SATUKANAL.COM
IMG_20201001_122719_copy_940x640-85931173
Abu Muslih Ketua Lesbumi Kabupaten Kediri (Foto Anis Firmansyah)
BERITA HIGHLIGHT STRAIGHT NEWS

Lesbumi Kediri Klaim Peringatan Pahlawan Revolusi Bukan 30 September

SATUKANAL.com, KEDIRI – Lembaga Seniman Budayawan Muslimin Indonesia (Lesbumi) Pengurus Cabang Nahdhatul Ulama (PCNU) Kabupaten Kediri melakukan doa bersama memperingati gugurnya pahlawan revolusi yang ke 55 pada 1 Oktober (01/10/2020).

Secara nasional pemahaman untuk peringatan kematian para pahlawan revolusi identik pada tanggal 30 September, yang dimana kala itu terkait peristiwa Gerakan Pemberontakan PKI lebih dikenal G30S PKI.

Abu Muslih, Ketua Lembaga Seni Budaya Muslimin Indonesia (Lesbumi) PCNU Kabupaten Kediri mengatakan, sepanjang sejarah hingga sampai saat ini, tidak ada pembahasan mengenai gugurnya pahlawan revolusi pada tanggal 1 Oktober untuk diperingati.

Seperti yang dikatakan Bung Karno Jas Merah, Jangan Sekali-kali Melupakan Sejarah, yang termasuk memang seharusnya warga bangsa hendaknya meluruskan dalam sebuah sejarah.

Baca Juga :  1038 Anggota Polresta Kediri Ikuti Rapid Tes Masal

Menurutnya penculikan dan pembunuhan para pahlawan revolusi terjadi pada dini hari menjelang subuh, yaitu sudah memasuki waktu 1 Oktober 1965. Dan masyarakat terdahulu termasuk Bung Karno lebih banyak menyebut ini adalah “Gestok” Gerakan Satu Oktober.

“Dikutip dari buku berjudul Suharto Pikiran Ucapan dan Tindakan, disebutkan hingga tanggal 30 September tidak terjadi apapun. Dapat dibuktikan dibuku tersebut bahwa pada jam 9 malam sampai jam 24.00, beliau mendampingi puteranya Tomi Suharto dirumah sakit Gatot Subroto, kemudian jam 00.15 pulang,” jelasnya.

Ia mengungkapkan tidak ada dokumen sejarah yang menyebutkan, bahwa kematian para Jendral Pahlawan Revolusi terjadi pada tanggal 30 September.

Baca Juga :  UMKM Kabupaten Kediri Gelar Katalog Produk

Abu Muslih juga menyebutkan beberapa buku untuk menguatkan hal ini diantaranya berjudul Buku Pancasila Sakti, Suharto Pikiran Ucapan dan Tindakan, Banser Menumpas PKI, dan Buku-buku sejarah TNI.

“Untuk tindak lanjut dari tindakan ini kita akan menyusun surat untuk dikirimkan kepada presiden, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) tentang fakta sejarah ini dalam bentuk surat permohonaan untuk meninjau kembali. Karena ini keputusan Presiden, maka kita akan mengirim ke Istana Merdeka. Untuk waktunya lebih cepat lebih baik,” tutupnya.

 

Pewarta : Anis Firmansyah
Editor : Redaksi Satukanal

    Kanal Terkait