Kapolri Beri Jaminan Masyarakat Atas Kebebasan Berekspresi di Ruang Digital Tanpa Dibayangi Jerat UU ITE - SATUKANAL.COM
SATUKANAL.COM
Kapolri Beri Jaminan Masyarakat Atas Kebebasan Berekspresi di Ruang Digital Tanpa Dibayangi Jerat UU ITE
BERITA Kanal Highlight Kanal Straight

Kapolri Beri Jaminan Masyarakat Atas Kebebasan Berekspresi di Ruang Digital Tanpa Dibayangi Jerat UU ITE

Satukanal.com, Nasional – Upaya guna mewujudkan ruang digital Indonesia yang bersih, sehat, dan produktif. Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengeluarkan Surat Edaran (SE) yang mengatur mengenai Kesadaran Budaya Beretika.

Pada Surat Edaran Nomor SE/2/11/2021 yang telah ditandatangani langsung oleh Kapolri Jenderal Listyo Sigit pada Jumat,19 Februari 2021 yang lalu, Kapolri mempertimbangkan perkembangan situasi nasional terkait penerapan UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2008 prihal Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yang dinilai kontradiktif dengan hak kebebasan berekspresi masyarakat melalui ruang digital.

Sebelum Surat Edaran Nomor SE/2/11/2021 diterbitkan, Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) mengaku bahwa, semangat UU ITE adalah untuk menjaga ruang digital Indonesia agar lebih bersih, sehat, beretika, dan bisa dimanfaatkan secara produktif. Namun, ia tidak ingin implementasi UU tersebut justru menimbulkan rasa ketidakadilan.

Guna menjunjung tinggi rasa keadilan kepada seluruh masyarakat Indonesia khususnya di ruang digital, Jokowi meminta kepada Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo untuk memerintahkan jajarannya agar lebih selektif dalam menyikapi dan menerima laporan dugaan pelanggaran UU ITE.

“Kita tetap harus menjaga ruang digital Indonesia sekali lagi agar bersih, agar sehat, agar beretika, agar penuh dengan sopan santun, agar penuh dengan tata krama, dan juga produktif,” Ujar Presiden Jokowi.

Jokowi juga menyampaikan, Indonesia adalah negara demokrasi yang menghormati kebebasan berpendapat dan berorganisasi. Ia ingin agar keberadaan UU ITE dapat menjaga ruang digital di Tanah Air tetap bersih sekaligus juga adil.

Baca Juga :  5 Jenis Pertolongan Pertama Dasar yang Wajib Dipahami

Presiden Jokowi meminta masyarakat lebih aktif dalam menyampaikan kritik dan masukan terhadap kinerja pemerintah. Pada saat bersamaan, ia juga menginstruksikan penyelenggara layanan publik terus meningkatkan kinerjanya.

“Masyarakat harus lebih aktif menyampaikan kritik, masukan, atau potensi malaadministrasi, dan para penyelenggara layanan publik juga harus terus meningkatkan upaya perbaikan-perbaikan,” Ungkapnya.

Sedangkan pada Surat Edaran Nomor SE/2/11/2021 tersebut, Kapolri meminta kepada seluruh anggota Polri untuk berkomitmen menerapkan penegakan hukum yang dapat memberikan rasa keadilan bagi masyarakat sesuai dengan arahan Presiden Jokowi.

Dalam rangka penegakan hukum yang berkeadilan dimaksud, Polri senantiasa mengedepankan edukasi dan melakukan langkah persuasif. Hal ini dilakukan guna menghindari adanya dugaan kriminalisasi terhadap orang yang dilaporkan serta dapat menjamin ruang digital Indonesia agar tetap bersih, sehat, beretika, dan produktif.

Poin-poin pada surat edaran tersebut, Kapolri meminta kepada Penyidik Polri untuk berpedoman hal-hal sebagai berikut :

a. Mengikuti perkembangan pemanfaatan ruang digital yang terus berkembang dengan segala macam persoalannya.

b. Memahami budaya beretika yang terjadi di ruang digital dengan menginventarisir berbagai permasalahan dan dampak yang terjadi di masyarakat.

c. Mengedepankan upaya preemtif dan preventif melalui virtual police dan virtual alert yang bertujuan untuk memonitor, mengedukasi, memberikan peringatan, serta mencegah masyarakat dari potensi tindak pidana siber.

d. Dalam menerima laporan dari masyarakat, penyidik harus dapat dengan tegas membedakan antara kritik, masukan, hoaks, dan pencemaran nama baik yang dapat dipidana untuk selanjutnya menentukan langkah yang akan diambil.

Baca Juga :  Aturan PPKM: Masuk Supermarket Mulai 14 September Wajib Pakai Aplikasi PeduliLindungi

e. Sejak penerimaan laporan, agar penyidik berkomunikasi dengan para pihak terutama korban (tidak diwakilkan) dan memfasilitasi serta memberi ruang seluas-luasnya kepada para pihak yang bersengketa untuk melaksanakan mediasi.

f. Melakukan kajian dan gelar perkara secara komprehensif terhadap perkara yang ditangani dengan melibatkan Bareskrim/Dittipidsiber (dapat melalui zoom meeting) dan mengambil keputusan secara kolektif kolegial berdasarkan fakta dan data yang ada.

g. Penyidik berprinsip bahwa hukum pidana merupakan upaya terakhir dalam penegakan hukum (ultimatum remidium) dan mengedepankan restorative justice dalam penyelesaian perkara.

h. Terhadap para pihak dan/atau korban yang akan mengambil langkah damai agar menjadi bagian prioritas penyidik untuk dilaksanakan restorative justice terkecuali perkara yang bersifat berpotensi memecah belah, SARA, radikalisme, dan separatisme.

i. Korban yang tetap ingin perkaranya diajukan ke pengadilan namun tersangkanya telah sadar dan meminta maaf, terhadap tersangka tidak dilakukan penahanan dan sebelum berkas diajukan ke JPU agar diberikan ruang untuk mediasi kembali

j. Penyidik agar berkoordinasi dengan JPU dalam pelaksanaanya, termasuk memberikan saran dalam hal pelaksanaan mediasi pada tingkat penuntutan

k. Agar dilakukan pengawasan secara berjenjang terhadap setiap langkah penyidikan yang diambil dan memberikan reward serta punishment atas penilaian pimpinan secara berkelanjutan.

“Surat Edaran ini disampaikan untuk diikuti dan dipatuhi oleh seluruh anggota Polri,” tegas Kapolri dalam Surat Edaran.

 

 

 

 

Pewarta : Viska 
Editor : Redaksi Satukanal

Kanal Terkait