Legislatif Jombang ajak Eksekutif Duduk Bahas Perpres Dana Pesantren - SATUKANAL.COM
SATUKANAL.COM
IMG-20210921-WA0060-b629cbe9
Ketua DPRD Jombang (tengah baju putih) saat diskusi bersama mahasiswa.
BERITA Kanal Straight

Legislatif Jombang ajak Eksekutif Duduk Bahas Perpres Dana Pesantren

Satukanal.com, Jombang – Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 82 Tahun 2021 diteken, DPRD Jombang rencanakan ajak eksekutif duduk bersama guna merancang pembahasan tindak lanjut.

Ketua DPRD Kabupaten Jombang, Mas’ud Zuremi menyebut pihaknya akan segera menindaklanjuti Perpres Pesantren bersama Bupati dan Wakil Bupati Jombang. Ia melanjutkan, pada agenda Rapat Paripurna Penyampaian Nota Rancangan Peraturan Daerah (Raperda).

Serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Jombang Tahun 2022 yang dihelat pada Senin (20/9/2021), belum ada poin yang membahas tindak lanjut dari Perpres 82 Tahun 2021.

“Karena Perpresnya baru disahkan, pada P-APBD 2022 akan kami diskusikan. Akan kami bahas dengan tim anggaran eksekutif Pemerintah Kabupaten Jombang,” ucapnya kepada awak media usai paripurna, Senin (20/9/2021).

Lebih lanjut, dirinya mengungkapkan, pembahasan tersebut dilakukan untuk mengetahui sejauh mana kemampuan anggaran Pemkab Jombang untuk bisa menyisihkan anggaran untuk pondok pesantren yang berupa dana abadi pesantren. Termasuk besaran anggaran dan aturan-aturannya.

Baca Juga :  Kekerasan Terhadap Perempuan di Jombang Masih Marak

“Pondok pesantren di Jombang ini ada ratusan. Apakah semua dapat anggaran tersebut?, apakah jumlahnya sama?, anggaran yang akan kami ploting dana abadi itu antara pondok pesantren yang besar, menengah, dan kecil, ini harus adil,” ungkapnya.

Saat ini, pihaknya belum dapat menyampaikan terkait besaran anggaran untuk Dana Abadi Pesantren di Kabupaten Jombang. “Karena baru kemarin lusa Perpres ini dikeluarkan, kemudian di Rancangan APBD 2022 ini belum masuk. Sehingga nanti akan menjadi pembicaraan kami di DPRD dengan eksekutif,” tegasnya.

Apa yang disampaikan Mas’ud juga denada dengan ucapan Kepala Staf Kepresidenan, Moeldoko. Hal tersebut diketahui saat orang kepercayaan Presiden Joko Widodo (jokowi) berkunjunha ke Jombang. Ia menuturkan presiden punya komitmen kuat terhadap penguatan pesantren di Indonesia.

Baca Juga :  Gus Hans; Calon Ketua PBNU Harus Bisa Menyesuaikan Perkembangan Zaman

“Pertama bisa dikenali dari adanya Hari Santri. Itu sudah lama jadi keinginan dari saudara-saudara tentang pesantren. Pak Jokowi membuat keputusan pada Hari Santri Nasional. Berikutnya diikuti lagi dengan Undang-Undang Pesantren, ini sebuah perjuangan yang tidak mudah untuk mewujudkan ada Undang-Undang Pesantren,” tutur pria kelahiran Kediri itu.

Moeldoko melanjutkan, dengan adanya komitmen yang kuat dari pemerintah, akhirnya Undang-Undang Pesantren sudah terwujud. “Ditambah lagi ada Perpres (nomor) 82 (tahun) 2021, bagaimana pemerintah memikirkan tentang pendanaan di pesantren. Ini sebuah wujud nyata dari apa yang dipikirkan oleh Bapak Presiden Jokowi agar pesantren ini betul-betul menjadi sebuah lembaga yang disederajatkan dengan lembaga pendidikan umum lainnya,” pungkasnya.

 

 

Pewarta: Anggit Puji 
Editor: Ubaidhillah

  • IMG-20210921-WA0059-ccfc3ef7
    IMG-20210921-WA0059-ccfc3ef7

Kanal Terkait