Kena Pajak, Harga Pulsa, Kartu Perdana, dan Token Listrik Naik. Begini Penjelasan Sri Mulyani - SATUKANAL.COM
SATUKANAL.COM
Kena Pajak, Harga Pulsa, Kartu Perdana, dan Token Listrik Naik. Begini Penjelasan Sri Mulyani
BERITA HIGHLIGHT STRAIGHT NEWS

Kena Pajak, Harga Pulsa, Kartu Perdana, dan Token Listrik Naik. Begini Penjelasan Sri Mulyani

SATUKANAL.com, NASIONAL– Isu terkait pengenaan pajak pada pulsa, kartu perdana dan token listrik bermula ketika Peraturan Menteri Keuangan Nomor 6/PMK.03/2021 pada 22 Januari 2021. Menurut informasi di laman JDIH Kementerian Keuangan, peraturan ini akan efektif diberlakukan mulai 1 Februari 2021.

Sri Mulyani selaku Menteri Keuangan dalam akun instagramnya menjelaskan bahwa tujuan pengesahan peraturan  tersebut dilakukan guna menyederhanakan pengenaan PPN dan PPh atas pulsa atau kartu perdana, token listrik dan voucher. “Hal ini juga dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum,” ungkapnya.

Sebelumnya, salah satu akun Facebook Rahmat Agung Jr menyebarkan informasi terkait kenaikan harga pulsa, kartu perdana dan token listrik. Ia juga menyebut, adanya pajak yang dikenakan pada pedagang pulsa. Informasi tersebut ia unggah pada Sabtu (30/01/2021) dengan narasi sebagai berikut:

Baca Juga :  Buka Pendidikan Sespimti dan Sespimen, Kapolri Minta Jangan Ada Klaster Baru Covid-19

“Siap-siap para pedagang pulsa ada pajak pulsa mulai tanggal 1 Februari 2021″.

Selain teks, pengunggah juga menyertakan sebuah kolase yang etrdiri dari 3 gambar berbeda yang bertuliskan “HARGA VOUCHER PULSA, KARTU PERDANA, TOKEN LISTRIK BAKAL NAIK”.

Dalam keterangannya terkait narasi imbauan pada para pedagang pulsa untuk berhati-hati karena adanya pajak per 1 Februari 2021 tersebut, Sri Mulyani memberikan komentarnya.

“Dilakukan penyederhanaan pemungutan PPN, sebatas sampai pada distributor tingkat II (server). Sehingga distributor tingkat pengecer yang menjual kepada konsumen akhir tidak perlu memungut PPN lagi,” tulis Menkeu.

Sementara untuk teks yang menyebut harga voucer pulsa, kartu perdana, dan token listrik akan naik, juga tidak dibenarkan.

“Ketentuan tersebut tidak berpengaruh terhadap harga pulsa/kartu perdana, token listrik dan voucer. Selama ini PPN dan PPh atas pulsa/kartu perdana, token listrik, dan voucer sudah berjalan. Jadi tidak ada pungutan pajak baru untuk pulsa, token listrik, dan voucer,” jelasnya.

Baca Juga :  Kemenkumham Pastikan Pemerintah Tak Pungut Sepeser pun dari Royalti Lagu

Dari penjelasan tersebut, dapat dikatakan bahwa pemberlakuan pajak terhadap pulsa, kartu perdana, token listrik dan voucher adalah benar adanya dan sesuai dengan Permenkeu No. 6/PMK.3/2021. Namun, pajak tersebut  hal tersebut memang sudah diterapkan sejak sebelumnya.

Sedangkan  untuk pemberlakuan peraturan yang diundangkan pada 22 Januari 2021 itu ditujukan untuk menyederhanakan PPN dan PPh yang berlaku. Sehingga apabila terdapat kenaikan harga dari item-iem tersebut di pasaran tidak benar adanya.

 

 

 

Pewarta: Adinda
Editor: Redaksi Satukanal

 

Kanal Terkait