SATUKANAL.COM
BERITA STRAIGHT NEWS

JUMAT SINAU, Barenlitbang Beberkan Pedoman Dokumen Renstra

Persoalan pembuatan dokumen Rencana Strategi (Renstra) Perangkat Daerah menjadi hal penting yang harus diperhatikan dalam semua rencana pembangunan atau segala program di lingkup Pemerintah Kota (Pemkot) Malang.

Hal inilah yang menjadi topik bahasan dalam forum JUMAT SINAU yang digelar Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan (Barenlitbang) Kota Malang, Jumat (27/9).

Semua informasi pedoman pembuatan Renstra dijelaskan secara rinci kepada undangan yang dihadiri oleh Kasubag Perencanaan Perangkat Daerah di lingkup Pemkot Malang.

Kepala Barenlitbang Kota Malang Erik Setyo Santoso, menyatakan tahun ini menjadi tahun terberat dalam penyusunan Renstra. Karena dimulai dengan pergantian kepala daerah, yang juga berpengaruh pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Baca Juga :  Kerjasama WCC Dian Mutiara dan Kelurahan Gadingkasri dalam Penyuluhan Penanganan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak

“Saya jelaskan tahun ini paling ribet, adanya pergantian kepala daerah dan wakilnya artinya ada RPJMD baru. Hal itu sudah menjadi urutannya, ketika RPJMD lahir maka akan diikuti Peraturan Wali Kota Malang (Perwal) tentang Renstra-nya,” ujar dia saat mengisi materi Renstra di ruang rapat Barenlitbang.

Ia menambahkan, adanya suatu kebijakan dalam kelembagaan maka Susunan Organisasi Tata Kerja (SOTK) di lingkup Pemkot Malang juga akan berubah. “Jadi secara urutan itu kelembagaan lahir, RPJMD lahir, Perwal SOTK mengikuti, Perwal Renstra mengikuti,” imbuhnya.

Nah, setelah masuk tahapan dokumen perencanaan penyusunan Renstra, maka selanjutnya akan ditetapkan menjadi produk hukum daerah dalam bentuk Perwal. “Perangkat daerah menyampaikan rancangan akhir Renstra-nya ke Bapedda, Bapedda menyampaikan ke pak wali melalui Sekda, dari situlah baru menjadi Perwal,” paparnya.

Baca Juga :  Kerjasama WCC Dian Mutiara dan Kelurahan Gadingkasri dalam Penyuluhan Penanganan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak

Karenanya, melalui forum diskusi JUMAT SINAU tersebut diharapkan keselarasan dan persamaan dalam penyusunan bisa sama-sama dipahami. Sehingga saat penyerahan dokumen, sudah langsung layak untuk diproses ke tahap selanjutnya.

“Kami berharap sekali nantinya dokumen itu sudah cukup seragam sehingga sudah layak proses. Jadi dokumen rencana itu akan jadi produk hukum daerah, maka kelengkapan isi, masterplan dan yang lainnya harus sudah ada,” pungkas nya.

Kanal Terkait