Jual Aset Desa, Sekdes Gedangan Jombang Didemo Ratusan Warga | SATUKANAL.COM
SATUKANAL.COM
BERITA

Jual Aset Desa, Sekdes Gedangan Jombang Didemo Ratusan Warga

Ratusan warga Desa Gedangan, Kecamatan Mojowarno, Kabupaten Jombang berunjuk rasa di kantor desa setempat. Mereka menuntut Sekretaris Desa Gedangan turun dari jabatannya karena diduga menjual aset desa berupa tanah lahan pertanian milik Pemdes setempat.

Aksi unjuk rasa warga ini dimulai sejak pukul 10.00 WIB pada Rabu (18/12). Ratusan warga yang mendatangi kantor Desa Gedangan ini beramai-ramai menemui kepala desa. Sembari membentangkan poster tuntutan, beberapa massa aksi bergantian berorasi di halaman balai desa untuk menuntut Sekdes Gedangan dipecat.

Salah seorang pengunjuk rasa Latif (55) mengungkapkan, Sekdes Gedangan diduga telah menjual tanah kas desa ke pihak lain. Hasil penjualan tanah kas desa itu diduga lari ke kantong pribadi Sekdes.

“Kita mau Pak Carik (Sekdes Gedangan, red) turun, karena telah menjual tanah kas desa,” ujarnya saat diwawancarai di lokasi aksi.

Selain menjual tanah kas desa, lanjut Latif, warga Desa Gedangan resah dengan ulah nakal Sekdes yang memungut biaya pengurusan KTP, KK maupun administrasi kependudukan lainnya.

“Semua itu dikenai biaya, seperti ngurus KTP dan KK. Ada yang hingga Rp 500 ribu. Satu huruf itu minta ganti Rp 500, dua huruf Rp 1.000,” tandasnya.

Kegelisahan para warga inilah yang memaksa ratusan warga menuntut agar Sekdes Gedangan untuk dicopot. Aksi unjuk rasa ratusan warga tersebut reda setelah Kades Gedangan Sukarno menemui para massa aksi.

Di hadapan massa aksi itu, Sukarno meminta agar warganya kembali ke rumah. Masalah tuntutan itu akan dirapatkan oleh pemerintah desa dan BPD Gedangan untuk dibahas bersama.

“Ini tadi saya ajak bubar. Kita tempo nanti jam 3 kita rapat. Nanti Muspika mendampingi kita, akar permasalahannya apa kita cari solusinya,” ujar Sukarno.

Masalah dugaan penjualan tanah kas desa yang didemo warga ini dibenarkan oleh Sukarno. Dijelaskan Sukarno, tanah kas desa ini dijual Sekdes Khoirul Warisin dengan sistem sewa selama satu tahun. Tanah kas desa itu berupa lahan persawahan.

Dari kuitansi yang diterima Sukarno, tanah kas desa itu dijual ke Jairi warga desa setempat dengan harga Rp 30 juta. “Tanah itu dijual antara bulan Oktober dan November 2019, selama satu tahun,” terangnya.

Hingga saat ini, Sukarno tidak mengetahui uang hadil penjualan tanah kas desa tersebut dikantongi siapa. Ia hanya memastikan tidak ada uang masuk ke kas desa.

Diterangkan Sukarno, mekanisme penjualan tanah kas desa harus melalui musyawarah atau persetujuan dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

“Harus mengetahui BPD. Jual beli sewa tanah kas desa itu harus masuk ke rekening kas desa, alokasinya untuk tambahan tunjangan perangkat desa. Jadi harus dirapatkan dulu dengan BPD, agar perangkat desa itu terkontrol menjualnya,” kata Sukarno.

Sementara, untuk menyelidiki uang hasil penjualan tanah kas desa ini, Kades Gedangan menyerahkan prosesnya ke pihak BPD. Ia akan fokus ke pelayanan desa. “Nanti BPD saja yang jalan. Domainnya bukan di kami. Kami di pemerintahan biar ngurus pelayanan saja,” pungkasnya.(*)

Kanal Terkait