SATUKANAL.COM
Jadi Transit 14 Ribu Pencari Suaka, Perubahan Kebijakan Pengungsi di Indonesia Makin Mendesak
Sumber: theaseanpost.com
BERITA HIGHLIGHT ISU PILIHAN

Jadi Transit 14 Ribu Pencari Suaka, Perubahan Kebijakan Pengungsi di Indonesia Makin Mendesak

SATUKANAL – Kebutuhan perubahan kebijakan pengungsi di Indonesia makin mendesak. Pemerintah Indonesia memiliki alasan kuat untuk menarik pelajaran kebijakan dari komunitas internasional untuk menangani lebih dari 14.000 pengungsi transit dan pencari suaka, sebelum situasi semakin memburuk.

Walaupun masalah pengungsi bukan merupakan prioritas politik di Indonesia, masalah pengungsi tampaknya menarik banyak perhatian politisi Australia. Selama bertahun-tahun, pemerintah Australia telah menerapkan kebijakan imigrasi yang semakin ketat. Selama pemilihan 2019, ada perdebatan politik besar tentang apakah akan mempertahankan kebijakan perusahaan lepas pantai.

Keistimewaan geografis Indonesia menjadikannya titik masuk yang mudah bagi pencari suaka yang ingin tidak terdeteksi. Sadar akan hal ini, Australia telah menerapkan kebijakan seperti the Pacific Solution dan the Operation Sovereign Border Policy untuk mengurangi kemungkinan pencari suaka yang pada akhirnya menuju Australia.

Bagian dari upaya Australia termasuk kontribusi moneter yang besar ke Indonesia untuk memenuhi kebutuhan pengungsi yang masuk. Indonesia telah menerima kucuran anggaran untuk mendanai berbagai kegiatan, termasuk the improvement of its border alert system (CEKAL) dan juga biaya perbaikan beberapa pusat penahanan imigrasi.

Jelas bahwa Australia tidak akan berkompromi dengan upayanya untuk mengakhiri pergerakan pencari suaka yang tidak teratur antara kedua negara. Australia telah secara efektif memindahkan beban transit para pengungsi ke Indonesia, sambil diikuti dengan program bantuan keuangan yang murah hati.

Namun, dukungan untuk rencana ini di Australia telah berkurang. Ini terbukti dalam perubahan kebijakannya. Misalnya, Australia tidak lagi mendukung pemukiman kembali para pengungsi yang terdaftar di the United Nations Refugee Agency (UNHCR) di Indonesia setelah 1 Juli 2014.

Selain itu, Australia telah mengurangi pemasukan tahunan pengungsi dari Indonesia dari 600 menjadi 450 dengan tujuan mencegah pengungsi menggunakan Indonesia sebagai titik transit sebelum memasuki Australia.

Pada bulan Maret 2018, pemerintah Australia mengumumkan pengurangan dalam alokasi tahunannya untuk mendukung kegiatan Pengaturan Kerjasama Regional IOM dengan Indonesia dengan alasan bahwa Australia tidak ingin kepedulian IOM menjadi faktor penentu bagi para imigran internasional untuk datang ke Indonesia.

Di bawah peraturan baru ini, Australia masih terus mendanai IOM di Indonesia untuk mendukung 9.000 pengungsi yang ada, tetapi tidak lagi mendukung imigran yang tiba di Indonesia setelah 15 Maret 2018. Hal ini mengakibatkan ribuan pengungsi hidup tanpa dukungan di Indonesia.

Baca Juga :  Lewat Jalur Independen, Bupati Jember Kembali Ramaikan Bursa Pencalonan

Pemerintah Indonesia perlu terlibat dalam proses pembelajaran kebijakan di mana pemerintah dapat mengambil tiga langkah praktis seperti yang disarankan oleh Prof Richard Rose, Direktur Pusat Studi Kebijakan Publik di Universitas Strathclyde, yang memperkenalkan konsep penggambaran pelajaran dalam kebijakan publik.

Pertama, pembuat kebijakan Indonesia dapat melihat pengalaman negara lain ketika menangani masalah pengungsi dan pencari suaka untuk mendapatkan pengetahuan dan gagasan tentang program yang telah dilaksanakan.

Kedua, pemerintah Indonesia perlu membuat model konseptual dari kebijakan yang diterapkan masing-masing contoh internasional. Tujuannya di sini adalah untuk menunjukkan bagaimana dan mengapa kebijakan bekerja di negara-negara tersebut di samping kekuatan dan kelemahan mereka.

Ketiga, evaluasi prospektif sangat penting dengan membandingkan model asing dengan masalah pengungsi domestik agar sesuai dengan konteks Indonesia.

Langkah-langkah ini akan membantu pemerintah Indonesia membuat kebijakan yang mengakomodasi kebutuhannya dengan mentransfer pendekatan efektif yang relevan yang telah diambil oleh berbagai negara.

