Kepala BPOM RI Beri Pendampingan dan Dukungan UMKM Jamu Obat Tradisional di Kabupaten Kediri | SATUKANAL.COM
SATUKANAL.COM
BPOM
BERITA HIGHLIGHT STRAIGHT NEWS

Kepala BPOM RI Beri Pendampingan dan Dukungan UMKM Jamu Obat Tradisional di Kabupaten Kediri

SATUKANALcom, KEDIRI – Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) memberi pendampingan dan dukungan terhadap para pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) produk jamu dan Obat Tradisional (OT) yang ada di Kabupaten Kediri.

Hingga bulan Oktober 2020, telah mengeluarkan 30 Nomor Ijin Edar (NIE) untuk 7 pelaku usaha pangan olahan dan 8 NIE untuk 3 pelaku usaha obat tradisional.BPOM

Selain itu, Badan POM juga menerbitkan Sepuluh sertifikat Cara Pembuatan Obat Tradisional yang Baik (CPOTB) bertahap, kepada 3 pelaku usaha obat tradisional dan Empat sertifikat PSB pangan olahan kepada 4 pelaku usaha pangan olahan di Kabupaten dan Kota Kediri.

“Masyarakat saat ini semakin sadar untuk memelihara daya tahan tubuh dengan mengonsumsi jamu, dan sebagian besar produsen jamu di Indonesia adalah UMKM,” Kepala Badan POM RI, Penny K. Lukito, (6/11/2020).

Penny juga mengungkapkan, legalitas sangat perlu diberikan untuk meningkatkan daya saing produk jamu, serta agar mampu menembus pasar global. Dengan adanya legalitas juga meningkatkan kepercayaan publik terhadap produk.

Baca Juga :  Pengasuh Ponpes Kediri Lakukan Penelitian Pohon Kurma di Kabupaten Kediri, Akhirnya Menuai Hasil

Secara bertahap, pendampingan terhadap UMKM telah dilakukan melalui program Orang Tua Angkat (OTA).

Sampai dengan saat ini, ada enam industri OT besar yang akan membantu UMKM dalam hal bahan baku, cara produksi, pemasaran, hingga bantuan fasilitas dan peralatan. Serta insentif untuk UMKM OT berupa pendampingan dalam penerapan Cara Pembuatan Obat Tradisional yang Baik (CPOTB).

Sementara itu, terkait kemajuan usaha menengah di Indonesia, Kepala BPOM RI juga menyebut, sektor UKM merupakan salah satu penopang utama perekonomian nasional. Menurut data Kementerian Koperasi dan UKM, saat ini ada sekitar 63 juta UMKM, atau sekitar 99,9 % dari total pelaku usaha di Indonesia. UMKM menyerap 97% tenaga kerja nasional. Bahkan pada tahun 2018 UMKM berkontribusi 61,07% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).

Baca Juga :  Warga Kabupaten Kediri, Lakukan Inovasi Makanan Olahan dari Pelepah Pohon Pisang

“Dukungan penuh Badan POM terhadap UMKM antara lain diwujudkan dengan memberikan insentif kemudahan melalui berbagai upaya percepatan, penyederhanaan, dan pendampingan,” terangnya.

Pendampingan UMKM nantinya melalui bimbingan teknis dan desk yang bersifat pro-aktif dalam rangka sertifikasi cara pembuatan yang baik, registrasi produk agar dapat memenuhi persyaratan. Sehingga dapat mendukung percepatan dalam mendapatkan Nomor Izin Edar (NIE), dan keringanan tarif 50 persen atas Penerimaan Negara Bukan Pajak bagi pendaftaran produk Usaha Mikro Kecil (UMK) pangan olahan dan Usaha Menengah Obat Tradisional (UMOT).

“Pendampingan berkesinambungan bagi UMKM pangan dan jamu mulai dari hulu hingga hilir sangat penting dilakukan. Namun Badan POM tidak dapat bergerak sendiri, untuk itu diperlukan kerjasama dengan berbagai pihak,” tutupnya. (adv)

Pewarta: Anis Firmansah
Editor: Redaksi Satukanal 

Kanal Terkait