Kunjungi Disdik, MCW Soroti Pungutan Liar dalam Penerimaan Peserta Didik Baru | SATUKANAL.COM
SATUKANAL.COM
BERITA

Kunjungi Disdik, MCW Soroti Pungutan Liar dalam Penerimaan Peserta Didik Baru

Satuchannel.com – Kota Malang – Pendidikan di Kota Malang ternyata masih diwarnai dengan praktek-praktek kotor yang merugikan masyarakat dalam pelaksanaanya. Berdasarkan hasil monitoring yang dilakukan oleh Malang Corruption Watch bersama Forum Masyarakat Peduli pendidikan pada 2016 lalu, diketahui bahwa dalam pelakasanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) terdapat praktek seperti pungutan liar, perilaku diskriminatif dan minimnya informasi publik sehingga muncul peluang bagi oknum untuk memanfaatkan ketidaktahuan dari masyarakat.

Beberapa Catatan penting itu lah yang hari ini diberikan oleh MCW kepada dinas pendidikan dalam forum pertemuan di Kantor Dinas Pendidikan Kota Malang, Jalan Veteran Malang, Rabu (31/5). Dalam pertemuan itu, MCW meminta agar Dinas Pendidikan agar memperhatikan sejumlah catatan itu dan bekerja secara optima dalam pelaksanaan penerimaan siswa baru tahun 2017 ini

“Agar pelaksanaan dapat berjalan optimal masing-masing dinas pendidikan baik setingkat kota maupub provinsi harusnya melakukan evaluasi dan perbaikan terhadap kebijakan PPDB,” tutur Galang Valeri sebagai koordinator Divisi MCW.

Baca Juga :  Satukanal.com Gelar Webinar Guna Persiapan Pilkada Desember 2020 Mendatang

Galang menjelaskan bagaimana modus sejumlah oknum dalam menjalankan praktek praktek merugikan tersebut. Dalam prkatek pungli misalnya, oknum sekolahan meminta kepada wali murid untuk membayar biaya pengadaan pagar sekolah, biaya pengadaan LCD, biaya parkir atau biaya yang lainya.

“Ceritanya kayak di SDN 01 Bumiayu, bahwa ada wali murid yang diminta membayar pungutan sejumlah 1 juta rupiah, ada keresahan dari wali murid lalu dia melaporkan itu ke MCW. Lalu kita meneruskan ke Dinas pendidikan,” tutur pria yang juga Mahasiswa FISIP UB ini

Maka dari itu,melalui pertemuan ini juga MCW menuntut sejumlah hal yaitu agar Pemkot Malang secepatnya untuk melakukan perubahan terhadap aturan PPDB, meminta kepada Dinas Pendidikan untuk membuat surat edaran agar tidak ada oknum yanh melakulan pungutan liar, dan beberapa tuntutan lainya berkenaan tentang ajakan sejumlah lembaga agar terlibat aktif untuk mengawasi proses penerimaan PPDB

Baca Juga :  Wujudkan Merdeka Belajar di Masa Pandemi, Wali Kota Malang Sampaikan Komitmennya

Khusus perubahan aturan, MCW memberikan rekomendasi perubahan Peraturan Walikota No. 9 tahun 2016 terkait juknis penerimaan peserta studi baru. Menurutnya, dalam perwali tersebut belum diatur tentang kuota untuk sekolah inklusi dan siswa miskin.

“Kalau tidak diatur dalam kuota mereka (para siswa miskin) itu akan terdiskriminasi karena akan tersingkirkan oleh mereka yang punya uang,” tukas Galang.

Selain itu, terkait ini pihak MCW berharap perubahan perwali no 9 tahun 2016 ini dapat mengikuti aturan – aturan yang ada di atasnya mulai dari Permedikbud no 17 tahun 2017 terkait juknis PPDB, ataupun aturan aturan sebelumnay seperti UU Sisdiknas tahun 2013. (Iqb)

Kanal Terkait