Implementasi Kebijakan KLA: Wujudkan Malang sebagai Kota Layak Anak - SATUKANAL.COM
SATUKANAL.COM
Implementasi Kebijakan KLA: Wujudkan Malang sebagai Kota Layak Anak
BERITA HIGHLIGHT STRAIGHT NEWS

Implementasi Kebijakan KLA: Wujudkan Malang sebagai Kota Layak Anak

Satukanal.com, MalangMaraknya kasus kekerasan yang terjadi pada anak semakin membuat tinggi sentimen publik terhadap loyalitas pemerintah dalam melindungi korban anak, meskipun sebenarnya di Indonesia sudah banyak aturan mengenai perlindungan hak-hak anak, diantaranya adalah UUD NRI 1945, Ratifikasi Konvensi Hak Anak Persatuan Bangsa-Bangsa (KHA PBB) melalui 2 undang-undang yaitu: Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2012 dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2012.

Isu yang rawan tentang anak salah satunya yakni, anak menjadi korban kekerasan dan lain sebagainya yang dapat dikatakan masih jauh tertinggal. Anak-anak sangat susah untuk bersuara ataupun menggugat tentang apa yang mereka rasakan, karena anak-anak sangat terbatas dalam hal pengetahuan terhadap hukum, terlebih lagi mereka masih berada dalam cengkraman orang dewasa.

Anak yang menjadi korban tindak kekerasan mayoritas dapat menjadi pelaku kekerasan itu sendiri ketika sudah dewasa nanti. Upaya untuk menjamin hak-hak setiap anak adalah untuk merealisasikan pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak di seluruh wilayah Indonesia. Salah satu diantaranya ialah menggunakan konsep pendekatan bottom-up, yakni kebijakan dengan fokus perhatian pada peran street level birokrat dan kelompok sasaran.

Pendekatan bottom-up menerapkan keterlibatan kelompok sasaran dari mulai awal proses hingga implementasi kebijakan. Langkah-langkah dalam pendekatan bottom-up dengan memetakan stake-holders yang terlibat dalam implementasi kebijakan pada level terbawah, mencari informasi dari para tokoh tersebut tentang pemahaman terhadap kebijakan, kemudian memetakan keterkaitan antar tokoh pada level terbawah dengan tokoh pada level di atasnya.

Baca Juga :  Kabar Baik, Kemudahan Sewa Lapangan Hanya Dengan Aplikasi Simbah-e

Selanjutnya, peneliti bergerak ke atas dengan memetakan tokoh pada level yang lebih tinggi dengan mencari format yang sama, dan yang terakhir pemetaan dilakukan terus-menerus sampai pada level tertinggi.
Apabila diimplementasikan dalam kebijakan KLA, maka metode bottom-up ini dimulai dari keluarga, gerakan masyarakat, kemudian meluas ke RT/RW lalu desa/kelurahan, dalam wujud “Desa/Kelurahan Layak Anak”, kemudian berujung pada Kabupaten/Kota dalam wujud “Kabupaten/Kota Layak Anak”.

Pengimplementasian Kabupaten/Kota Layak Anak menunjukkan bahwa pemerintah daerah telah diberikan kewenangan untuk melakukan program-program dan kegiatan inovasi di bidang perlindungan anak.

Berdasarkan konsep ini, para Kepala Daerah yakni Walikota dan/atau Bupati perlu mengadakan komitmen mereka untuk ikut aktif dalam menyuarakan hak anak. Pada tahun 2006, Kementerian Pemberdayaan Anak dan Perempuan menetapkan beberapa kota di Indonesia seperti Surakarta, Malang, Jambi, Padang, Manado dan Kupang sebagai pilot project pengembangan menuju Kota Layak Anak.

Pemberian penghargaan KLA ini diberikan dengan 5 kategori, yakni kategori Kabupaten/Kota Layak Anak, Utama, Nindya, Madya dan Pratama. Adapun, Kota yang sudah mencapai predikat Utama antara lain adalah Surabaya dan Surakarta.

Baca Juga :  E-SPPT PBB, Wajib Pajak Bisa Dibayarkan Dimana Saja

Dalam hal pemenuhan hak-hak anak, terdapat 5 klaster yang wajib dipenuhi oleh pihak-pihak terkait, klaster I berisi hak sipil dan kebebasan, klaster II adalah lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, klaster III adalah kesehatan dasar dan kesejahteraan, klaster IV adalah pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya, dan klaster ke V adalah perlindungan khusus.

Salah satu pihak yang menjadi center dalam keterlibatan pengembangan KLA ini adalah pemerintah yang termasuk SKPD Prov, SKPD Kab/Kota, kecamatan, desa/kelurahan, keluarga dan anak.

Berdasarkan kondisi tersebut, perlindungan terhadap anak menjadi tanggung jawab bersama masyarakat dan juga stake holder atau pemangku kebijakan di setiap daerah. Permasalahan penelantaran anak menjadi ‘pekerjaan rumah’ paling besar bagi suatu daerah dalam rangka mewujudkan kesejahteraan dan perlindungan kepada anak.

Hak-hak anak tidak hanya tertuju pada hal-hal seputar perlindungan terhadap kekerasan saja, akan tetapi juga kepada bagaimana pemberian fasilitas dan pemenuhan kebutuhan oleh sebuah daerah terhadap tumbuh kembang anak. Sehingga, hal ini yang menginisiasi suatu daerah untuk menciptakan Kota Layak Anak.

 

 

 

 

Pewarta : Naila Syafa’ah
Editor : Redaksi Satukanal

Kanal Terkait