Kembali Turun Jalan, MCW Soroti Kenaikan Gaji DPRD Dan P-APBD 2017 - SATUKANAL.COM
SATUKANAL.COM
BERITA

Kembali Turun Jalan, MCW Soroti Kenaikan Gaji DPRD Dan P-APBD 2017

Satuchannel.com, Kota Batu – Para aktivis Malang Corruption Watch (MCW) melakukan aksi untuk menyoroti kenaikan gaji DPRD di Perubahan APBD (P-APBD) 2017 Kota Batu, Senin (7/8). Aksi yang dilakukan di kawasan Alun – Alun Kota Batu ini mendapat perhatian dari masyarakat Kota Batu dan pengendara jalan yang melintas.

Kordinator aksi, Mayedha Adifirsta mengungkapkan, di P-APBD ada kenaikan tunjangan dari sebelumnya yakni, 14 Miliar menjadi 16,2 M. Jadi ada penambahan 2,2 miliar untuk 25 anggota DPRD Kota Batu.

“Di tahun 2017 sendiri untuk menggaji DPRD dianggarkan 8,4 M. Dari sebelum P-APBD, gaji DPRD sebesar 6,2 M,” tutur Mayedha kepada awak media.

Baca Juga :  Uki Agustin Jefriani, Guru Tidak Tetap Jadi Tim Penguji Sertifikasi Pendidikan Profesi di UM
MCW soroti P-APBD 2017 Kota Batu (Aris)

Ia menambahkan, sebenarnya terdapat beberapa masalah di sektor pendidikan yakni jumlah guru dan siswa yang tak seimbang. Selain itu, kurangnya sarana prasarana pendidikan di Kota Batu pun seharusnya lebih diprioritaskan ketimbang kenaikan gaji.

Lalu Di sektor pertanian, Mayedha menuturkan adanya pemangkasan anggaran sebesar 12,6 M dari tahun 2016. Di P-APBD tahun 2017 pun, anggaran belanja langsung Dinas Pertanian hanya ditambah 1,1 M.

“Di P-APBD 2017 sektor petani hanya dianggarkan 26 M, padahal di awal tahun 2017 dianggarkan 37,5 M,” tambahnya.

Dari riset MCW, petani juga mengeluhkan sulitnya mendapat bibit dan pupuk. Tak hanya itu, kurangnya lahan akibat alih fungsi ke industri dan pariwisata, sulitnya irigasi, dan penjualan hasil pertanian jadi masalah yang dialamin petani.

Baca Juga :  Kantongi Sertifikat Standar Protokol, Kaliwatu Rafting Aman
Kordinator aksi Mayedha Adifirsta (Aris)

Dari aksi ini, MCW merekomendasikan beberapa poin kepada Pemkot Batu yakni Pemkot wajib melakukan sosialisasi P-APBD kepada masyarakat, DPRD tidak asal menyetujui usulan eksekutif, supaya APBD tidak banyak digunakan untuk kepentingan internal pemerintah saja.

“DPRD juga wajib menggalang aspirasi secara serius saat reses, jangan hanya bekerja dibalik meja dan ruang – ruang eksklusif yang jauh dari rakyat. DPRD juga harusnya tidak perlu mengusulkan kenaikan gaji dan tunjangan sehingga anggaran yang ada dapat dialokasikan untuk perbaikan fasilitas kesehatan dan pendidikan,” pungkasnya. (Ars)

Kanal Terkait