Hajatan di Kediri Hanya Boleh Dilakukan Secara Daring - SATUKANAL.COM
SATUKANAL.COM
Hajatan di Kediri Hanya Boleh Dilakukan Secara Daring
BERITA Kanal Straight

Hajatan di Kediri Hanya Boleh Dilakukan Secara Daring

Satukanal.com, Kediri Pemerintah Kabupaten Kediri melarang semua kegiatan yang dapat menimbulkan kerumunan baik dilakukan pemerintah maupun masyarakat. Pemkab berharap segala kegiatan masyarakat yang mengundang masa dilakukan secara virtual.

Larangan tersebut dituangkan dalam Surat Edaran (SE) Bupati Kediri bernomor 188.45/2010.418.74/2021 tentang Pembatasan Pemberlakuan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Mikro, dengan mengoptimalkan penanganan Corona Virus Disease Tingkat Desa.

“Bupati sudah mengeluarkan surat edaran semua kegiatan pemerintah maupun masyarakat. Seperti rapat seminar dan lain-lain harus daring, termasuk hajatan, kalau bisa dilakukan secara daring silahkan. Kalau tidak, kita tidak izinkan,” kata Sekertaris Satgas Covid-19 Kabupaten Kediri Slamet Turmudi, kepada Satukanal.com, Kamis, (1/7/2021) siang.

Baca Juga :  9.998 Keluarga Bakal Terima Bantuan Sosial Tunai

Dia juga mengungkapkan, banyaknya dikalangan masyarakat merasa keberatan adanya aturan tersebut. Apalagi adanya kepercayaan kalender Jawa bulan ini, menjadi momentum masyarakat menggelar hajatan seperti resepsi pernikahan.

Bahkan, pihaknya juga mengaku kedatangan sejumlah perwakilan warga yang protes keberatan terkait adanya aturan hajatan di wilayah kabupaten Kediri. “Tadi yang datang kesini banyak. Protes masalah hajatan, karena menjelang bulan besar, momentum orang menggelar hajatan,” terangnya.

Ditegaskan oleh Slamet Turmudi, dalam aturan tersebut memperbolehkan gelaran hajatan dimasyarakat, dengan syarat virtual daring. “Ya silahkan untuk panitia hajatan pernikahan, kalau tidak bisa virtual ya ditunda dulu. Akad nikahnya boleh, yang tidak boleh acara resepsi yang mengundang kerumunan,” tegasnya.

Baca Juga :  Pensiunan ASN Kabupaten Kediri Jadi Tersangka Kasus Pengadaan Kegiatan Fiktif

Dalam aturan SE Bupati Kediri ini, akan dilaksanakan selama 5 hari yang nantinya akan dilakukan evaluasi kembali. Apabila masih terjadi penambahan kasus Covid-19 aturan kemungkinan akan diperpanjang.

“Mulai tanggal 30 Juni, sampai tanggal 5 Juli. Selanjutnya akan di evaluasi, apakah ada perpanjangan atau tidak,” pungkasnya.

 

 

Pewarta: Anis Firmansyah 
Editor: Ubaidhilla

Kanal Terkait