SATUKANAL.COM
BERITA

Mahasiswa Tulungagung Juga Minta Pembalakan Sonokeling Diusut Tuntas

Ribuan mahasiswa Tulungagung berdemo di depan gedung DPRD Tulungagung. Selain mengusung isu penolakan UU KPK dan RKUHP, mahasiswa juga meminta pihak kepolisian untuk mengusut tuntas kasus pembalakan sonokeling di Tulungagung yang merugikan negara hingga milIaran rupiah.

Koodinator aksi mahasiswa Awaludin Makrifatullah mengatakan alasan pihaknya mengusut tuntas pembalakan sonokeling ini. “Jika kasus sonokeling tidak diproses, pelakunya tidak diatasi, jangan-jangan ada oknum yang bertanggung jawab dari dalam Polres Tulungagung yang melakukanya,” kata Awaludin di sela-sela jalannya demo.

Awaludin mengatakan sudah sejak lama kasus ini tidak jelas penanganannya. Jika dibiarkan, kasus ini bisa dijadikan stimulus atau alasan bagi orang-orang yang tidak bertnggung jawab untuk kembali melakukan pembalakan.

Sementara, Kapolres Tulungagung yang baru menjabat tiga hari lalu, AKBP Eva Guna Pandia, berjanji akan mengusut tuntas kasus pembalakan sonokeling. Dirinya akan segera mempelajari dan memeriksa perkembangan kasus ini.

“Akan segera saya pelajari. Akan saya cek perkembangan kasusnya. Intinya, semua tindak pidana akan kami proses,” ujar kapolres.

Saat disinggung adanya dugaan keterlibatan orang dalam Polres Tulungagung dalam kasus ini seperti yang diucapkan oleh koordinartor aksi mahasiswa, kapolres tidak akan tebang pilih dalam penegakan hukum. “kalau memang salah, ya salah. Prinsipnya, kami tegakkan kebenaran,” tegas kapolres.

Kasus pembalakan sonokeling sendiri terjadi pada sekitar April 2019 lalu. Kasus yang terjadi di Tulungagung terjadi bersamaan dengan wilayah Trenggalek. Polres Trenggalek sendiri sudah menetapkan lima tersangka dalam kasus sonokeling. Salah satunya anggota kepolisian.

Saat ini empat pelaku sudah divonis pidana 1 tahun 6 bulan penjara dan ganti rugi masing-masing sebesar 50 juta rupiah. Sedangkan kasus yang melibatkan oknum polisi sudah masuk ke tahap persidangan.

Pencurian/pembakalan kayu ilegal di Tulungagung dan Trenggalek, tepatnya di ruas jalan nasional, diduga merugikan negera sebesar Rp 44 mIiaar dengan estimasi harga kayu berbatang mencapai Rpb30 juta sampai Rp 50 juta dari total yang ditebang 89 batang. Tidak hanya kerugian negera. Aktivitas ilegal itu telah mengancan ekosistem dan keberlangsungan lingkungan hidup.

Sementara itu Jaringan Pemantaun Independen Kehutanan (JPIK) melalui dinamisatornya, Muhammad Ichwan, mendesak kapolres baru Tulungagung segera menindaklanjuti kasus pembalakan sonokeling yang belum terselesaikan pada periode Kapolres AKBP Tofik Sukendar. “Kita ingin kapolres baru bisa mengungkap pelaku pembalakan sono keling di Tulungagung,” ujar Ichwan.

Penebangan kayu sonokeling ilegal yang dicuri secara terang-terangan di jalan-jalan nasional Tulungagung-Trenggalek sebanyak 53 Batang. JPIK telah melaporkan kepada kapolres Tulungagung melalui surat pengaduan resmi dan diterima suratnya oleh bagian tindak pidana tertentu pada bulan April 2019.

JPIK menduga mandeknya penindakan kasus pelaporan pencurian sonokeling di Tulungagung melibatkan pihak di internal di korps baju cokelat tersebut.

Pihaknya juga telah melaporkan tiga industri kayu yang berada di Surabaya dan Mojokerto yang diduga menerima kayu hasil pembalakan liar itu ke Kemneterian LHK dan Lembaga Sertfikasi Legalitas Kayu. Hasilnya 1 industri dicabut izin ekspornya dan lainnya diberi surat peringatan dan 1 perusahaan dicabut izinnya.

Kanal Terkait