Kemenkumham Pastikan Pemerintah Tak Pungut Sepeser pun dari Royalti Lagu - SATUKANAL.COM
SATUKANAL.COM
Kemenkumham Pastikan Pemerintah Tak Pungut Sepeser pun dari Royalti Lagu
BERITA

Kemenkumham Pastikan Pemerintah Tak Pungut Sepeser pun dari Royalti Lagu

Satukanal.com, Nasional Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) pastikan pemerintah tak akan pungut sepeser pun royalti lagu atau musik. Terkait dengan penarikan, penghimpunan, serta pendistribusian royalti akan dikelola langsung oleh LMKN (Lembaga Manajemen Kolektif Nasional).

Sebelumnya, Presiden Jokowi telah menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik pada 30 Maret 2021 lalu.

Dirjen Kekayaan Intelektual Kemenkumham, Freddy Harris mengatakan, sejak PP 56/2021 terbit, muncul beragam komentar yang menuding pemerintah akan mengambil untung dari penarikan royalti lagu tersebut.

Namun, dirinya menegaskan dengan adanya PP 56/2021, pemerintah justru berusaha untuk melindungi hak cipta lagu atau musik yang pada akhirnya membantu musisi, penyanyi, hingga pemegang hak cipta untuk mendapatkan haknya.

Sejak diterbitkannya PP tersebut, pemerintah juga telah berupaya melakukan sosialisasi kepada para pengusaha restoran, pusat perbelanjaan, kafe, tempat hiburan, hotel dan lain sebagainya.

Mengutip dari laman Setneg RI, Pasal 3 PP 56/2021 menyebutkan bahwa setiap orang bisa menggunakan lagu dan atau musik dalam bentuk layanan publik yang bersifat komersial dengan catatan harus membayar royalti kepada pencipta, pemegang hak cipta dan atau pemilik hak terkait. Bentuk layanan publik bersifat komersial yang dimaksud meliputi :

  • Seminar dan konferensi komersial
  • Restoran, kafe, pub, bar, bistro, kelab malam, dan diskotek
  • Konser musik
  • Pesawat udara, bus kereta api, dan kapal laut
  • Pameran dan bazar
  • Bioskop
  • Nada tunggu telepon
  • Bank dan kantor
  • Pertokoan
  • Pusat rekreasi
  • Lembaga penyiaran televisi
  • Lembaga penyiaran radio
  • Hotel, kamar hotel dan fasilitas hotel
  • Usaha karaoke
Baca Juga :  Bisa Temani Akhir Pekan! Ini 5 Situs Nonton Film Online Gratis dan Legal

Selain itu, Dalam PP tersebut, juga terdapat pula aturan yang secara khusus memberikan keringanan tarif pembayaran royalti kepada pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang menggunakan lagu atau musik secara komersial.

Lantas, berapa besaran tarif royalti yang wajib dibayarkan kepada LMKN? Berikut daftarnya :

  1. Restoran dan kafe Tarif royalti pencipta adalah Rp 60.000 per kursi per tahun. Sedangkan royalti hak terkait sebesar Rp 60.000 per kursi per tahun.
  2. Pub, bar, dan bistro Tarif royalti pencipta adalah Rp 180.000 per m2 per tahun. Sedangkan royalti hak terkait sebesar Rp 180.000 per m2 per tahun.
  3. Diskotik dan klub malam Tarif royalti pencipta adalah Rp 250.000 per m2 per tahun. Sedangkan royalti hak terkait sebesar Rp 180.000 per m2 per tahun.
  4. Gedung bioskop Royalti pencipta dan royalti hak terkait untuk gedung bioskop ditetapkan lump sum Rp 3.600.000 per layar per tahun.
  5. Tempat rekreasi Tempat rekreasi di alam terbuka dan pusat rekresi di dalam ruangan yang menggunakan tiket, wajib membayar royalti dengan perhitungan harga tiket masuk dikali 1,3 persen dikali jumlah pengunjung dikali 300 hari dikali prosentasi penggunaan musik. Adapun bagi tempat rekreasi di dalam ruangan yang tidak menggunakan tiket tarif royalti ditetapkan lump sum Rp 6.000.000 per tahun.
Baca Juga :  Mayoritas Mata Uang Kripto Kompak Menghijau

 

 

 

 

Pewarta : Naviska 
Editor : Redaksi Satukanal

Kanal Terkait