Luasnya Lapangan Pekerjaan, Implikasi UU Ciptaker di Sektor Ketenagakerjaan - SATUKANAL.COM
SATUKANAL.COM
Luasnya Lapangan Pekerjaan, Implikasi UU Ciptaker di Sektor Ketenagakerjaan
BERITA

Luasnya Lapangan Pekerjaan, Implikasi UU Ciptaker di Sektor Ketenagakerjaan

Satukanal.com, Malang – Pada Selasa (16/3/2021) telah berlangsung acara diskusi yang membahas tema tentang Perkembangan UU Cipta Kerja dan Implikasinya Terhadap Kebijakan Sektor Ketenagakerjaan di Daerah.

Acara yang digelar secara virtual tersebut, merupakan rangkaian kegiatan yang digelar oleh PPOtoda (Pusat Pengembangan Otonomi Daerah) Universitas Brawijaya, bekerjasama dengan Kementerian Ketenagakerjaan, Rumah Keadilan, dan Satukanal.com.

Pada diskusi kali ini turut dihadiri beberapa pemateri, diantaranya adalah Dr. Himawan Estu Bagijo, S.H. M.H, selaku Kepala Dinas Tenaga Kerja Provinsi Jawa Timur, Muhammad Nico Diemos, S.H, selaku Direktorat Pengawasan Norma Kerja dan Jamsostek, Ummu Hilmy, S.H, M.H, selaku perwakilah dari Dosen Hukum Ketenagakerjaan FH UB dan pemateri terakhir Syahrul Sajidin, S.H, M.H selaku Ketua Rumah Keadilan.

Pada Senin (2/11/2020) lalu, Presiden Joko Widodo telah resmi meneken omnibus law atau UU Cipta Kerja. Kini UU tersebut telah diundangkan pada UU Nomor 11 Tahun 2020. Disahkannya UU Cipta Kerja ini juga banyak menimbulkan pro kontra masyarakat dari berbagai kalangan.

Saat ditemui pada acara diskusi tersebut, Himawan Estu Bagijo selaku Kepala Dinas Tenaga Kerja Provinsi Jawa Timur menyampaikan bahwa, aspek filosofis dari ketenagakerjaan perlu di pahami.

“Dalam hal ini, ketenagakerjaan dan pekerja pada konsep HAM masuk dalam klaster hak atas sosial dan ekonomi.” Ujar Himawan pada Satukanal.com.

Sehingga, ketenagakerjaan dan pekerja yang masuk pada klaster tersebut, negara berkewajiban untuk menjamin kesejahteraan dan memberikan perlindungan bagi para pekerja.

Selain itu, bagi warga negara yang belum memperoleh pekerjaan, peran pemerintah berkewajiban untuk menyediakan lapangan pekerjaan bagi warga negarannya. Terciptanya lapangan pekerjaan tersebut juga dilakukan dengan mendukung ekosistem investasi di Indonesia.

Baca Juga :  Fatwa MUI Jatim Sebut Rapid Tes, GeNose dan Swab Tes Diperbolehkan Saat Puasa

Nico Diemos selaku Direktorat Pengawasan Norma Kerja dan Jamsostek mengatakan, sasaran yang ingin dicapai pemerintah atas UU Cipta kerja, yang berkaitan dengan hak atas pekerjaan yang layak salah satunya, negara ingin mengurangi tingkat pengangguran di Indonesia dengan menciptakan lapangan pekerjaan seluas-luasnya.

“Sasaran dari UU Cipta kerja antara lain, kesempatan, perluasan tenaga kerja, bagi masyarakat yang belum bekerja, perlindungan pekerja serta peningkatan perlindungan bagi pekerja/buruh yang mengalami PHK” Ungkap Nico.

Selain peningkatan lapangan pekerjaan, tujuan lain dari UU Cipta Kerja salah satunya sebagai sarana peningkatan peluang investasi dan peningkatan produktifitas. Peningkatan produktifitas ini lah yang turut menyumbang persoalan pada UU tersebut.

Apabila dilihat dari sudut pandang pekerja, maka fokus kajianya terdapat pada pengupahan dan kesejahteraan dari pekerja. Hal-hal itulah yang selama ini diperjuangkan para Serikat Pekerja di Indonesia.

Ummu Hilmy selaku Dosen Hukum Ketenagakerjaan FH UB menjelaskan, Penyusunan UU Cipta Kerja juga memiliki beberapa poin krusial yang sering menjadi perdebatan di masyarakat. Masyarakat mendesak pemerintah untuk melakukan peninjauan ulang terhadap pasal-pasal dari UU Cipta Kerja.

Pasal-pasal tersebut salah satunya, terkait batasan waktu dari Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT), Penghapusan hak istirahat, Perubahan atas kebijakan pengupahan, yang terakhir adalah penghapusan sanksi bagi pengusaha yang tidak membayarkan upah sesuai dengan ketentuan.

Ketua Rumah Keadilan, Syahrul Sajidin menyampaikan, upaya pemerintah dalam mengatasi beberapa pasal-pasal krusial pada UU Cipta kerja, Pada 2 Februari 2021 pemerintah telah menetapkan Peraturan Pemerintah sebagai turunan UU Cipta Kerja.

Baca Juga :  Pemkab Malang Gandeng PT Telkom Wujudkan Digitalisasi di Sektor Pertanian

Peraturan Pemerintah tersebut antara lain, PP nomor 34 tahun 2021 tentang Tenaga kerja asing, PP nomor 35 tahun 2021 tentang Perjanjian kerja waktu tertentu, alih daya, waktu kerja dan waktu istirahat, serta pemutusan hubungan kerja.

Selanjutnya juga ada pada PP nomor 36 tahun 2021 tentang pengupahan dan yang terakhir adalah PP nomor 37 tahun 2021 tentang penyelenggaraan program jaminan kehilangan pekerjaan. Diterbitkannya PP sebagai turunan UU Cipta Kerja tersebut dilakukan guna menjadi pelengkap atas beberapa aturan yang belum di atur secara lengkap pada UU Cipta kerja.

Lebih lengkapnya, Pemerintah telah menerbitkan 49 aturan pelaksana dari Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020. Ke-49 aturan turunan itu terdiri atas 45 Peraturan Pemerintah (PP) dan 4 Peraturan Presiden (Perpres).

Dalam pelaksanaan Undang-Undang Cipta Kerja membutuhkan beberapa peraturan pelaksanaan teknis yang antara lain meliputi sektor penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko; kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi dan UMKM; perpajakan yang mendukung kemudahan berusaha; penataan ruang; lingkungan hidup dan kehutanan; sektor pertanahan; serta sektor ketenagakerjaan.

Pemerintah berharap, penetapan peraturan pelaksana UU Cipta Kerja yang terdiri atas 45 peraturan pemerintah dan 4 peraturan presiden, diharapkan dapat segera berdampak pada upaya pemulihan perekonomian nasional sekaligus menjadi momentum kebangkitan bangsa Indonesia.

 

 

 

 

Pewarta : Naviska
Editor : Redaksi Satukanal

Kanal Terkait