LRPPN: Pecandu Narkoba Wajib Rehabilitasi Bukan Penjara - SATUKANAL.COM
SATUKANAL.COM
IMG-20210902-WA0050-3c245c95
BERITA Kanal Straight

LRPPN: Pecandu Narkoba Wajib Rehabilitasi Bukan Penjara

Satukanal.com, Banyuwangi – Lembaga Rehabilitas Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika (LRPPN) Banyuwangi menyebut pecandu narkoba jenis apapun harusnya di rehabilitasi bukan di tahan.

Devisi Hukum LRPPN Banyuwangi Agus Hariyanto mengatakan, hal itu merujuk pada undang-undang yang ada menyatakan pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan sosial.

“Perintah undang-undang nomor 35 tahun 2009 pasal 127 mengatakan wajib menjalani rehab jika terbukti pencandu, bukan di penjara dan disamakan dengan pengedar,” katanya.

Agus juga mengatakan, bagi pecandu yang tertangkap aparat akan dilakukan penyelidikan untuk diketahui apakah murni pecandu atau memang terkait sindikat. Bila terkait sindikat maka ia tetap diproses secara hukum dan diproses hingga pengadilan.

Namun bila ia benar-benar hanya pecandu pemakai, maka BNN dapat langsung mengirimnya ke pusat rehabilitasi tanpa perlu meneruskan prosesnya ke pengadilan.

“Untuk yang tertangkap, nanti diproses asessment sama BNN dulu. Kemungkinannya dua. Dia hanya sebagai pemakai atau terlibat sindikasi, kalau cuma pemakai cukup melalui Ijin Wajib Lapor (IPWL) pecandu dan penegakan hukum agar tidak mengulangi penyalahgunaan narkoba,” jelasnya.

Baca Juga :  Driver Logistik Keberatan dengan Syarat Swab Antigen di Pelabuhan

Agus melanjutkan pihaknya ingin penegakan hukum berjalan sinergitas dengan IPWL, karena di Banyuwangi sendiri sudah lengkap dengan adanya IPWl dan lembaga rehab untuk menyembuhkan penyalahguna, merujuk pada Pasal 55 menyebutkan permohonan rehabilitasi ini dilaporkan oleh si pecandu atau keluarga ke lembaga rehabilitasi medis dan sosial. Sedangkan untuk pecandu narkoba di bawah umur, dilaporkan oleh walinya.

“Buat yang menyerahkan diri atau volunteer, ya kita assesment langsung, tapi bagi yang tertangkap seharusnya jika memang pecandu harus meminta kepada penyidik untuk assessment, lalu penyidik meneruskan permintaan keluarga ke pihak assessment terpadu yang terdiri dari BNN, kepolisian, Kejaksaan Dinas Kesehatan dan dinas sosial, karena ini perintah undang-undang, tidak ada yang bisa menolak perintah undang-undang,” tegasnya.

Sedangkan di Banyuwangi sendiri kasus penyalahgunaan narkoba menurut data yang di terima LRPPN tidak pernah mendapatkan penurunan angka pemakai narkotika, justru mengalami kenaikan setiap tahunya.

Baca Juga :  Demi Sekolah, Bocah di Banyuwangi Rela Jalan Kaki hingga Seberangi Sungai

Sementara itu, Alex Budi Setiawan Direktur PKKPNB mengatakan bahwa, penyalahgunaan narkoba di lakukan oleh usia produktif 15 – 64 tahun lebih banyak daripada usia non produktif.

“Maka PKKPNB intens dan fokus untuk memberikan materi kepada generasi muda, pemuda & pelajar terkait pemahaman UU nomor 35 tahun 2009 tentang UU Narkotika serta materi bahaya penyalahgunaan narkoba” katanya Rabu, (8/9/2021).

Selain itu Alex, juga prihatin terjadinya penangkapan di wilayah Banyuwangi, penangkapan pelaku penyalahgunaan narkoba hanya akan membuat lapas penuh jika rehabilitasi belum jadi prioritas.

“Hal tersebut akan menambah daftar panjang penghuni lapas jika sistem rehabilitasi belum menjadi program prioritas pemerintah dalam menangani perkara penyalahgunaan narkoba. Sebagaimana data saat ini jumlah penghuni lapas mengalami overcrowded, Kapasitasnya lapas 260 orang, sedangkan penghuninya ada 884 Orang, setidaknya 51% penghuni lapas di dominasi tindak pidana narkoba, atau sejumlah 446 orang,” sambungnya.

 

 

Pewarta: Abdul Konik 
Editor: Ubaidhillah

    Kanal Terkait