SATUKANAL.COM
BERITA

IMB Bakal Dihapus, Begini Respons Pemkot Malang

Izin mendirikam bangunan (IMB) rencananya akan dihapuskan. Sebab, kebijakan tersebut selama ini dinilai telah menghambat proses investasi di bidang properti. Namun, rencana itu pun saat ini masih menuai pro dan kontra.

Lantas, bagaimana pendapat Pemerintah Kota Malang terkait rencana tersebut? Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Malang Wasto menyampaikan, rencana penghapusan IMB itu memang sudah ia dengar dan ia ketahui. Namun sejauh ini, dia belum mendapat kepastian kebijakan dari pemerintah pusat. Sehingga, ia memilih untuk menunggu aturan apa yang akan ditetapkan nanti.

“Sudah dengar, tapi belum tahu lasti seperti apa. Soalnya, pemerintah pusat juga belum memberikan kebijakan langsung,” katanya.

Baca Juga :  Kerjasama WCC Dian Mutiara dan Kelurahan Gadingkasri dalam Penyuluhan Penanganan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak

Wasto menyampaikan, IMB selama ini bukan hanya berkaitan dengan kontribusi keuangan atau pajak daerah. Tapi ¬†berkaitan dengan keamanan bangunan serta risiko yang ditimbulkan saat sebuah bangunan didirikan. IMB juga mencakup hak ketetanggaan khusus bagi bangunan bertingkat. “Itu semua diatur dalam IMB, bukan hanya kaitannya dengan kontribusi,” imbuhnya.

Ketika disinggung apakah Pemkot Malang akan setuju dengan rencana kebijakan tersebut, Wasto menyampaikan hal itu belum dapat diputuskan saat ini. Sebab, Pemkot Malang akan mulai kembali mempelajari ulang beberapa kebijakan yang telah direncanakan tersbut.

“Kita lihat saja nanti. Kami pelajari dulu setelah benar-benar kebijakannya keluar,” ucap Wasto.

Baca Juga :  WCC Dian Mutiara Lakukan Penyuluhan Penanganan Permasalahan Kekerasan Perempuan dan Anak

Sementara itu, saat ini Pemerintah Kota Malang juga sedang getol mengarahkan masyarakat untuk mengurus IMB atas tempat tinggal dan bangunan yang dimiliki. Salah satu dinas yang mednorong untuk mengurus IMB adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Malang.

Sebelumnya, Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR) mengungkapkan, pembangunan properti yang tidak sesuai dengan rencana awal bisa dihancurkan usai kebijakan izin mendirikan bangunan (IMB) dihapus. Pengawasan terhadap bangunan juga diperketat. Sehingga, penghapusan IMB didorong  untuk memudahkan investasi di bidang properti.

Kanal Terkait