Kekerasan terhadap Perempuan Tinggi, WCC Jombang: Urgensi Disahkannya RUU PKS Bisa Jadi Solusi - SATUKANAL.COM
SATUKANAL.COM
Kekerasan terhadap Perempuan Tinggi, WCC Jombang: Urgensi Disahkannya RUU PKS Bisa Jadi Solusi
Diskusi WCC Jombang terkait peran perguruan tinggi terhadap perempuan (Foto: WCC Jombang)
BERITA Kanal Artikel

Kekerasan terhadap Perempuan Tinggi, WCC Jombang: Urgensi Disahkannya RUU PKS Bisa Jadi Solusi

Satukanal.com, Jombang – Masih maraknya kasus kekerasan seksual terhadap anak dan perempuan, menunjukkan bagaimana pentingnya RUU PKS untuk disahkan.

Seperti yang disampaikan kepala DPPKB dan PPPA Kabupaten Jombang, Nur Kamalia bahwa kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak per September 2021 ada sebanyak 69 kasus. Dari puluhan kasus tersebut, banyak didominasi kasus kekerasan seksual yakni 23 kasus, disusul kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) 9 kasus.

“Berdasarkan data tersebut, kita menyadari betapa pentingnya perlindungan bagi perempuan dan anak di Kabupaten Jombang”, ucap Nur Kamalia saat Sosialisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak, Dan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) pada Rabu (6/10/2021) silam.

Tidak hanya itu, selama tahun 2020, Women Crisis Center (WCC) Jombang mencatat, kekerasan terhadap perempuan tinggi. Urgensi disahkannya RUU PKS bisa jadi solusi.

WCC mencatat selama tahun 2020, pihaknya menangani 83 aduan kasus kekerasan terhadap perempuan. Dari 83 kasus, sebanyak 48 kasus merupakan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), terdiri dari 6 Kasus kekerasan Terhadap Anak (KTA) serta 40 kasus Kekerasan terhadap Istri (KTI) dengan pelaku adalah suami dan 1 kasus pelaku adalah saudara.

“Selanjutnya 35 kasus merupakan kekerasan seksual. Terdiri dari 11 Kasus Perkosaan, 7 kasus pelecehan seksual dan 14 kasus kekerasan dalam pacaran, 2 kasus incest dan 1 kasus trafficking,” ucap Ana Abdillah, Direktur WCC Jombang pada Selasa (12/10/2021).

Dalam proses penanganan kasus kekerasan, dikatakannya, perempuan kerap menghadapi banyak tantangan. Mulai tingkat penyidikan sampai proses pemeriksaan di pengadilan. Dari 48 Kasus KDRT yang diterima WCC Jombang sebanyak 22 kasus berujung pada perceraian.

Baca Juga :  Gus Hans; Calon Ketua PBNU Harus Bisa Menyesuaikan Perkembangan Zaman

“15 kasus disebabkan perselingkuhan, 15 kasus penelantaran, 3 kasus marital rape, 1 kasus perebutan hak asuh anak. Sepanjang 2020 tidak ada kasus KDRT yang masuk ke ranah pidana. Upaya penyelesaian yang ditempuh adalah musyawarah dengan melibatkan pemerintah desa,” jelasnya.

Setidaknya, tercatat 2 kasus KDRT yang diselesaikan dengan cara ini. Hal ini menunjukan bahwa program perlindungan terhadap perempuan belum sepenuhnya dirasakan korban hingga ke lingkup desa.

Ana melanjutkan, beberapa korban yang lain tidak bisa menuntut pertanggung jawaban pelaku untuk memenuhi kewajibannya. Sehingga, seringkali kasus penelantaran, korban akan memilih jalur perdata (cerai gugat).

“Pilihan ini justru mengabaikan pemenuhan hak-hak perempuan dan anak, beberapa permasalahan pasca putusan cerai seringkali membuat perempuan harus menanggung sendiri kebutuhan anak tanpa bantuan mantan suami,” ungkapnya.

Keberadaan kebijakan terkait akses keadilan dalam layanan hukum, menurutnya, masih sulit dijangkau oleh korban. Sebagaimana Perda No 10 tahun 2017 tentang Bantuan kepada masyarakat miskin, yang secara teknis diatur dalam Peraturan Bupati (Perbub) Kabupaten Jombang Nomor 22 Tahun 2018.

Berdasarkan catatan WCC Jombang, dari 22 korban yang berhadapan berproses secara perdata, tidak satupun yang mendapat akses bantuan hukum secara cuma-cuma.

“Beragam tantangan juga dihadapi oleh 35 perempuan yang menjadi korban kekerasan
seksual. Diantaranya, 10 kasus masih dalam proses penanganan, 5 kasus proses hukum tidak berlanjut,” ujarnya.

Hal ini disebabkan karena adanya upaya perdamaian antara korban dan pelaku baik dengan pemberian ganti rugi maupun adanya perkawinan anak.

Ia juga mencontohkan, ada 4 kasus berstatus DPO, yang sejak laporan hingga saat ini masih belum ada kejelasan hukum. Kemudian, 1 kasus tidak bisa diproses secara hukum karena belum diakomodir oleh hukum positif yang berlaku di Indonesia.

Baca Juga :  Terus Uji Coba, Kemistri Pemain PSID Mulai Terbentuk

“Penting untuk mendukung pengesahan Rancangan Undang-undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) yang mengatur tentang eksploitasi seksual jika korbannya berusia dewasa,” imbuhnya.

Kompleksitas kebutuhan penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan seharusnya
berbanding lurus dengan sinergisitas seluruh stakeholder yang ada di Kabupaten Jombang. Fakta yang ada justru masih banyak kasus kekerasan terhadap perempuan, khususnya kekerasan seksual belum mendapat perlindungan secara optimal terlebih dimasa pandemi.

Jam layanan yang terbatas serta akses yang jauh membuat korban sulit mengakses layanan yang menjadi kebutuhannya. Diantaranya, program pemulihan trauma psikologis, pemulihan medis, jaminan
penegakkan hukum serta reintegrasi sosial dari pemerintah yang seharusnya didapatkan korban.

Kabupaten Jombang sendiri memiliki seperangkat regulasi yang cukup komprehensif dalam pemenuhan hak-hak perempuan korban kekerasan dan kelompok rentan lainnya.

“Perda Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pengarusutamaan Gender, Perda Nomor 14 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan, serta Perbub Nomor 20 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem Layanan Rujukan Terpadu Terintegrasi dengan Penanganan Perempuan Korban Kekerasan,” bebernya.

Adanya regulasi-regulasi tersebut nyatanya belum mampu mencapai komprehensifitas dalam implementasinya. Maka, optimalisasi kebijakan perlindungan bagi perempuan dan anak harus dibarengi dengan penguatan pengetahuan, peningkatan kebijakan dan anggaran, penguatan kelembagaan serta sosialisasi di masyarakat.

 

 

Pewarta : Anggit Puji
Editor : Adinda


  • Fito stop kekerasan.
    Foto by Surya Malang

Kanal Terkait