SATUKANAL.COM
Kendiri Mencuat
Ilustrasi Kotak Kosong (Foto: Mediaindonesia.com)
BERITA HIGHLIGHT ISU PILIHAN STRAIGHT NEWS

Isu Kotak Kosong Mencuat, Sekelompok Masyarakat di Kediri Buat Gerakan Kampanye Pilih Bumbung Kosong

SATUKANAL, KEDIRI – Isu Calon Bupati Tunggal mencuat dalam Kontestasi Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kediri 2020 membuat sekelompok masyarakat Kabupaten Kediri geram.

Pasalnya, mereka menilai calon tunggal tidaklah mencerminkan demokrasi secara utuh, dan syarat kepentingan elit politik.

“Jelas kemunculan calon tunggal ini merupakan kemunduran dalam berdemokrasi. Calon tunggal kita anggap kepentingan dari awak elite politik untuk bisa menduduki jabatan dengan segala cara,” jelas Karim Amrullah, salah satu perwakilan Aliansi Penegak Demokrasi Bima Sakti.

“Terbukti mereka menutup kesempatan calon lain untuk dapat maju sebagai kandidat calon di pemilihan bupati dan wakil bupati Kediri. Tapi apa daya mereka setelah rekomendasi partai politik sebagai prasyarat untuk maju menjadi bakal calon bupati dan wakil bupati di borong oleh satu calon yang kita sudah tau siapa dia,” lanjutnya.

Baca Juga :  Diduga Palsukan Tandatangan, Oknum Panwascam di Kediri Dilaporkan Badan Pengawas Pemilu

Atas hal yang mencuat di Kabupaten Kediri ini, laki-laki yang akrab disapa Karim tersebut mengaku telah membuat gerakan kampanye Kotak Kosong.

Bahkan ia juga mengaku sudah mempersiapkan bentuk kampanye dari kotak kosong tersebut.

“Kami sudah mendirikan Posko-posko dan Banner di setiap kelurahan, bahkan setiap desa kalau perlu.” ujarnya.

Ia menilai hak memilih bumbung kosong juga dilindungi undang undang, serta wujud dari hak suara yang tidak setuju dari kubu paslon tunggal.

Baca Juga :  Terdampak Pandemi, Pedagang Sate Jamur Go-Digital Omset Puluhan Juta

“KPUD tidak mempermasalahkan tentang pemasangan kampanye kotak kosong, selama tidak menganjurkan golput atau hal lain, tidak masalah. Jadi merupakan alternatif,” ungkapnya.

Lebih lanjut ia menambahkan, kotak kosong juga mempunyai visi misi dan sah menurut Undang-undang. Sehingga ketika ada pemasangan banner atau posko Kotak Kosong, menurutnya pemasangan itu sah dan sama dengan pemasangan paslon lain.

“Supaya demokratisasi, kita eman dengan penyelenggara negara ini, khususnya KPU Kabupaten Kediri. Intinya biar engga ribut di masyarakat,” tutupnya.

 

Pewarta : Anis Firmansyah
Editor : Redaksi Satukanal

Kanal Terkait