Ingin Ke Luar Kota Saat Mudik Lebaran, Ini Syaratnya - SATUKANAL.COM
SATUKANAL.COM
STRAIGHT NEWS

Ingin Ke Luar Kota Saat Mudik Lebaran, Ini Syaratnya

Satukanal.com, Nasional – Pada tahun 2021 ini, Pemerintah melarang masyarakat untuk mudik Lebaran Idul Fitri sejak 6 hingga 17 Mei 2021 mendatang. Namun, apabila dalam kondisi mendesak, pemerintah mengizinkan masyarakat untuk melakukan perjalanan selama masa libur Lebaran.

Wiku Bakti Bawono Adisasmito selaku Juru bicara Satuan Tugas Penanganan Covid-19 mengatakan, kondisi mendesak yang dimaksud salah satunya berkaitan dengan pekerjaan.

“Diperbolehkan apabila ada kebutuhan mendesak terutama terkait dengan pekerjaan,” ujarnya.

Wiku menyebut, masyarakat yang diizinkan melakukan perjalanan selama masa libur Lebaran 2021 harus memenuhi sejumlah syarat.

“Pekerja sektor informal, pelaku perjalanan antarkota nonmudik harus menunjukkan surat izin perjalanan tertulis dari kepala desa atau kelurahan yang dilengkapi dengan tanda tangan basah, nama jelas dan nomor HP,” jelasnya.

Sementara itu, bagi ASN, TNI , Polri, BUMN atau BUMD harus menunjukkan surat izin perjalanan tertulis dari pejabat setingkat eselon II yang dilengkapi dengan tanda tangan basah, nama dan nomor HP.

Baca Juga :  Keberangkatan Belum Pasti, 169 Calon Jemaah Haji Batu Jalani Vaksinasi Covid-19

Bagi pegawai swasta harus menunjukkan surat izin perjalanan tertulis dari pimpinan atau atasan tertinggi dilengkapi dengan tanda tangan basah, nama dan nomor HP.

Wiku juga menegaskan larangan berlaku untuk semua perjalanan antarkota dengan kendaraan bermotor dengan kepentingan mudik. Pengecualian hanya berlaku untuk kepentingan non mudik seperti kendaraan logistik, darurat, dan lain sebagainya.

Dalam hal ini, pemerintah melarang mudik lebaran 2021 dikarenakan melakukan upaya antisipasi terhadap peningkatan angka penularan dan kematian akibat Covid-19 setelah pelaksanaan libur lebaran.

Berdasarkan data Satuan Tugas Covid-19, libur lebaran tahun lalu mengakibatkan kenaikan rata-rata jumlah kasus harian 68-93% dengan penambahan kasus harian 413-559 serta jumlah kasus mingguan berkisar 2.889-3.917. Sedangkan, persentase kematian mingguan antara 28-66% atau sebanyak 61-143 kasus kematian.

Baca Juga :  Penumpang KA Jarak Jauh Diperbolehkan Berbuka Puasa di Gerbong

Hingga saat ini, pemerintah belum menetapkan sanksi bagi masyarakat yang nekat melakukan aktivitas mudik pada tahun ini. Namun, pengenaan sanksi bisa saja dilakukan dengan mengacu pada aturan yang lain.

Mengacu pada Undang-Undang (UU) 6/2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan. Jika mengacu pada aturan tersebut, hukuman paling lama adalah satu tahun kurungan dan maksimal denda hingga Rp 100 juta.

Sementara itu, dalam Pasal 9 ayat (1) menyebutkan, setiap orang wajib mematuhi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan. Aparat kepolisian juga berwenang untuk memberikan sanksi berupa permintaan kepada masyarakat yang kedapatan mudik untuk segera memutar balikan kendarannya.

 

 

 

 

 

Pewarta : Naviska
Editor : Redaksi Satukanal

Kanal Terkait