desa Dukuhngarjo pada tahun 2019. 

“Karena sudah cukup unsur sehingga P21 dan tahap 2 dan kami melakukan penahanan sementara di Polres Mojokerto,” ungkapnya, Rabu (3/11/2021).

Gaos menjelaskan, kedua tersangka dijerat Pasal 2 ayat 1, Pasal 3 Undang-undang Republik Indonesia Nomor Pasal 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 ayat 1 KUHP.

“Korupsi yang dilakukan keduanya mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp712.000.317,” ungakapnya. 

Masih kata Gaos, Modusnya ada pekerjaan tidak dilaksanakan dan pekerjaan tidak bisa dimanfaatkan. Diantaranya, pengaspalan jalan pemukiman tidak terlaksana,normalisari saluran air, pekerjaaan tidak bisa manfaatkan sumur bor, kelebihan bayar pekerjaan kanopi balai desa, dan pekerjaan tembok penahan tanah. 

“Kelebihan bayar pekerjaan fisik dan pajak yang belum di setor Tahun Anggaran 2019. Dalam waktu dekat segera melimpahkan perkara tersebut,” ungkapnya. 

 

Baca Juga :  UMK Kota Mojokerto diusulkan Naik 1,7 Persen

 

Pewarta: Lutfi Hermansyah 

Editor: Ubaidhillah 

    Kanal Terkait