KTP Elektronik Untuk Transgender Tidak Ada Kolom Jenis Kelaminnya - SATUKANAL.COM
SATUKANAL.COM
KTP Elektronik Untuk Transgender Tidak Ada Kolom Jenis Kelaminnya
Kanal Highlight Kanal Straight

KTP Elektronik Untuk Transgender Tidak Ada Kolom Jenis Kelaminnya

SATUKANAL.com, NASIONAL– Para transgender akan dibantu untuk memiliki dokumen kependudukan seperti KTP elektronik atau e-KTP. Hal ini disampaikan oleh Dirjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Zudan Arif Fakhrulloh.

“Dukcapil seluruh Indonesia akan membantu teman-teman transgender untuk mendapatkan dokumen kependudukan. Langkah ini dilakukan karenaa banyak transgender yang tidak memiliki identitas,” ungkapnya.

Meski demikian, nantinya di dalam KTP elektronik tersebut tidak akan ada kolom jenis kelamin ‘Transgender’. Menurut Zudan, di KTP elektronik hanya ada dua pilihan jenis kelamin yaitu laki-laki atau perempuan.

“Kalau dia laki-laki, ya, dicatat sebagai laki-laki. Kalau dia perempuan juga dicatat sebagai perempuan. Dicatat sesuai jenis kelamin yang aslinya. Kecuali buat mereka yang sudah ditetapkan oleh Pengadilan untuk adanya perubahan jenis kelamin,” kata Zudan.

Baca Juga :  Arab Saudi Beri Syarat Khusus Bagi Jemaah Indonesia yang Ingin Umroh

Zudan mencontohkan, kasus perubahan jenis kelamin Serda TNI AD Aprilio Perkasa Manganang. Di samping ittu, ia mengatakan, nama yang aakan tercantum di dalam KTP elektronik adalah nama asli bukan nama alias. Jika ingin mengganti nama dan jenis kelamin di eKTP harus ada putusan dari Pengadilan Negeri.

“Tidak dikenal nama alias. Misalnya, nama Sujono, ya ditulis Sujono, bukan Sujono aalias jenny. Mau diubah pakai nama panggilan perempuan di e-KTP? Tidak bisa, sebab urusan menggaanti nama dan ganti kelamin harus ada putusa dari Pengadilan Negeri terlebih dahulu,” ujarnya.

Baca Juga :  Ditangkap Bersama Sopirnya, Nia Ramadhani dan Ardi Bakrie Positif Sabu!

Lebih lanjut, Zudan megataakan bahwa pihaknya pro aktif membantu pembuatan e-KTP untuk kelompok transgender dengan emngacu pada UU No. 24 Tahun 2013 juncto UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Adminduk bahwa semua penduduk WNI harus didata dan harus punya KTP dan Kartu Keluarga agar bisa mendapatkan pelayanan publik dengan baik.

“Dukcapil wajib melayani mereka sebagai bagian dari WNI penduduk di Indonesia. Mereka juga mahluk Tuhan yang wajib kami laayani dengan non diskriminasi dan penuh empati,” pungkasnya.

 

 

 

Pewarta : Adinda
Editor : Redaksi Satukanal

Kanal Terkait