Kreatif, Warung Pinggir Jalan Pun Ikut Terdorong Jadi Sumber Pendapatan Pajak Kota Malang - SATUKANAL.COM
SATUKANAL.COM
BERITA

Kreatif, Warung Pinggir Jalan Pun Ikut Terdorong Jadi Sumber Pendapatan Pajak Kota Malang

Pajak restoran menjadi salah satu objek pajak terbesar kedua di Kota Malang. 

Ini tentu tidak mengherankan, karena pertumbuhan kuliner di Kota Pendidikan ini terus menunjukkan tren positif.

Berdasarkan data Asosiasi Pengusaha Kafe dan Restoran Indonesia (Apkrindo), sepanjang 2018 keberadaan restoran dan cafe di Kota Malang mengalami pertumbuhan cukup signifikan dibanding 2017.

Ketua Apkrindo Malang, Indra Setiyadi menyampaikan pertumbuhan cafe sepanjang 2018 mengalami peningkatan hingga 100 persen untuk cafe kelas menengah, dan 30 persen untuk cafe kelas atas.

“Selanjutnya untuk restoran kelas atas juga tumbuh kira-kira 30 persen dibanding 2017. Sepanjang 2018 pertumbuhan cafe dan rumah makan di Kota Malang memang sangat luar biasa bagus,” jelasnya pada kami, Selasa (26/3/2019).

Hal itu tentu menjadi kabar menggembirakan. Karena secara otomatis akan mampu menambah pundi-pundi pajak dari sektor pajak restoran.

Namun yang perlu jadi perhatian, pertumbuhan warung sederhana pinggir jalan nyatanya juga turut menunjukkan tren positif di samping pertumbuhan rumah makan dan cafe.

Terutama dengan semakin menjamurnya budaya ngopi dan kongkow yang dilakukan anak muda di kawasan pendidikan dan kampus. 

Saat melintasi beberapa pusat keramaian, banyak titik yang dulu sepi kini mulai ramai, termasuk beberapa gang perumahan. 

Itu tak lepas dari peran mahasiswa dan pelajar yang jumlahnya memang terus bertambah setiap tahunnya.

Kepala Badan Pelayanan Pajak Daerah (BP2D) Kota Malang Ade Herawanto menyampaikan sektor pajak restoran memang termasuk yang terus digenjot. 

Baca Juga :  Ojol dan UMKM Bakal Dapat Kucuran Bansos Dari Pemkot Malang

Selain jumlah restoran dan cafe yang terus bertambah, juga dikarenakan untuk lebih menertibkan para pengusaha agar patut membayarkan kewajibannya.

“Perolehan dari sektor pajak restoran sangat bagus, dan mulai tahun ini semuanya akan dikenai pajak tanpa ada tebang pilih. Terutama untuk mereka yang omsetnya Rp 5 juta ke atas pasti akan dikenakan pajak, termasuk yang warungnya di pinggir jalan sekalipun,” terang pria yang akrab disapa Sam Ade itu belum lama ini.

Pria berkacamata itu lebih jauh menyampaikan petugas pajak terus melakukan sosialisasi dan upaya jemput bola. 

Pendataan terhadap beberapa warung yang memiliki omset Rp 5 juta ke atas pun terus dilakukan.

Sejauh ini, menurutnya hampir semua rumah makan, cafe, restoran, dan warung pinggir jalan sudah menunaikan kewajibannya. Namun memang masih belum secara menyeluruh.

“Ini tahun penegakan, jadi kalau tidak bayar pajak ya nanti pasti akan dikenai pidana, seperti dalam aturan,” tambahnya.

Terpisah, pemilik Warung Isor Nongko (WIN) Hari Purnomo saat ditemui di warung miliknya yang berada di kawasan Jl Gajahmada menyampaikan jika ia sudah lima tahun terakhir menjadi WP Pajak Restoran. 

Setiap satu bulan sekali ia membayar 10 persen dari omset yang didapatkan.

“Karena warungnya juga ramai dan pernah mendapat sosialisasi dari petugas pajak. Sudah hampir lima tahun ini saya bayar pajak,” katanya pada kami.

Hari menyampaikan ia tidak merasa keberatan saat harus membayar pajak setiap bulannya. 

Baca Juga :  Pemkot Malang Pastikan Tes SKD CPNS Tetap Berjalan Lancar

Meski terkadang ia beberapa kali lupa saat masa jatuh tempo. 

Sehingga dia berharap petugas pajak juga lebih proaktif mengingatkan setiap WP.

“Nggak berat, tapi kadang ya itu, lupa kalau sudah jatuh tempo. Jadi terkadang dapat denda Rp 8 ribu ditambah bayar kewajiban dua bulan,” terang pria ramah itu.

Dia pun menceritakan beberapa pengalamannya membayar pajak. Salah satunya pengalaman saat lupa tidak meminta bukti pembayaran pajak.

Alhasil pada bulan berikutnya ia dikenai denda dan ditambah membayar pajak selama dua bulan.

Dia pun berharap agar ke depan petugas pajak kembali menerapkan sistem jemput bola. 

Selain itu memberikan bukti pembayaran layaknya saat membayar pajak di Bank Jatim seperti yang dia lakukan setiap bulannya.

“Pengennya petugas ada yang jemput bola langsung ke warung, terus nanti bukti pembayaran sama seperti yang di Bank Jatim. Sebenarnya sudah ada sistem online, tapi saya belum memanfaatkan itu,” jelas Hari.

Sebelumnya, Ade Herawanto juga menyampaikan jika pembayaran pajak secara online akan kembali ditingkatkan. 

Para WP yang masih kebingungan dengan cara membayar pajak secara online itu pun dipersilakan datang ke kantor BP2D untuk mendapat pendampingan langsung.

Sebagai informasi, sepanjang 2019 BP2D Kota Malang menargetkan pajak restoran sebesar Rp 72,5 Miliar dari total 1.674 WP. 

Sampai dengan 20 Maret 2019, total pajak yang berhasil terkumpul mencapai Rp 17.67 Miliar atau 28,15 persen. 

Kanal Terkait