Konker Papdi Soroti Kompetensi Dokter Di Era JKN Dan MEA - SATUKANAL.COM
SATUKANAL.COM
BERITA

Konker Papdi Soroti Kompetensi Dokter Di Era JKN Dan MEA

Satuchannel.com, Kota Malang – Terselenggara mulai dari tanggal 13 – 16 Juli mendatang, Konferensi Kerja (Konker) ke-14 Perhimpunan Dokter Spesialis Penyakit Dalam Indonesia (Papdi) soroti kompetensi dan kompetisi para dokter di era Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dan Masyarakat Ekonomi Asean (MEA). Dalam konferensi pers pada sabtu (15/7) ini, turut hadir Ketua Pengurus Besar Papdi, Prof. Dr. dr. Idrus Alwi SpPD-KKV, Ketua Papdi Cabang Malang, dr. Atma Gunawan, SpPD-KGH, dan Sekjen Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Malang, dr. Suharnowo untuk menyampaikan fokus pada Konker yang berlangsung di Malang ini.

Konker yang dihadiri 180 dokter dari seluruh Indonesia ini memang memberikan workshop dan simposium kepada para dokter umum dan spesialis. Lewat keterangan Ketua Panitianya, dr. Bogi Pratomo, SpPD-KGEH mengatakan, bahwa semua dokter harus selalu meningkatkan kualitas dan Kompetensinya.

“Misal salah satunya dalam pemberian soal obat dan pengenalan obat baru. Di konker ini, kami membekali para dokter untuk mengetahui ilmu baru supaya tidak kalah bersaing,” ucap Bogi, dokter spesialis saluran cerna dan hati.

Disamping itu, Idrus Alwi juga berbicara terkait tema yang diangkat pada konker ini. Ia menerangkan, bahwa kualitas para dokter, baik itu spesialis maupun umum harus terus ditingkatkan guna pemerataan dokter di Indonesia. Sebab menurutnya, kendala yang dihadapi saat ini bukanlah soal minimnya tenaga dokter, tapi soal pemerataannya.

“Maka dari itu, Kita memberikan ilmu kepada para dokter primer atau umum karena menjadi ujung tombak pelayanan. Lalu pemerataan distribusi dokter spesialis pun jadi fokus kita,” ungkap dokter spesialis jantung dan pembuluh darah itu.

Selain itu, pengelolaan JKN juga merupakan tantangan yang perlu dicari jalan keluarnya. Pasalnya Idrus menjelaskan, bahwa dalam program JKN justru malah membebani negara.

“JKN itu adalah soal budget, hingga saat ini pemerintah justru difisit 7 triliun. Maka dari itu perlu dicari lagi regulasinya, sehingga kendali biaya dan pelayanan sama-sama bagus,” paparnya. (GUM)

Kanal Terkait