Sementara tantangan di proses penggambaran pelajaran dalam kebijakan publik tidak dapat dihindari, Rose berpendapat bahwa agar program kebijakan dalam satu pengaturan politik dapat secara ideal layak dalam pengaturan politik lain, ia membutuhkan dua penilaian berbeda: kepraktisan dinilai oleh para ahli kebijakan (kelayakan teknis), dan keinginan yang dinilai oleh politisi terpilih (kelayakan politik).

Penelitian telah menunjukkan bahwa sumber daya politik, birokrasi, dan ekonomi menghambat transfer kebijakan. Selain itu, biaya pelaksanaan kebijakan baru akan menjadi hambatan besar mengingat bahwa pemerintah Indonesia telah secara eksplisit menyatakan bahwa pemerintah tidak mau menghabiskan uang untuk urusan pengungsi. Dengan mengalokasikan anggaran untuk tujuan ini, pemerintah akan berisiko kehilangan dukungan pemilih selama pemilihan berikutnya.

Studi lebih lanjut telah mengakui bahwa kendala institusional dan struktural tidak akan memungkinkan pemerintah untuk terlibat dalam proses transfer kebijakan. Sistem pemerintahan kesatuan Indonesia, yang ditopang dalam moto nasionalnya, Bhinneka Tunggal Ika (persatuan dalam keanekaragaman) dan dalam ideologi nasional, Pancasila (lima prinsip), merupakan kendala yang jelas pada proses transfer kebijakan.

Misalnya, pada bulan Mei 2015, pemerintah Kota Aceh memutuskan untuk mendaftarkan 225 anak-anak pengungsi Rohingya ke sekolah dasar dan menengah Indonesia, dan mendorong sejumlah lembaga sosial setempat untuk membantu para siswa dengan menawarkan pelajaran bahasa Indonesia dan bahasa Inggris.

Baca Juga :  Apakah Virus Corona Mengancam Hak Asasi Manusia?

Ini merupakan indikasi bahwa masalah pengungsi dan pencari suaka di Indonesia dapat diatasi dengan lebih baik oleh pemerintah daerah daripada pemerintah pusat.

Selain itu, karena adanya 12 partai politik Indonesia yang mendukung berbagai ideologi, platform kebijakan, dan model kepemimpinan, pengambilan keputusan yang demokratis dapat menjadi proses yang sangat lambat dan melelahkan.

Namun, terlepas dari hambatan yang disebutkan di atas, pemerintah Indonesia masih dapat terlibat dalam proses transfer kebijakan dengan mengandalkan aktor yang sesuai. Suatu program kebijakan kemungkinan akan diadopsi jika dianggap diinginkan oleh para politisi dan mampu ditransfer oleh para pakar kebijakan.

Kondisi ini dapat dicapai jika pemerintah Indonesia memilih peran potensial yang tepat untuk membantu dalam proses transfer kebijakan meskipun masalah pengungsi dan pencari suaka tidak termasuk dalam agenda politik mereka. peran ini termasuk konsultan kebijakan, organisasi supranasional, dan peran non pemerintah yang dapat mencakup lembaga ahli filsafat atau lembaga penelitian, organisasi nonpemerintah, dan kelompok kepentingan.

Indonesia harus belajar dari negara lain untuk menangani pengungsi yang transit dan pencari suaka dengan lebih baik, meskipun ada kemungkinan bahwa tantangan dalam proses pembelajaran kebijakan mungkin dihadapi. Perubahan kebijakan Australia jelas telah memicu ketidakpuasan di Indonesia.

Pada tahun 2016, Direktur Jenderal Imigrasi Indonesia, Ronny Sompie, mengajukan permohonan kepada pemerintah Australia untuk mengambil lebih banyak pengungsi dari Indonesia – Ronny Sompie mengatakan ‘Anda tidak mampu untuk tidak melakukannya’. Dengan kata lain, ketika kondisi ketidakpastian yang ditimbulkan oleh perubahan kebijakan muncul, para pembuat kebijakan menjadi lebih terlibat dalam keinginan untuk melakukan sesuatu untuk menghilangkan ketidakpuasan.

Tantangan kebijakan ini lebih untuk kepentingan Australia daripada Indonesia. Australia ingin mencegah pencari suaka mencapai wilayahnya, sedangkan Indonesia menginginkan pencari suaka dan pengungsi meninggalkan negara australia.

Apa yang akan terjadi jika hubungan diplomatik antara kedua negara memburuk akibat masalah ini? Saat ini, Indonesia sama sekali tidak siap atau siap menghadapi para pengungsi dan pencari suaka yang transit.

Pewarta: (Mg) Mochamad Hari Romansyah
Redaktur: N Ratri
Sumber: theaseanpost.com

Kanal Terkait