JIAD Jombang Kutuk Keras Pembakaran Masjid Ahmadiyyah di Sintang Kalimantan Barat - SATUKANAL.COM
SATUKANAL.COM
ilustrasi intoleran/foto: https://www.nusabali.com
BERITA Kanal Straight

JIAD Jombang Kutuk Keras Pembakaran Masjid Ahmadiyyah di Sintang Kalimantan Barat

Satukanal.com, Jombang – Aksi intoleransi di Kalimantan Barat menuai reaksi. JIAD (Jaringan Islam Anti Diskriminasi) Kabupaten Jombang mengutuk keras perusakan dan pembakaran properti milik Ahmadiyyah di desa Balai Harapan, Tempunak, Sintang Kalimantan Barat, pada Jumat (3/9/2021) lalu.

Koordinator JIAD Aan Anshori menegaskan, pihaknya mendesak Presiden Jokowi memerintahkan Kapolri dan Panglima TNI agar tidak ragu melakukan tindakan hukum tegas terhadap para pelaku kekerasan dan pembakaran.

JIAD Jombang Kecam Pembakaran Masjid Jaringan Ahmadiyyh di Sintang Kalimantan Barat
Aan Anshori, Koordinator JIAD Jombang. (Foto: istimewa)

“Tangkap dan adili. Selain itu, Jokowi harus juga memastikan praktek seperti ini tidak terjadi lagi pada kelompok-kelompok minoritas di negara ini,” ucapnya saat dikonfimasi wartawan pada Senin (6/9/2021).

Dengan segenap penyesalan mendalam, JIAD senantiasa bersyukur tidak jatuh korban jiwa berkat kesigapan aparat keamanan dan para pihak.

Namun demikian, dia tetap menyayangkan aparat keamanan terlihat tidak maksimal melakukan penegakan hukum dan cenderung melakukan pembiaran. Seharusnya, pihak aparat dapat mencegah pengrusakan dan pembakaran tersebut tidak terjadi.

“Ketidakmaksimalan tersebut menurut kami sangat mungkin juga disebabkan oleh konstruksi hukum yang selama ini masih cenderung memposisikan Ahmadiyyah sebagai aliran sesat. Hal ini secara konstitusional sungguh menggelikan,” ungkapnya.

Baca Juga :  PPKM Kabupaten Kediri Turun ke Level 3, PTM Siap Digelar

Lebih detail, katanya regulasi yang perlu segera dicabut oleh rezim Jokowi karena bertentangan dengan konstitusi adalah SKB Menteri Agama, Jaksa Agung dan Menteri Dalam Negeri Nomor 3/2008; Nomor: Kep-033/A/JA/6/2008, dan Nomor 199/2008, tentang Peringatan dan Perintah Kepada Penganut, Anggota, dan/atau anggota Pengurus JAI dan Warga Masyarakat.

“Bukan hal yang sulit bagi Presiden Jokowi memerintahkan Gus Yaqut (Menag), Pak Tito (Mendagri) dan Pak Burhanudin (Jaksa Agung) untuk merevisi/mencabut regulasi tersebut,” jelasnya.

Presiden Jokowi juga tidak perlu takut meminta Majelis Ulama Indonesia (MUI) mencabut fatwa nomor: 11/MUNAS VII/MUI/15/2005 Tentang Aliran Ahmadiyah. Sebab kekerasan terhadap Ahmadiyyah kerapkali menggunakan fatwa ini sebagai pembenaran aksinya.

“Saat fatwa ini ditetapkan pada 28 Juli 2005, KH. Ma’ruf Amin, yang saat ini menjadi wakil presiden, merupakan ketua Sidang Komisi C Bidang Fatwa, bersama Drs. Hasanuddin, M.Ag. sebagai sekretarisnya,” pungkasnya.

JIAD meyakini Jokowi bisa dengan mudah meminta wakil presiden KH. Ma’ruf Amin untuk berunding dengan MUI, NU, Muhammadiyyah, dan organisasi Islam lainnya agar menyelaraskan fatwa supaya lebih sejalan dengan Pancasila dan Konstitusi, dalam hal ini dengan cara mencabut fatwa kesesatan Ahmadiyyah di Indonesia.

Baca Juga :  PTM di Kota Santri Siap Digelar Pertengahan September

Dilansir dari detik.com, ratusan orang merusak Masjid Ahmadiyyah di Tempunak, Sintang, Kalimantan Barat (Kalbar), Jumat (3/9/2021). Situasi bisa diredam usai ratusan personel kepolisian turun tangan. Selain merusak Masjid, menurut polisi, massa juga membakar sebuah bangunan di sekitar masjid. Dalam kasus ini, polisi telah menetapkan 10 tersangka.

Peristiwa ini merupakan salah satu bukti maraknya kasus intoleransi di Indonesia. Mengutip Kompas.com, hasil riset Setara Institute menunjukkan, jenis pelanggaran atas kebebasan beragama dan berkeyakinan (KBB) yang paling banyak terjadi pada 2020 yakni tindakan intoleransi.

Tindakan pelanggaran KBB oleh aktor non-negara adalah intoleransi dengan 62 kasus, Selanjutnya, Setara Institute mencatat 32 kasus terkait pelaporan penodaan agama, 17 kasus penolakan pendirian tempat ibadah, dan 8 kasus pelarangan aktivitas ibadah. Kemudian, 6 kasus perusakan tempat ibadah, 5 kasus penolakan kegiatan dan 5 kasus kekerasan. Jika dilihat dari daerah sebarannya, peristiwa pelanggaran atas KBB paling banyak terjadi di Jawa Barat. Setara Institute mencatat ada 39 peristiwa pelanggaran sepanjang 2020.

Pewarta : Anggit Puji

Editor: Danu Sukendro

Kanal Terkait