Ketum PBNU Sebut Permendikbud Kekerasan Seksual Perlu Disempurnakan - SATUKANAL.COM
SATUKANAL.COM
Ketum PBNU Sebut Permendikbud Kekerasan Seksual Perlu Disempurnakan
Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul 'Ulama, Said Aqil (Foto: Anis Firmansyah/ Satukanal.com)
BERITA Kanal Straight

Ketum PBNU Sebut Permendikbud Kekerasan Seksual Perlu Disempurnakan

Satukanal.com, Kediri -Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul ‘Ulama (PBNU) Said Aqil meminta penyempurnaan penerbitan Permendikbud Ristek Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi.

Belum lama ini, Mendikbud Ristek Nadiem Makarim menerbitkan Permendikbud Ristek Nomor 30 Tahun 2021, yang menuai polemik. Sejumlah Majelis Ormas Islam (MOI) menilai ketentuan baru itu justru bisa legalkan seks bebas di kampus.

Sementara itu, menurut Said, penerbitan aturan tersebut memang belum dikatakan sempurna untuk diterapkan. Dalam jarak terdekat, Kepala Mendikbud Ristek Nadiem Makarim sudah dijadwalkan melakukan pertemuan terkait hal ini.

“Masih akan disempurnakan. Kemendikbud mau ketemu saya,” ungkap Said, saat ikut meresmikan Masjid Al-Karim Kampus Institut Agama Islam Tribakti (IAIT) Kediri, Kamis (18/11/2021).

Diketahui, Nadiem Makarim resmi meneken Permendikbud No 30/2021 pada 31 Agustus 2021 dan diundangkan pada 3 September 2021. Kekerasan seksual yang terjadi pada ranah komunitas termasuk perguruan tinggi menjadi pertimbangan penyusunan peraturan tersebut.

Baca Juga :  Sekolah Tatap Muka Penuh di Jombang Bakal Digelar Awal Tahun 2022

Menjadi polemik dalam Permendikbud No 30/2021, kekerasan seksual pada beberapa kondisi diartikan sebagai tanpa persetujuan korban. Maka, Said menyebutkan memang harus ada poin-poin yang perlu disempurnakan dari Permendikbud. “Ada poin-poin yang harus disempurnakan,” ujarnya.

Pasal 5 yang Jadi Perdebatan

Pasal 5 Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021 menjadi sorotan karena menuai perdebatan. Salah satu poin yang diperdebatkan adalah frasa “persetujuan korban” atau consent. Berikut poin-poinnya:

  • Poin b: memperlihatkan alat kelaminnya dengan sengaja tanpa persetujuan korban
  • Poin f: mengambil, merekam, dan/atau mengedarkan foto dan/atau rekaman audio dan/atau visual korban yang bernuansa seksual tanpa persetujuan korban
  • Poin g: mengunggah foto tubuh dan/atau informasi pribadi korban yang bernuansa seksual tanpa persetujuan korban
  • Poin h: menyebarkan informasi terkait tubuh dan/atau pribadi Korban yang bernuansa seksual tanpa persetujuan korban
  • Poin j: membujuk, menjanjikan, menawarkan sesuatu, atau mengancam korban untuk melakukan transaksi atau kegiatan seksual yang tidak disetujui oleh korban
  • Poin l: menyentuh, mengusap, meraba, memegang, memeluk, mencium dan/atau menggosokkan bagian tubuhnya pada tubuh korban tanpa persetujuan korban
  • Poin m: membuka pakaian korban tanpa persetujuan korban
Baca Juga :  Anak Usia 6-11 Tahun Bisa Vaksin, Ketahui Kontraindikasinya!

Pada bagian lain dijelaskan, persetujuan korban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, huruf f, huruf g, huruf h, huruf l, dan huruf m tersebut, dianggap tidak sah dalam hal korban:

  1. Memiliki usia belum dewasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  2. Mengalami situasi di mana pelaku mengancam, memaksa, dan/atau menyalahgunakan kedudukannya;
  3. Mengalami kondisi di bawah pengaruh obat-obatan, alkohol, dan/atau narkoba;
  4. Mengalami sakit, tidak sadar, atau tertidur;
  5. Memiliki kondisi fisik dan/atau psikologis yang rentan;
  6. Mengalami kelumpuhan sementara (tonic immobility); dan/atau
  7. Mengalami kondisi terguncang.

 

Pewarta : Anis Firmansyah
Editor : Adinda

    Kanal Terkait