Jelang Pilkada 2020, Bakesbangpol Kabupaten Mojokerto Gelar Pembinaan Wilayah Dan Harmoni Sosial | SATUKANAL.COM
SATUKANAL.COM
Jelang Pilkada 2020, Bakesbangpol Kabupaten Mojokerto Gelar Pembinaan Wilayah Dan Harmoni Sosial
BERITA HIGHLIGHT STRAIGHT NEWS

Jelang Pilkada 2020, Bakesbangpol Kabupaten Mojokerto Gelar Pembinaan Wilayah Dan Harmoni Sosial

SATUKANAL.com, MOJOKERTO– Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) menggelar giat pembinaan wilayah dengan tema “Meningkatkan kondusifitas wilayah dan jaga harmoni sosial dalam pemilu bupati dan wakil bupati 2020″ pada Selasa (24/11/2020).

Kegiatan yang bertempat di Vanda Hotel Gardenia Trawas ini dibuka oleh Yo’ie Afrida Soesetyo Djati selaku Kepala Bakesbangpol Kabupaten Mojokerto.

Selain itu, hadir juga Pjs Bupati Mojokerto Himawan Estu Bagijo, Kapolresta Mojokerto AKBP Deddy Supriyadi serta Forkopimda.

Dalam kegiatan tersebut, Pjs Bupati Mojokerto Himawan Estu Bagijo menjabarkan hakikat hak mulai dari dasar hingga hak politik yang diberikan oleh negara.

“Sebenarnya kita yang ada di ruang ini tidak ada kepentingan (pilkada). Posisi kita ini imparsial (tidak memihak) karena jabatan. Misalnya TNI, Polri dan ASN. Kita juga tidak punya hak politik. Hak itu diberikan oleh negara,” kata Pjs Bupati.

Baca Juga :  PPKM Mojokerto, Pemkab Kurangi Kapasitas Pengunjung Dan Akhiri Kegiatan di Tempat Umum Pukul 20.00 WIB

Menurutnya, beberapa jenis hak dan hakikat yang melekat dimulai dari hak tertinggi yakni natural right (alami pemberian Tuhan) dan tidak terganti, seperti hak hidup. Kemudian terdapat  social right, yang merupakan lapis ke-dua setelah hak kodrati yang berbeda-beda tiap negara. Terakhir, yakni positive legal right, termasuk hak politik sebagai layer ke-tiga dari kehidupan hak-hak yang dinikmati seseorang  yangbergantung pada negara. “Apabila negara tidak kondusif maka hak-hak politik pun tidak bisa dipenuhi,” tambahnya melanjutkan.

Pjs Bupati Himawan juga menegaskan, bahwa menyampaikan pendapat juga merupakan hak manusia. Namun, cara berpendapat harus tetap disampaikan dengan cara-cara yang baik dan santun.

“Berpendapat itu kita nulisnya kemerdekaan (independence), bukan kebebasan (freedom). Di dalamnya ada responsibility atau tanggung jawab. Silahkan menyampaikan pendapat, tapi jangan merebut hak orang lain. Jangan menyampaikan pendapat dengan bakar-bakar ban di jalan, bikin rusuh dan sejenisnya. Aparat silahkan menindak, itu sudah diatur dalam Undang-Undang dan hukum,” tambah Pjs Bupati.

Baca Juga :  Tim Advokasi Paslon 01 YURIZ Menarik Diri, Enggan Bertanggung Jawab Dalam Hal Apapun Pasca Pilkada Banyuwangi

Pada kesempatan ini, Pjs Bupati juga memberikan penjabaran terkait beberapa isu strategis dalam pelaksanaan pilkada 2020. Seperti halnya dengan faktor kerawanan yang berkutat pada regulasi yang dipandang sebelah mata atau multi tafsir atas undang-undang dan peraturan pilkada pemilu serta sengketa gugatan PTUN atas peraturan pilkada.

Adapula faktor lain yang berhubungan dengan faktor penyelenggara. Misalnya, budaya politik siap menang siap kalaL, penggunaan black campaign, isu SARA dan money politic.

Dan terakhir yaitu faktor pemilih. Misalnya potensi permasalahan di perbatasan dan mobilisasi, serta rendahnya antusias masyarakat yang berpengaruh pada partisipasi.

 

 

 

Pewarta: Adinda A.I.U.
Editor: Redaksi Satukanal

Kanal Terkait