Kurang Personel Di Jatim, Menkumham Akan Buka Loker | SATUKANAL.COM
SATUKANAL.COM
BERITA

Kurang Personel Di Jatim, Menkumham Akan Buka Loker

Satuchannel.com, Kota Malang – Kepala Divisi Administrasi Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Kanwil Jatim, Anjar Anggono mengungkapkan, saat ini dalam wilayah kerja di Provinsi Jatim masih kekurangan personel guna pengamanan lapas- lapas di wilayah Jatim. Menurutnya, Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada pada Kemenkumham Kanwil Jatim hanya mencapai 3308 pegawai dari 60 satuan kerja yang tersebar.

“Padahal idealnya, pengamanan membutuhkan sebanyak 5328 pegawai. Jadi kekurangan mencapai 2020 SDM,” ungkapnya, senin (5/6).

Penambahan personil diharapkan Anjar agar pengamanan maksimal. Sebab, mereka harus mengawasi total 22.328 tahanan yang ada di Jatim. Total angka tahanan itu pun dinilainya over kapasitas.

Menkumham saat di LP Lowokwaru (GUM)

“Harusnya 11.669 orang yang ada pada Lembaga Pemasyarakatan (LP). jadi ini over kapasitas mencapai 10.633 orang,” beber Pria yang baru menjabat sebagai Pelaksana Tugas (PLT) itu.

Sementara itu, Menkumham Yasonna Laoly mengatakan pihaknya akan melakukan penambahan 17.500 PNS tahun depan, di antaranya dialokasikan untuk pengamanan-pengamanan LP di seluruh Indonesia.

“Dari 17.500 orang, nantinya sebanyak 14.000 orang akan diperuntukan untuk pengamanan LP. Hal ini sudah mendapat persetujuan presiden dan menteri PANRB (Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, red.),” Tutur Mantan Anggota DPR RI Komisi II ini.

Ditambahkan Yasonna, dengan adanya penambahan supaya tidak ada lagi alasan bagi semua untuk beralasan kekurangan personil pengamanan yang berakibat kaburnya tahanan seperti di LP Pekanbaru.

Kendati demikian, Yasonna menganggap bahwa kekurangan SDM merupakan masalah klasik yang sebenarnya bisa diatasi jika berfikir dan bekerja kreatif. Ia juga menegaskan para stakeholdernya di Jatim untuk segera menerapkan sistem digitalisasi pelayanan.

Diakui oleh Yasonna, Kemenkumham merupakan pioner kementerian berbasis E-Goverment. Maka dari itu, Dia ingin semua pelayanan dalam kementeriannya harus cepat dan terdigitalisasi, terlebih bagi Kanwil Jatim yang dinilainya belum menerapkan.

“Sebagian besar Kanwil di Indonesia sudah menerapkan sistem digitalisasi. Karena hal ini kementerian kita diberi penghargaan kategori E-Goverment. Jadi, Saya beri waktu 2 bulan kepada Kanwil Jatim untuk segera membuat sistem itu. Jangan lah kita ketinggalan zaman lagi,” tegas Yasonna kepada jajaran Kanwil Kemenkumham Jatim. (GUM)

Kanal Terkait